[{"title":"Puan Minta Fadli Zon Terbuka Penulisan Sejarah: Jangan Ada Pengaburan","indexedAt":"2025-05-20T08:58:49.879Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520122545-32-1231106/puan-minta-fadli-zon-terbuka-penulisan-sejarah-jangan-ada-pengaburan","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon terbuka dalam penulisan ulang sejarah RI yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025. DPR akan meminta penjelasan dari Kemenbud terkait mekanisme, proses, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penulisan ulang sejarah. Puan menegaskan bahwa Kemenbud tidak boleh mengaburkan sejarah dan harus mengakomodir semua fakta sejarah, baik yang pahit maupun tidak. Sebelumnya, Komisi X DPR juga belum pernah membahas proyek ini dengan Kemenbud. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sendiri menargetkan penulisan ulang sejarah selesai pada Agustus 2025 dan melibatkan 100 sejarawan dan peneliti yang dipimpin oleh Guru Besar Sejarah UI, Susanto Zuhdi.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/02/puan-maharani-ketua-dpr-2024-2029-3_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520122545-32-1231106/puan-minta-fadli-zon-terbuka-penulisan-sejarah-jangan-ada-pengaburan"},{"title":"Yasonna PDIP: Sejarah 1965 Selama Ini Banyak Bertentangan","indexedAt":"2025-05-21T05:01:10.888Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520135330-32-1231150/yasonna-pdip-sejarah-1965-selama-ini-banyak-bertentangan","summary":"Yasonna Laoly dari Fraksi PDIP mengingatkan proyek penulisan ulang sejarah RI yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, khususnya terkait tragedi 1965. Ia menekankan bahwa narasi sejarah yang berkembang selama ini banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru dan mengingatkan agar penulis lebih terbuka karena sejarah sering kali bernuansa politis. Sementara itu, Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah tidak akan mengubah sejarah tentang peristiwa pembantaian 1965, yang kemudian dikritik oleh sejarawan Asvi Warman Adam karena dianggap mengabaikan peristiwa kelam dalam sejarah bangsa.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/12/18/yasonna-laoly-diperiksa-kpk-4_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520135330-32-1231150/yasonna-pdip-sejarah-1965-selama-ini-banyak-bertentangan"},{"title":"Masinton Minta Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto Dihentikan","indexedAt":"2025-05-21T14:20:53.465Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1570271/12/masinton-minta-usulan-pemberian-gelar-pahlawan-nasional-ke-soeharto-dihentikan-1747825526","summary":"JAKARTA - Masinton Pasaribu, seorang aktivis '98 yang kini menjabat Bupati Tapanuli Tengah, menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Masinton meminta agar usulan tersebut dihentikan dan mengajak masyarakat, terutama Aktivis 1998, untuk merenungkan hal ini. Ia khawatir pemberian gelar tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi gerakan reformasi, mempertanyakan bagaimana nasib para aktivis yang berjuang pada masa itu jika Soeharto diberi gelar pahlawan.\n","bannerUrl":"https://am.sindonews.net/mobile/2016/images/pre-images-light.png","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1570271/12/masinton-minta-usulan-pemberian-gelar-pahlawan-nasional-ke-soeharto-dihentikan-1747825526"},{"title":"Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-21T17:01:48.393Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4850093/aktivis-penulisan-sejarah-versi-baru-momentum-rekonsiliasi-bangsa","summary":"Aktivis Masinton Pasaribu berpendapat bahwa penulisan sejarah Indonesia versi baru adalah momentum rekonsiliasi bangsa dan sejarah yang ada harus diluruskan. Ia menekankan pentingnya menempatkan sejarah dalam bingkai merah putih, terutama sejarah ke-Indonesiaan, termasuk peristiwa-peristiwa seperti tahun '48, '66, dan '67. Masinton juga meminta agar rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak dilanjutkan, mengingat peran aktivis 1998 yang menuntut reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/21/IMG_20250521_165239.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4850093/aktivis-penulisan-sejarah-versi-baru-momentum-rekonsiliasi-bangsa"},{"title":"Mereka yang Bersuara soal Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Puan Ingatkan Prinsip Jas Merah","indexedAt":"2025-05-22T05:01:43.522Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1570427/12/mereka-yang-bersuara-soal-polemik-penulisan-ulang-sejarah-puan-ingatkan-prinsip-jas-merah-1747872314","summary":"JAKARTA - Rencana penulisan ulang sejarah yang mencakup awal mula masyarakat Nusantara hingga pasca-Reformasi menuai polemik. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar tidak ada pengaburan sejarah dalam prosesnya. Kementerian Kebudayaan telah menunjuk tiga sejarawan untuk menyusun Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia, dengan target selesai pada 17 Agustus 2025. Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan sejarah dengan temuan-temuan baru dari berbagai penelitian sejarawan. Puan Maharani menyebut DPR RI akan terus mengawal wacana tersebut.\n","bannerUrl":"https://am.sindonews.net/mobile/2016/images/pre-images-light.png","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1570427/12/mereka-yang-bersuara-soal-polemik-penulisan-ulang-sejarah-puan-ingatkan-prinsip-jas-merah-1747872314"},{"title":"Puan Tak Mau Campuri Wacana Soeharto Pahlawan: Urusan Dewan Kehormatan","indexedAt":"2025-05-28T05:02:11.970Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250528084351-32-1233971/puan-tak-mau-campuri-wacana-soeharto-pahlawan-urusan-dewan-kehormatan","summary":"Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa ia tidak ingin mencampuri wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk menelaah usulan tersebut bersama Presiden. Dewan inilah yang memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terkait pemberian gelar, termasuk usulan dari Kementerian Sosial yang memasukkan nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional tahun 2025. Usulan ini mendapat pro dan kontra, dengan salah satu pihak yang menolak adalah Masinton Pasaribu dari PDIP, yang menilai Soeharto belum layak dan lebih mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/02/pengambilan-sumpah-jabatan-pimpinan-dpr-2024-2029-3_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250528084351-32-1233971/puan-tak-mau-campuri-wacana-soeharto-pahlawan-urusan-dewan-kehormatan"},{"title":"Fadli Zon Beberkan Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia","indexedAt":"2025-05-26T11:01:41.736Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526145224-32-1233311/fadli-zon-beberkan-urgensi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia","summary":"Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menjelaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan pemerintah tidak akan menjadi sejarah resmi, melainkan sejarah nasional yang disusun oleh 113 sejarawan dari berbagai universitas dan institusi. Ia menyebutkan enam alasan mengapa penulisan ulang sejarah ini penting, termasuk menghapus bias kolonialisme, menjawab tantangan globalisasi, membentuk identitas nasional, menegaskan otonomi sejarah, relevansi bagi generasi muda, dan memperbarui penulisan sejarah yang belum diperbarui selama 25 tahun. Proyek ini juga melibatkan 20 editor jilid dan 3 editor umum.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/08/fadli-zon-1746718437292_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526145224-32-1233311/fadli-zon-beberkan-urgensi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia"},{"title":"Pemerintah Ganti Istilah Orde Lama di Penulisan Ulang Sejarah RI","indexedAt":"2025-05-26T17:01:38.439Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526173703-32-1233402/pemerintah-ganti-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah-ri","summary":"Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa pemerintah mengganti istilah \"Orde Lama\" dalam penulisan ulang sejarah Indonesia untuk menciptakan perspektif yang lebih netral dan inklusif. Fadli menjelaskan bahwa pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama. Penulisan ulang sejarah ini mencakup 10 jilid buku dengan judul seperti \"Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi,\" \"Orde Baru,\" dan \"Era Reformasi.\" Uji publik buku-buku ini direncanakan pada Juni atau Juli 2025, dengan harapan masyarakat menunggu penyelesaian penulisan sebelum memperdebatkannya. Proses penulisan saat ini sedang berlangsung, dengan beberapa jilid sudah selesai dan lainnya masih dalam proses.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/26/raker-komisi-x-dpr-dengan-menteri-kebudayaan-1748249002791_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526173703-32-1233402/pemerintah-ganti-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah-ri"},{"title":"Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan","indexedAt":"2025-05-26T17:01:38.439Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1572333/12/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktor-aktor-perempuan-1748264720","summary":"JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan membahas rencana strategis penulisan sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan mencerminkan keberagaman kontribusi bangsa. Penulisan sejarah baru ini diharapkan tidak hanya menyoroti peristiwa besar dan tokoh utama, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, budaya, dan peran kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan. Anggota Komisi X DPR, Nilam Sari Lawira, mendukung inisiatif Kementerian Kebudayaan dan menekankan pentingnya pendekatan gender mainstreaming dalam penulisan sejarah baru.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/05/26/12/1572333/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktoraktor-perempuan-olg.