Pemerintah Gelar Operasi Pasar Beras 1,5 Juta Ton, Target Stok 3 Juta Ton 2025

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan total 1,5 juta ton beras untuk operasi pasar ini. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 365 ribu ton untuk program Bansos. Alokasi ini menunjukkan skala besar upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi produksi dan stok beras domestik menunjukkan peningkatan. Produksi beras domestik meningkat sebesar 14%. Sementara itu, stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton. Data ini mengindikasikan adanya ketersediaan beras yang cukup dari produksi dalam negeri.

Pemerintah menargetkan cadangan stok beras nasional mencapai 3 juta ton hingga akhir tahun 2025. Target ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi kebutuhan beras di masa depan, memastikan pasokan yang stabil meskipun ada fluktuasi produksi atau permintaan.

Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri secara berkelanjutan, pemerintah akan terus berupaya melakukan dua hal utama:

• Mencetak sawah baru: Ini bertujuan untuk memperluas lahan pertanian produktif dan meningkatkan kapasitas produksi beras nasional.
• Memperbaiki irigasi: Perbaikan sistem irigasi sangat krusial untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi pertanian, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan produktivitas dan hasil panen beras.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di masa depan melalui peningkatan produksi domestik.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman adalah salah satu pihak kunci yang menyatakan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan operasi pasar beras ini. Secara umum, pemerintah Indonesia, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, dan distribusi beras untuk program SPHP dan Bansos.

Operasi pasar beras bersubsidi dilakukan untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan beras di pasar. Dengan adanya subsidi dan distribusi melalui SPHP serta Bansos, diharapkan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga atau pasokan yang dapat memicu inflasi. Ini juga merupakan langkah proaktif untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun keduanya merupakan bagian dari operasi pasar beras bersubsidi, ada perbedaan fokus dalam distribusi beras:

• SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan): Program ini lebih berorientasi pada intervensi pasar secara luas untuk menstabilkan harga dan pasokan. Beras SPHP biasanya dijual dengan harga terjangkau di pasar, toko, atau titik distribusi tertentu, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alokasi untuk SPHP (1,3 juta ton) menunjukkan cakupan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas pasar secara makro.
• Bansos (Bantuan Sosial): Program ini secara spesifik ditujukan untuk memberikan bantuan langsung berupa beras kepada kelompok masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, biasanya keluarga prasejahtera atau rentan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi mereka dan memastikan akses pangan dasar. Alokasi untuk Bansos (365 ribu ton) menunjukkan fokus pada jaring pengaman sosial yang lebih terarah.

Kedua program ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.