Suap Bupati Ardito: Bagaimana Proyek Diatur untuk Bayar Utang Kampanye Pilkada?

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ardito diduga menerima total Rp5,75 miliar dengan modus mematok fee 15-20% dari setiap proyek dan mengarahkannya kepada perusahaan keluarga atau tim suksesnya 23. Uang tersebut diduga digunakan untuk dana operasional dan melunasi utang kampanye Pilkada 2024 15.

Kronologi Terbongkarnya Kasus

Kasus korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 dan 10 Desember 2025 4. Sehari setelahnya, pada 11 Desember 2025, KPK secara resmi mengumumkan penetapan lima tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta 125.

Sebuah momen tak terduga terjadi saat Ardito digiring ke mobil tahanan. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan mengenai kasusnya, ia justru tersenyum dan melontarkan pujian kepada seorang jurnalis perempuan dengan berkata, "Kamu cantik hari ini" 34.

Modus "Fee Proyek" dan Jaringan Keluarga

Modus utama yang digunakan Ardito Wijaya adalah dengan mematok fee sebesar 15% hingga 20% untuk setiap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah sejak ia dilantik pada Februari 2025 13. Untuk melancarkan aksinya, Ardito diduga melibatkan lingkaran dekatnya, termasuk keluarga dan tim sukses.

Ardito memerintahkan Riki Hendra Saputra, seorang anggota DPRD, untuk mengatur agar proyek-proyek di berbagai SKPD dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga atau tim pemenangannya saat Pilkada 23. Mekanisme yang digunakan adalah penunjukan langsung melalui E-Katalog.

Salah satu contoh konkret adalah proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan senilai Rp 3,15 miliar. Proyek ini berhasil dimenangkan oleh PT Elkaka Mandiri (PT EM) setelah menyetujui syarat fee yang diminta 1. Anton Wibowo, kerabat dekat Ardito, berperan mengoordinasikan pemenangan PT EM dengan pihak Dinkes 1.

Jaringan Pelaku dan Perannya

Aliran Dana Suap: Dari Proyek ke Utang Kampanye

Total aliran dana yang diduga diterima Bupati Ardito Wijaya dari berbagai proyek mencapai Rp5,75 miliar 125. Menurut KPK, dana haram tersebut dialokasikan untuk dua kepentingan utama yang menyoroti motif di balik korupsi ini.

"Uang suap tersebut diduga digunakan untuk dua keperluan: dana operasional Bupati sebesar Rp500 juta, dan pelunasan pinjaman bank sebesar Rp5,25 miliar yang digunakan untuk kebutuhan kampanye," ungkap Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto 5.

Alokasi dana tersebut menunjukkan adanya korelasi kuat antara biaya politik yang tinggi dan praktik korupsi. Utang yang timbul selama masa kampanye Pilkada 2024 diduga menjadi pendorong utama Ardito untuk mencari sumber dana ilegal melalui penyalahgunaan wewenangnya 15.

• Rp 500 Juta: Digunakan sebagai dana operasional Bupati 13.
• Rp 5,25 Miliar: Digunakan untuk melunasi pinjaman di bank untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2024 135.

Para Tersangka dan Jerat Hukum

Kelima tersangka kini telah ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 hingga 29 Desember 2025, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut 5. Mereka ditempatkan di rutan yang berbeda dan dijerat dengan pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4.