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1572333/12/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktor-aktor-perempuan-1748264720"},{"title":"Fadli Zon Sebut Penulisan Ulang Sejarah RI Telan Anggaran Rp 9 M","indexedAt":"2025-05-26T23:02:07.055Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526200029-32-1233445/fadli-zon-sebut-penulisan-ulang-sejarah-ri-telan-anggaran-rp-9-m","summary":"Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menyebut bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai sejak Januari 2025 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp9 miliar. Hasil penulisan ulang sejarah ini akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di berbagai jenjang sekolah. Fadli juga berencana untuk berkoordinasi agar mata pelajaran sejarah kembali diwajibkan di sekolah, dengan harapan agar para pelajar dapat lebih mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Proyek ini mencakup 10 jilid buku sejarah yang direncanakan selesai pada Agustus 2025 dan akan diuji publik pada Juni 2025.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/08/fadli-zon-1746718437292_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526200029-32-1233445/fadli-zon-sebut-penulisan-ulang-sejarah-ri-telan-anggaran-rp-9-m"},{"title":"Kemensos Bentuk Tim Ad Hoc Kaji Usulan Gelar Pahlawan, Target Selesai Juni","indexedAt":"2025-05-28T11:02:39.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7937757/kemensos-bentuk-tim-ad-hoc-kaji-usulan-gelar-pahlawan-target-selesai-juni","summary":"Kementerian Sosial (Kemensos) sedang membentuk tim ad hoc untuk mengkaji usulan gelar pahlawan yang diajukan dari daerah. Tim yang bernama Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat ini akan mulai melakukan sidang pada awal Juni dan hasilnya akan diserahkan ke kementerian terkait, dengan keputusan akhir berada di Dewan Gelar, Istana.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7937757/kemensos-bentuk-tim-ad-hoc-kaji-usulan-gelar-pahlawan-target-selesai-juni"},{"title":"Ketua DPR: Usul gelar pahlawan untuk Soeharto harus lewat kajian - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-27T11:01:40.552Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4862017/ketua-dpr-usul-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-harus-lewat-kajian","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto harus melalui kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Puan meminta agar proses penilaian dilakukan secara obyektif oleh dewan tersebut. Wacana pemberian gelar ini sebelumnya ditolak oleh sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 karena dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan rekam jejak Soeharto yang dianggap memiliki pelanggaran HAM.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/27/1000228812.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4862017/ketua-dpr-usul-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-harus-lewat-kajian"},{"title":"Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Lewat Kajian Objektif ","indexedAt":"2025-05-27T23:02:19.496Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776913/gelar-pahlawan-untuk-soeharto-harus-lewat-kajian-objektif","summary":"Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, harus melalui kajian objektif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Puan menegaskan pentingnya menyerahkan proses penilaian kepada dewan tersebut dan berharap kajian dilakukan secara obyektif. Sebelumnya, wacana ini telah ditolak oleh sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998 yang menilai Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena rekam jejaknya dalam pelanggaran HAM dan tindakan represif pada masa Orde Baru.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/27/1748355166_1ba339d07d2e1193893f.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776913/gelar-pahlawan-untuk-soeharto-harus-lewat-kajian-objektif"},{"title":"Puan Tolak Rencana Hapus Istilah Orde Lama di Penulisan Ulang Sejarah","indexedAt":"2025-05-27T20:01:47.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250527172054-32-1233825/puan-tolak-rencana-hapus-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah","summary":"Puan Maharani, Ketua DPR RI dari PDIP, menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menghapus istilah \"Orde Lama\" dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Meskipun tidak menyatakan sikap tegas, Puan menekankan pentingnya proyek tersebut dilakukan secara transparan dan hati-hati agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti atau fakta sejarah dihilangkan. Ia mengingatkan agar sejarah tetap menjadi sejarah dan harus dikaji dengan baik. Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah tidak menghapus fakta apapun, bahkan yang pahit sekalipun, dengan mengutip pesan Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/01/ketua-dpp-pdip-puan-maharani_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250527172054-32-1233825/puan-tolak-rencana-hapus-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah"}]
