nasional

Menteri Kehutanan & Kapolri Perkuat Penegakan Hukum, Kasus Karhutla Menurun

Menteri Kehutanan & Kapolri perkuat hukum karhutla. Pelajari strategi, penurunan kasus, & peran penegakan hukum dalam menjaga hutan Indonesia.

10 hari yang lalu

nasional

DPR Desak Kajari Jakbar Diproses Hukum, Bukan Sekadar Dicopot

DPR desak Kajari Jakbar diproses hukum, bukan sekadar dicopot. Simak tuntas pelanggaran etik & sanksi yang dijatuhkan.

25 hari yang lalu

nasional

Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?

Menteri Haji serahkan 200 nama calon pejabat ke KPK. Temukan alasan, pejabat yang terlibat, dan respons terkait informasi ini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Kementerian Haji dan Umrah Gandeng KPK, Serahkan 200 Nama Calon Pejabat

Kemenag gandeng KPK serahkan 200 nama calon pejabat. Temukan info lengkap rekam jejak, proses seleksi, dan integritas calon pimpinan Kemenag.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Ketua Tim Transformasi Polri: Menegakkan Hukum Bukan Sekadar Menghukum!

Ketua Tim Transformasi Polri tegaskan menegakkan hukum bukan sekadar menghukum. Temukan prinsip, metode, dan dampak Transformasi Polri.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Kementerian HAM Usulkan 10 Rekomendasi untuk RUU KUHAP

Kementerian HAM usulkan 10 rekomendasi RUU KUHAP. Pelajari fokus perubahan, dasar hukum, dan dampaknya pada sistem peradilan pidana Indonesia.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

KPK Desak Menteri Segera Laporkan LHKPN, Ada Batas Waktu Ketat

KPK desak Menteri segera laporkan LHKPN sesuai batas waktu ketat. Pahami aturan, sanksi, dan daftar menteri yang sudah lapor.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

BP Haji Akan Jadi Kementerian, DPR Harap Pelaksanaan Haji Membaik

BP Haji jadi Kementerian: DPR harap pelaksanaan haji membaik. Temukan ulasan metrik, gambaran umum, & referensi penting terkait wacana ini.

2 bulan yang lalu

ekonomi

DPR dan Pemerintah Sepakati Pembentukan Kementerian Haji dalam RUU

DPR dan Pemerintah sepakati pembentukan Kementerian Haji dalam RUU. Temukan detail pengaturan, tujuan, dan manfaat kementerian haji untuk masyarakat.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR dan Pemerintah Sepakati BP Haji Berubah Jadi Kementerian

DPR dan Pemerintah sepakat bahwa BP Haji berubah menjadi Kementerian. Temukan analisis mendalam, peraturan terbaru, dan dampaknya terhadap jemaah haji.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah BP Haji Jadi Kementerian

DPR dan Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi Kementerian. Temukan informasi kebijakan baru, tujuan perubahan, dan dampaknya bagi pengelolaan haji.

2 bulan yang lalu

nasional

Mensesneg: Pemerintah Usulkan Kementerian Haji dalam RUU Haji

Mensesneg usulkan Kementerian Haji dalam RUU Haji. Temukan detail usulan, tujuan, dan dampak pada pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR Usul BPH Naik Jadi Kementerian Haji Saat Revisi UU

DPR usulkan BPH jadi Kementerian Haji saat revisi UU. Temukan analisis mendalam, tujuan perubahan, dan dampak terhadap pengelolaan haji di Indonesia.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Pembagian Kuota Haji 2024

KPK libatkan ahli hukum untuk usut pembagian kuota haji 2024. Temukan analisis kompeten, proses penyelidikan, dan dampak kebijakan yang berlaku.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Korupsi Kuota Haji Kemenag

KPK libatkan ahli hukum untuk usut korupsi kuota haji Kemenag. Temukan informasi terbaru, langkah investigasi, dan dampak hukum kasus ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Dicekal KPK, Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Hormati Proses Hukum

Dicekal KPK, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas menghormati proses hukum. Temukan informasi lengkap mengenai situasi terkini, pernyataan resmi, dan dampaknya di masyarakat.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Pejabat ESDM Tersangka Korupsi Tambang Rp 500 Miliar, Kementerian Hormati Proses Hukum

Pejabat ESDM tersangka korupsi tambang Rp 500 miliar, Sunindyo Suryo Herdadi diduga setujui RKAB PT RSM tanpa izin. Kementerian hormati proses hukum dan jamin akuntabilitas.

3 bulan yang lalu

ekonomi

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung Sinergi Perkuat Aspek Hukum UMKM

PNM dan JAM DATUN Kejaksaan Agung sinergi perkuat aspek hukum, sosialisasikan hukum ke 15,8 juta nasabah, dan tingkatkan kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Regulasi Akomodasi Dinas Menteri

Regulasi Akomodasi Dinas Menteri mencakup rangkuman, bahan rangkuman, video, dan gambar. Temukan panduan lengkap untuk memahami kebijakan akomodasi dengan mudah.

5 bulan yang lalu

politik

Saran Revisi RUU KUHAP

Saran Revisi RUU KUHAP menampilkan rangkuman, bahan lengkap, video informatif, dan gambar ilustratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

5 bulan yang lalu