Penertiban Akomodasi Pariwisata Ilegal

Penertiban Akomodasi Pariwisata Ilegal menjadi fokus utama. Temukan rangkuman, video, dan gambar terkait untuk memahami upaya penertiban lebih lanjut.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

30 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

3 artikel

Rangkuman

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), tengah gencar melakukan penertiban terhadap akomodasi pariwisata ilegal, terutama yang beroperasi melalui platform digital asing. Praktik ini dinilai mengancam industri perhotelan nasional, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merugikan ekosistem pariwisata lokal yang telah patuh pada regulasi. Berbagai langkah koordinasi antar kementerian dan dukungan terhadap inisiatif daerah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Dampak Negatif Akomodasi Ilegal

Keberadaan akomodasi pariwisata ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif sebagai berikut:

Ancaman terhadap Industri Perhotelan Nasional
- Menyebabkan penurunan okupansi hotel di sejumlah destinasi unggulan, termasuk Jakarta.
- Akomodasi ilegal sering menawarkan diskon besar yang sulit disaingi oleh hotel resmi yang mematuhi regulasi.
Persaingan Tidak Sehat
- Menciptakan kondisi pasar yang tidak adil bagi pelaku usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan memenuhi standar.
Kerugian Ekosistem Pariwisata Lokal
- Mengancam keberlangsungan ekosistem pariwisata lokal yang telah dibangun dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah Penertiban dan Regulasi oleh Pemerintah

Kementerian Pariwisata mengambil beberapa langkah strategis untuk menertibkan akomodasi ilegal:

Koordinasi Antar Kementerian
- Kemenpar berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meninjau perizinan usaha properti yang beroperasi sebagai akomodasi tanpa izin.
- Kemenpar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir platform digital yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Dialog dengan Platform Digital Asing
- Kemenpar berencana berdialog dengan platform asing untuk mencari solusi, termasuk penerapan harga yang fleksibel dan kewajiban platform asing untuk:
- Mematuhi regulasi Indonesia.
- Memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).
- Terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dukungan terhadap Inisiatif Daerah
- Mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Akomodasi Pariwisata Bali untuk mengatasi maraknya hotel dan vila ilegal.
Intervensi Lintas Sektor
- Melakukan intervensi lintas sektor guna menjaga keberlangsungan pelaku usaha pariwisata di Indonesia.

Imbauan kepada Pelaku Industri Perhotelan Resmi

Kemenpar juga mengimbau pengelola hotel untuk melakukan beberapa hal berikut:

Diversifikasi Pasar
- Melakukan upaya diversifikasi pasar untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas.
Peningkatan Pengalaman Menginap
- Memperkaya pengalaman menginap bagi para tamu untuk meningkatkan daya saing.
Pemanfaatan Teknologi
- Memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kegiatan promosi dan pemasaran.

article

Sumber

[{"title":"Kemenpar Dukung Bali Bentuk Satgas Pengawasan Akomodasi Pariwisata ","indexedAt":"2025-05-27T08:07:39.029Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776713/kemenpar-dukung-bali-bentuk-satgas-pengawasan-akomodasi-pariwisata","summary":"Kementerian Pariwisata mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk Satgas Pengawasan Akomodasi Pariwisata Bali untuk mengatasi maraknya hotel dan vila ilegal. Kementerian juga meminta pengelola hotel melakukan diversifikasi pasar, memperkaya pengalaman menginap, dan memanfaatkan teknologi untuk promosi. Intervensi lintas sektor dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelaku usaha pariwisata di Indonesia.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776713/kemenpar-dukung-bali-bentuk-satgas-pengawasan-akomodasi-pariwisata"},{"title":"Kemenpar Soroti Akomodasi Ilegal Ancam Bisnis Hotel Nasional ","indexedAt":"2025-05-27T08:07:39.029Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776711/kemenpar-soroti-akomodasi-ilegal-ancam-bisnis-hotel-nasional","summary":"Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti ancaman dari akomodasi ilegal yang terdaftar di platform digital asing terhadap industri perhotelan nasional. Kemenpar berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meninjau perizinan usaha properti yang beroperasi sebagai akomodasi tanpa izin. Selain itu, Kemenpar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir platform digital yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kemenpar juga berencana berdialog dengan platform asing untuk mencari solusi, termasuk penerapan harga yang fleksibel dan kewajiban platform asing untuk mematuhi regulasi Indonesia, memiliki Badan Usaha Tetap (BUT), dan terdaftar NIB.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776711/kemenpar-soroti-akomodasi-ilegal-ancam-bisnis-hotel-nasional"},{"title":"Kemenpar Minta Akomodasi Ilegal di Platform Asing Ditertibkan karena Ancam Industri Perhotelan ","indexedAt":"2025-05-27T08:07:39.029Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776710/kemenpar-minta-akomodasi-ilegal-di-platform-asing-ditertibkan-karena-ancam-industri-perhotelan","summary":"Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti adanya akomodasi ilegal yang terdaftar di platform digital asing yang mengancam industri perhotelan di Indonesia. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk meninjau perizinan usaha properti yang beroperasi sebagai akomodasi tanpa izin. Maraknya akomodasi ilegal ini menyebabkan penurunan okupansi hotel di sejumlah destinasi unggulan, termasuk Jakarta, karena mereka menawarkan diskon besar. Kemenpar menilai keberadaan akomodasi ilegal ini tidak hanya menciptakan persaingan tidak sehat tetapi juga mengancam ekosistem pariwisata lokal yang telah mematuhi regulasi.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776710/kemenpar-minta-akomodasi-ilegal-di-platform-asing-ditertibkan-karena-ancam-industri-perhotelan"}]

play_circle