Anggaran Daerah Minim: Apa Syarat Kenaikan dari Menkeu Purbaya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik soal minimnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan menegaskan pemotongan sebelumnya bukan keputusannya. Ia menyetujui kenaikan Rp43 triliun usulan Mendagri Tito Karnavian, sambil 'melempar' protes ke Mendagri. Purbaya juga menetapkan syarat ketat bagi Pemda untuk membenahi pengelolaan belanja dan mencegah kebocoran anggaran jika ingin ada penambahan di masa depan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

Latar Belakang Kritik Anggaran Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi kritik tajam dari pemerintah daerah (Pemda) terkait minimnya alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 1. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan pemotongan anggaran sebelumnya bukanlah keputusannya, karena ia belum menjabat saat kebijakan itu dibuat 24.

Purbaya bahkan mengaku heran dengan pemotongan drastis sebesar 50-70 persen yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, dasar kebijakan tersebut tidak jelas dan berpotensi menyulitkan daerah untuk bertahan serta menghambat pertumbuhan ekonomi regional 14.

"Jangan Protes Saya, Protes Pak Tito"

Sebagai respons atas keluhan tersebut, Purbaya menyetujui usulan kenaikan anggaran TKD dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebesar Rp43 triliun 12. Namun, ia melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan.

"Kalau ada yang protes (anggaran masih kurang), jangan ke saya. Protes ke Pak Tito," ujar Purbaya 4.

Purbaya berkelakar bahwa ia hanya menyetujui angka yang diajukan Mendagri tanpa melakukan penghitungan ulang 1. Pernyataan ini mengindikasikan adanya dinamika politik dalam penentuan alokasi anggaran antar kementerian.

Arahan Presiden dan Isu Penyelewengan Dana

Kebijakan pemangkasan anggaran TKD di masa lalu ternyata telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto 12. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat.

Menurut Purbaya, Presiden menilai banyak terjadi penyelewengan dalam belanja daerah 2. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola fundamental dianggap perlu sebelum anggaran dapat kembali dilonggarkan secara signifikan.

Syarat Ketat untuk Kenaikan Anggaran di Masa Depan

Purbaya membuka peluang penambahan anggaran bagi Pemda, namun dengan syarat yang jelas dan tegas. Ia berjanji akan menghadap langsung Presiden Prabowo untuk memperjuangkan kenaikan anggaran jika Pemda menunjukkan komitmen perbaikan 35.

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh Pemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah:

1. Perbaikan Cara Belanja: Pengelolaan belanja harus lebih efektif dan efisien 5.
2. Optimalisasi Penyerapan: Anggaran yang sudah ada harus diserap secara maksimal dan tepat sasaran 3.
3. Jaminan Tanpa Kebocoran: Pemda harus bisa menjamin tidak ada lagi kebocoran anggaran di masa mendatang 35.

Implikasi Terhadap Target Ekonomi Nasional

Langkah ini tidak terlepas dari target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto 6. Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi regional yang kuat adalah syarat mutlak agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju.

Menurutnya, bertahan di level pertumbuhan 5% tidak cukup kuat untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan hanya akan membuat Indonesia stagnan 6. Oleh karena itu, kesehatan fiskal daerah menjadi salah satu kunci utama.