Pemerintah Akan Hapus Klasifikasi Beras Premium-Medium, Perpadi Pahami dengan Syarat HET

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

image cover
schedule

Tanggal Publikasi

31 Jul 2025
account_circle
newspaper

Artikel Terkait

1 artikel

Ketua Umum Perpadi memahami rencana pemerintah menghapus klasifikasi mutu beras premium dan medium. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada penggilingan padi kecil. Kadar 'broken' tidak selalu pengaruhi keamanan pangan, namun berdampak pada derajat sosoh dan kandungan vitamin. Perpadi setuju asalkan HET sejalan dengan HPP. Tantangannya mengubah persepsi konsumen tentang beras premium. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 untuk penyederhanaan regulasi.

🍚 Fakta Utama Kebijakan

  • Pemerintah berencana menghapus klasifikasi mutu beras premium dan medium sebagai upaya penyederhanaan regulasi.
  • Revisi akan dilakukan pada Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
  • Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan memahami rencana pemerintah terkait penghapusan klasifikasi beras.

🏭 Dampak pada Pelaku Usaha

  • Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada pelaku usaha, khususnya penggilingan padi kecil.
  • Penggilingan padi kecil menghadapi kesulitan dalam memproduksi beras dengan kadar patah (broken) rendah.
  • Perpadi dapat menerima penghapusan klasifikasi asalkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tetap sejalan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
  • Kadar broken pada beras tidak selalu memengaruhi keamanan pangan, namun berdampak pada derajat sosoh dan kandungan vitamin.

🗣️ Persepsi Konsumen

  • Tantangan utama dari kebijakan ini adalah mengubah persepsi konsumen yang sudah terbentuk.
  • Konsumen terbiasa menganggap beras premium sebagai beras yang bersih dan mengkilap.
  • Padahal, beras dengan derajat sosoh tinggi justru memiliki kandungan vitamin yang lebih sedikit.

Apa rencana pemerintah terkait klasifikasi mutu beras?

keyboard_arrow_down

Pemerintah berencana untuk menghapus klasifikasi mutu beras premium dan medium. Rencana ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan regulasi dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Mengapa pemerintah berencana menghapus klasifikasi mutu beras?

keyboard_arrow_down

Pemerintah berencana menghapus klasifikasi mutu beras sebagai upaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi riil di lapangan, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan pembagian klasifikasi premium dan medium.

Bagaimana tanggapan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) terhadap rencana ini?

keyboard_arrow_down

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa Perpadi memahami rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi mutu beras. Perpadi dapat menerima kebijakan ini, asalkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tetap sejalan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Apa dampak penghapusan klasifikasi beras terhadap pelaku usaha, khususnya penggilingan padi kecil?

keyboard_arrow_down

Penghapusan klasifikasi beras diperkirakan akan berdampak pada pelaku usaha, terutama penggilingan padi kecil. Mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam memproduksi beras dengan kadar patah (broken) yang rendah, yang sebelumnya menjadi salah satu kriteria untuk klasifikasi premium. Kebijakan ini mungkin akan mengubah standar produksi dan pemasaran bagi mereka.

Apa hubungan antara kadar patah (broken) pada beras dengan keamanan pangan dan nutrisi?

keyboard_arrow_down

Menurut Sutarto Alimoeso dari Perpadi, kadar patah (broken) pada beras tidak selalu memengaruhi keamanan pangan. Namun, kadar patah ini berdampak pada derajat sosoh beras dan kandungan vitamin di dalamnya. Beras dengan derajat sosoh tinggi (yang sering dianggap "bersih" dan "mengkilap") justru memiliki kandungan vitamin yang lebih sedikit dibandingkan beras dengan kadar sosoh yang lebih rendah.

Apa syarat yang diajukan Perpadi agar dapat menerima kebijakan penghapusan klasifikasi beras?

keyboard_arrow_down

Perpadi dapat menerima penghapusan klasifikasi beras asalkan ada jaminan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tetap sejalan dan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan usaha bagi para penggilingan padi.

Apa tantangan utama dari kebijakan penghapusan klasifikasi mutu beras?

keyboard_arrow_down

Tantangan utama dari kebijakan ini adalah mengubah persepsi konsumen. Konsumen selama ini terbiasa menganggap beras premium sebagai beras yang bersih dan mengkilap. Padahal, beras dengan derajat sosoh tinggi (yang membuatnya mengkilap) justru memiliki kandungan vitamin yang lebih sedikit. Edukasi kepada konsumen akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Peraturan apa yang akan direvisi oleh pemerintah terkait kebijakan ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023. Revisi ini akan dilakukan untuk menghapus klasifikasi mutu beras, sejalan dengan tujuan penyederhanaan regulasi dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.

Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!

Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.

Lamar sekarang