PPATK Bekukan Puluhan Ribu Rekening, Temukan Rp 2,6 Triliun Dana Mengendap di Rekening Dormant

Fokus utama pemblokiran PPATK adalah pada rekening dormant atau tidak aktif. Selain itu, PPATK juga menemukan beberapa jenis rekening lain yang menjadi perhatian, yaitu:

• 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun.
• Lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang juga berstatus dormant.
• Lebih dari 1 juta rekening yang diduga kuat terkait dengan tindak pidana sejak tahun 2020.

Rekening dormant atau tidak aktif adalah rekening bank yang tidak menunjukkan adanya aktivitas transaksi, seperti setoran, penarikan, atau transfer, dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh bank atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks temuan PPATK, contohnya adalah rekening bansos yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun.

Meskipun informasi spesifik mengenai cara nasabah diberitahu tidak dijelaskan secara rinci, teks menyebutkan bahwa masyarakat yang rekeningnya diblokir "tidak perlu panik". Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah akan menyadari pemblokiran tersebut, kemungkinan saat mencoba melakukan transaksi atau melalui pemberitahuan langsung dari pihak bank.

Ya, dana yang ada di rekening yang diblokir oleh PPATK tetap aman. Masyarakat tidak perlu khawatir atau panik karena dana tersebut tidak hilang atau disita. Pemblokiran ini bersifat sementara dan bertujuan untuk keperluan investigasi atau pencegahan penyalahgunaan, bukan untuk mengambil alih dana nasabah.

Untuk mengaktifkan kembali rekening yang telah diblokir oleh PPATK, pemilik rekening dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Mengisi Formulir Keberatan Henti Sementara yang tersedia di situs resmi PPATK.
• Setelah mengisi formulir, nasabah perlu mendatangi kantor cabang bank terdekat tempat rekening tersebut dibuka.
• Membawa identitas diri yang sah untuk proses verifikasi data oleh pihak bank.

PPATK menemukan beberapa kategori rekening dormant dengan jumlah dana mengendap yang sangat besar, yang mengindikasikan masalah serius:

• 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun, dengan total dana mengendap mencapai Rp 2,1 triliun. Implikasinya adalah adanya indikasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
• Lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran juga berstatus dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar.
• Selain itu, terdapat lebih dari 1 juta rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana sejak tahun 2020.

Temuan ini menunjukkan potensi kerugian negara yang signifikan dan adanya penyalahgunaan dana yang perlu ditangani.

PPATK memberikan rekomendasi penting kepada perbankan dan nasabah untuk mengatasi masalah rekening dormant dan mencegah penyalahgunaan:

• Kepada perbankan: PPATK merekomendasikan agar bank memperketat pengelolaan rekening dormant. Ini termasuk perbaikan kebijakan KYC (Know Your Customer) dan CDD (Customer Due Diligence), yang berarti bank harus lebih cermat dalam mengidentifikasi nasabah dan melakukan uji tuntas terhadap transaksi mereka.
• Kepada nasabah: PPATK mengimbau nasabah untuk secara aktif menjaga dan memantau rekening mereka agar tidak menjadi dormant dan terhindar dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

PPATK memperingatkan bahwa jika masalah rekening dormant dan transaksi ilegal ini diabaikan, akan ada dampak buruk yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Selain itu, kelalaian dalam menangani masalah ini juga dapat merugikan pemilik rekening yang sah, baik karena potensi penyalahgunaan rekening mereka maupun kesulitan dalam mengakses dana yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang berkelanjutan.