Prabowo Akan Tetapkan Kebijakan Satu Harga LPG 3 Kg Nasional

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini untuk mengatasi beberapa masalah, yaitu:

• Mencegah penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.
• Mengatasi masalah harga LPG 3 kg yang sering dijual di atas harga yang ditetapkan (Rp19 ribu).
• Mencegah praktik manipulasi dengan mengoplos gas bersubsidi ke tabung nonsubsidi.
• Menciptakan keadilan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kebijakan ini, harga jual LPG tidak lagi akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, penetapan harga akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keadilan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah ingin mengatasi beberapa masalah serius dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi, antara lain:

• Penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
• Praktik pengoplosan gas bersubsidi dari tabung 3 kg ke tabung nonsubsidi untuk keuntungan pribadi.
• Tingginya tingkat salah sasaran dalam penyaluran subsidi.

Harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kg yang ditetapkan saat ini adalah Rp19 ribu. Namun, pemerintah menyoroti bahwa harga ini seringkali dijual di atas HET di lapangan.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, subsidi LPG 3 kg memiliki tingkat salah sasaran yang sangat tinggi, mencapai 60,6 persen. Ini berarti sebagian besar subsidi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang seharusnya menerima.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi gas LPG 3 kg mencapai Rp87,6 triliun. Tingginya anggaran ini, ditambah dengan tingkat salah sasaran yang tinggi, menjadi salah satu alasan utama perlunya perbaikan sistem penyaluran.

Tujuan utama dari kebijakan satu harga gas LPG 3 kg adalah untuk menciptakan keadilan harga di seluruh wilayah Indonesia dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi. Kebijakan ini meniru keberhasilan program BBM satu harga yang telah diterapkan sebelumnya.