Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing

Kerugian ekonomi akibat illegal fishing dapat berdampak negatif pada sumber daya laut, pendapatan nelayan, dan ekosistem. Temukan data dan analisis lengkapnya di sini.

article

Metrics

{"image":"https://assetd.kompas.id/wgk6RvgcFFzWPXJcJJiwst49X_k=/1024x581/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F30%2F1e17061b-381d-4b8d-abd1-3331617c73ee_jpg.jpg","trendingStart":"2025-06-07T12:00:05.120Z","trendingEnd":"2025-06-07T12:00:05.114Z","updatedAt":"2025-06-07T12:00:41.245Z","articleCount":3}

account_balance

Rangkuman

Penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan estimasi kerugian serta upaya yang telah dilakukan untuk memberantas praktik ini demi menyelamatkan sumber daya laut dan keuangan negara.

Estimasi Kerugian dan Upaya Penyelamatan

Berikut adalah rincian mengenai perkiraan kerugian negara akibat illegal fishing dan upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh KKP.

Kerugian Negara Periode 2020-2025

Kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal diperkirakan mencapai Rp13 triliun antara tahun 2020 hingga 2025. Kerugian ini mencakup praktik ilegal serta operasi penangkapan ikan yang tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.
Penyelamatan Potensi Kerugian

Melalui upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), KKP menyatakan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp13 triliun dalam periode 2020-2025.

Dampak Lain dan Identifikasi Penyebab

Selain kerugian finansial langsung, illegal fishing juga berdampak pada penerimaan negara dari sektor perikanan dan melibatkan berbagai pelaku dengan beragam modus operandi.

Volume Penangkapan vs. PNBP

Volume penangkapan ikan di Indonesia dilaporkan mencapai 7,5 juta ton per tahun. Meskipun demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan hanya berkisar Rp1 triliun.
Pelaku dan Modus Operandi

Praktik illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh pelaku asing, tetapi juga melibatkan pelaku dalam negeri. Beberapa modus yang diidentifikasi antara lain adalah alih muat ikan ilegal di tengah laut dan pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

Upaya Pemerintah dan Kebijakan Strategis

Pemerintah, melalui KKP, menerapkan berbagai langkah dan kebijakan untuk memberantas illegal fishing secara komprehensif.

Pemeriksaan oleh BPK

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha penangkapan ikan untuk membantu meningkatkan PNBP dari sektor ini.
Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

KKP menekankan pentingnya implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi ekonomi biru yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan meningkatkan kontribusi ekonomi.
Dukungan Lintas Sektor

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP menyatakan bahwa upaya pemberantasan IUUF memerlukan dukungan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
Momentum Internasional

Peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing yang jatuh setiap tanggal 5 Juni dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dari ancaman praktik ilegal.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Indonesia Rugi Rp 13 Triliun Imbas Ilegal Fishing - Bisnis Liputan6.com","indexedAt":"2025-06-05T14:12:56.075Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/6044034/indonesia-rugi-rp-13-triliun-imbas-ilegal-fishing","summary":"Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat penangkapan ikan ilegal diperkirakan mencapai Rp13 triliun antara tahun 2020 hingga 2025. Kerugian ini mencakup praktik ilegal dan operasi yang tidak memberikan kontribusi maksimal. Trenggono juga menyebutkan bahwa volume penangkapan ikan di Indonesia mencapai 7,5 juta ton per tahun, namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini hanya sekitar Rp1 triliun. Ia berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pelaku usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan PNBP.\n","bannerUrl":"https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/vOEqusVa7pSOOaFZBBotvwLPxaM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5243440/original/012370600_1749105344-IMG_2284.jpeg","articleUrl":"https://www.liputan6.com/bisnis/read/6044034/indonesia-rugi-rp-13-triliun-imbas-ilegal-fishing"},{"title":"KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-06T05:15:43.955Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4883145/kkp-selamatkan-kerugian-negara-rp13-triliun-dari-praktik-iuuf","summary":"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal (IUUF) sejak tahun 2020 hingga 2025. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa aktivitas IUUF tidak hanya dilakukan oleh pelaku asing, tetapi juga oleh pelaku dalam negeri. KKP juga menekankan pentingnya Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai implementasi kebijakan ekonomi biru. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menambahkan bahwa pemberantasan IUUF memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing setiap tanggal 5 Juni menjadi momentum untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/06/FD798D24-5A63-4D75-8F91-B66FE533B8F1.jpeg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4883145/kkp-selamatkan-kerugian-negara-rp13-triliun-dari-praktik-iuuf"},{"title":"Uang Negara Terselamatkan Rp13 Triliun dari Penangkapan Ikan Ilegal : Okezone Economy","indexedAt":"2025-06-06T17:12:32.299Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/06/06/320/3145256/uang-negara-terselamatkan-rp13-triliun-dari-penangkapan-ikan-ilegal","summary":"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pemberantasan penangkapan ikan ilegal telah menyelamatkan sumber daya dan ekonomi nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu, mengungkapkan bahwa dalam periode 2020-2025, negara telah berhasil menyelamatkan kerugian lebih dari Rp13 triliun berkat upaya tersebut. Penangkapan ikan ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku asing, tetapi juga oleh pelaku dalam negeri, termasuk kegiatan seperti alih muat ikan ilegal di tengah laut dan pelanggaran wilayah penangkapan ikan.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/06/06/320/3145256/penangkapan_ikan_ilegal-5iW1_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/06/06/320/3145256/uang-negara-terselamatkan-rp13-triliun-dari-penangkapan-ikan-ilegal"}]