Usulan Kenaikan Dana Bantuan Partai Politik

Usulan Kenaikan Dana Bantuan Partai Politik menjadi fokus, dengan analisis rinci tentang kebutuhan, dampak, dan mekanisme alokasinya. Temukan informasi penting dan ringkasan.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

26 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

5 artikel

Rangkuman

Wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) di Indonesia kembali mengemuka. Usulan ini didorong oleh berbagai pihak dengan tujuan utama untuk meningkatkan integritas partai dan mencegah korupsi melalui pendanaan yang lebih memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Latar Belakang dan Tujuan Usulan

Usulan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik guna mencegah korupsi, mengingat partai membutuhkan modal besar untuk pemilu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Alexander Marwata (yang mengusulkan hingga Rp1 triliun per tahun untuk partai besar) mendukung ide ini.
Semangat Antikorupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa usulan kenaikan dana parpol muncul dengan semangat antikorupsi.
Kekhawatiran Sumber Dana Tidak Jelas
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menilai dana bantuan partai saat ini masih rendah dan berpotensi memicu penerimaan dana dari sumber yang tidak jelas.

Besaran Usulan Kenaikan Dana

Usulan PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, mengusulkan kenaikan dana parpol dari APBN menjadi Rp10.000 per suara, meningkat 10 kali lipat dari Rp1.000 per suara saat ini.
Usulan Gerindra
Partai Gerindra, melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, juga mengusulkan kenaikan dana bantuan partai hingga 10 kali lipat.
Usulan KPK (Spesifik)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengusulkan kenaikan dana hingga Rp1 triliun per tahun untuk partai besar.

Sumber Pendanaan Alternatif yang Diusulkan

Badan Usaha Partai
Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, juga mengusulkan agar partai politik diperbolehkan membentuk badan usaha untuk menambah sumber pendanaan.

Pertimbangan dan Tanggapan

Kajian Kemampuan APBN
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa kenaikan anggaran bantuan parpol harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memerlukan kajian mendalam.
Kontroversi Efektivitas
Ide kenaikan dana ini menuai kontroversi. Pihak yang kontra meragukan efektivitasnya dalam memberantas korupsi, sementara pihak yang pro menilai kenaikan dana bisa menjadi solusi. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak.
Contoh Negara Lain
Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra mengusulkan untuk meniru Jerman yang memberikan bantuan besar kepada partai politik dari negara.
Prioritas Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa DPR akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi usulan kenaikan dana bantuan parpol. DPR akan mengkaji usulan tersebut dan memastikan bahwa jika disetujui, hal itu juga akan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.
Kejelasan Aturan Penggunaan Dana
Aturan penggunaan dana parpol juga harus diperjelas jika usulan kenaikan dana disetujui.

Dasar Hukum Saat Ini dan Proses Legislasi

Regulasi Saat Ini
Pendanaan partai politik di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan bantuan dari APBN/APBD sebesar Rp1.000 per suara sah.
Revisi Undang-Undang Pemilu
Komisi II DPR sedang membahas revisi undang-undang yang mengatur pemilu, termasuk kemungkinan penyatuan beberapa undang-undang terkait partai politik dan pemilu melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik Omnibus Law.

article

Sumber

[{"title":"Pemberdayaan partai: Banpol atau DOP - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-26T05:01:46.455Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4858285/pemberdayaan-partai-banpol-atau-dop","summary":"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan ide kenaikan dana bantuan politik (banpol) bagi partai politik untuk mencegah korupsi karena partai membutuhkan modal besar untuk pemilu. Ide ini menuai kontroversi, dengan pihak yang kontra meragukan efektivitasnya dan pihak yang pro menilai kenaikan dana bisa menjadi solusi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan kenaikan dana hingga Rp1 triliun per tahun untuk partai besar. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, dan inisiatif Presiden Prabowo harus dilaksanakan secara menyeluruh.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2021/07/01/bendera-parpol-kds-dd.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4858285/pemberdayaan-partai-banpol-atau-dop"},{"title":"Ketua DPR RI sebut kenaikan anggaran bantuan parpol perlu lihat APBN - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-25T20:01:54.630Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4857929/ketua-dpr-ri-sebut-kenaikan-anggaran-bantuan-parpol-perlu-lihat-apbn","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa kenaikan anggaran bantuan partai politik harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan kenaikan tersebut, meskipun usulan ini muncul dengan semangat antikorupsi. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan peningkatan dana untuk parpol dengan harapan dapat mengurangi tindak pidana korupsi.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/26/IMG_6133.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4857929/ketua-dpr-ri-sebut-kenaikan-anggaran-bantuan-parpol-perlu-lihat-apbn"},{"title":"Gerindra Usul Kenaikan Dana Bantuan Partai Hingga 10 Kali Lipat","indexedAt":"2025-05-24T11:02:09.578Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250523214422-32-1232652/gerindra-usul-kenaikan-dana-bantuan-partai-hingga-10-kali-lipat","summary":"Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mendukung wacana kenaikan dana bantuan partai yang dinilai masih rendah dan memicu penerimaan dari sumber yang tidak jelas. Bahtra ingin meniru Jerman yang memberikan bantuan besar kepada partai politik dari negara. Saat ini, sumber pendanaan partai politik di Indonesia diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan bantuan dari APBN/APBD sebesar Rp1.000 per suara sah. Namun, jumlah itu dinilai tidak cukup sehingga Gerindra mengusulkan kenaikan hingga 10 kali lipat, seperti yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/02/15/hut-ke-17-partai-gerindra-11_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250523214422-32-1232652/gerindra-usul-kenaikan-dana-bantuan-partai-hingga-10-kali-lipat"},{"title":"PKS Usul Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat Jadi Rp10 Ribu Per Suara","indexedAt":"2025-05-25T05:01:42.748Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250524151858-32-1232757/pks-usul-dana-parpol-naik-10-kali-lipat-jadi-rp10-ribu-per-suara","summary":"PKS mengusulkan kenaikan dana partai politik dari APBN menjadi Rp10 ribu per suara, meningkat 10 kali lipat dari yang saat ini Rp1.000. Usulan ini disampaikan oleh Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, yang juga mengusulkan agar partai diperbolehkan membentuk badan usaha untuk menambah sumber pendanaan. Usulan serupa juga datang dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Saat ini, Komisi II DPR sedang membahas revisi undang-undang yang mengatur pemilu, termasuk penyatuan beberapa undang-undang terkait partai politik dan pemilu melalui RUU Politik Omnibus Law.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2023/01/08/silaturahmi-delapan-partai-politik-4_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250524151858-32-1232757/pks-usul-dana-parpol-naik-10-kali-lipat-jadi-rp10-ribu-per-suara"},{"title":"DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat terkait usul dana parpol naik - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-27T11:01:40.486Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4861745/dpr-bakal-utamakan-kesejahteraan-rakyat-terkait-usul-dana-parpol-naik","summary":"Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa DPR akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). DPR akan mengkaji usulan tersebut dan memastikan bahwa jika disetujui, hal itu juga akan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, aturan penggunaan dana parpol juga harus diperjelas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menekankan pentingnya mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara, meskipun semangatnya baik untuk mengurangi potensi korupsi. Sebelumnya, KPK mengusulkan agar pemerintah memberikan dana yang lebih besar dari APBN ke parpol sebagai upaya pemberantasan korupsi.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/27/IMG_20250527_160658.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4861745/dpr-bakal-utamakan-kesejahteraan-rakyat-terkait-usul-dana-parpol-naik"}]

play_circle