Kebijakan dan Implementasi KRIS BPJS

Temukan informasi lengkap tentang Kebijakan dan Implementasi KRIS BPJS. Dapatkan rangkuman materi, kebijakan terbaru, dan panduan implementasi yang relevan.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

27 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

4 artikel

Rangkuman

Berikut adalah rangkuman berita mengenai kebijakan dan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, sebuah sistem baru yang bertujuan untuk menggantikan sistem kelas demi mewujudkan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Latar Belakang dan Tujuan KRIS

Penghapusan Sistem Kelas untuk Kesetaraan
- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menginisiasi penghapusan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan untuk digantikan dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
- Menurut Menkes, sistem kelas saat ini melanggar prinsip gotong royong dan kesetaraan dalam asuransi sosial, di mana seharusnya peserta yang mampu mensubsidi peserta yang kurang mampu.
Standarisasi Fasilitas Rawat Inap
- KRIS bertujuan menyediakan fasilitas rawat inap yang sama bagi semua peserta, seperti jumlah tempat tidur per kamar dan kamar mandi, tanpa memandang besaran iuran.
- Menkes berupaya mencari solusi agar kualitas pelayanan tidak menurun seiring perubahan sistem ini.

Rencana Implementasi dan Target KRIS

Penyesuaian Jadwal Implementasi
- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penundaan implementasi penuh KRIS dari rencana awal Juni 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2025.
Target Kesiapan Rumah Sakit
- Pemerintah menargetkan 90% dari total rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah memenuhi kriteria KRIS pada akhir tahun 2025.
- Dari 2.715 RS yang bekerja sama, dilaporkan 88% di antaranya sudah hampir siap menerapkan KRIS.
Potensi Penundaan dan Kesiapan RS Swasta
- Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi, mengungkapkan bahwa pihaknya belum siap untuk memberlakukan sistem KRIS sesuai jadwal awal 1 Juli 2025.
- Pemberlakuan KRIS diperkirakan akan diundur karena banyak fasilitas kesehatan yang belum siap, terutama terkait tarif dan pemenuhan 12 kriteria yang ditetapkan.

Kendala dalam Penerapan KRIS di Rumah Sakit

Pemenuhan 12 Kriteria KRIS
- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa RS pemerintah maupun swasta belum sepenuhnya siap menerapkan KRIS karena kendala dalam memenuhi 12 kriteria fasilitas ruang perawatan.
Tantangan Spesifik Fasilitas
- Beberapa tantangan utama meliputi kelengkapan tempat tidur dengan nurse call (bel perawat) dan stop kontak, penyediaan tirai/partisi antar tempat tidur, serta pemenuhan standar ventilasi, pencahayaan, dan ketersediaan outlet oksigen.
Kendala dari Sisi RS Swasta dan SDM
- Survei Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menunjukkan bahwa kurang dari 50% anggotanya menyatakan siap untuk implementasi KRIS.
- Masalah iuran tarif yang dianggap tidak sebanding dengan investasi yang diperlukan menjadi pertimbangan signifikan bagi RS swasta.
- Kebutuhan evaluasi fasilitas, khususnya untuk layanan penyakit jantung, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan utama tambahan.

Saran dan Harapan untuk Implementasi KRIS

Rekomendasi DJSN
- DJSN menyarankan agar penerapan KRIS dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah dan masyarakat.
Harapan PERSI
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengharapkan adanya insentif bagi RS yang memenuhi 12 kriteria KRIS dan disinsentif bagi yang belum.
- PERSI juga menekankan pentingnya masa transisi agar semua RS dapat berpartisipasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

article

Sumber

[{"title":"Ini Kendala RS Pemerintah hingga Swasta Sulit Terapkan KRIS BPJS","indexedAt":"2025-05-26T14:06:49.003Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526192200-78-1233431/ini-kendala-rs-pemerintah-hingga-swasta-sulit-terapkan-kris-bpjs","summary":"DJSN menemukan bahwa rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta belum sepenuhnya siap menerapkan sistem kelas rawat inap standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan karena kendala dalam memenuhi 12 kriteria KRIS, seperti masalah ventilasi, pencahayaan, dan ketersediaan outlet oksigen. DJSN menyarankan penerapan KRIS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah dan masyarakat. PERSI juga berharap ada insentif bagi RS yang memenuhi 12 kriteria KRIS dan disinsentif bagi yang belum memenuhi, dengan masa transisi agar semua RS bisa berpartisipasi.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/02/12/rs-dadi-makassar-siapkan-kamar-perawatan-super-vip-bagi-caleg-gagal-pemilu-2024-1_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526192200-78-1233431/ini-kendala-rs-pemerintah-hingga-swasta-sulit-terapkan-kris-bpjs"},{"title":"Alasan Menkes Kukuh Hapus Sistem Kelas BPJS: Melanggar Prinsip Sosial","indexedAt":"2025-05-26T14:06:49.003Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526200230-92-1233448/alasan-menkes-kukuh-hapus-sistem-kelas-bpjs-melanggar-prinsip-sosial","summary":"Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersikeras menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk memberikan fasilitas yang sama bagi semua peserta. Budi berpendapat bahwa sistem kelas melanggar prinsip gotong royong dan kesetaraan dalam asuransi sosial, di mana peserta yang mampu seharusnya mensubsidi peserta yang kurang mampu. Dengan KRIS, fasilitas seperti jumlah tempat tidur dan kamar mandi akan disamakan tanpa memandang besaran iuran yang dibayarkan. Meskipun ada perdebatan terkait perubahan ini, terutama bagi peserta kelas lebih tinggi, Menkes berupaya mencari solusi agar pelayanan yang diberikan tidak berkurang.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2021/01/13/raker-menkes-dengan-komisi-ix-dpr-1_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526200230-92-1233448/alasan-menkes-kukuh-hapus-sistem-kelas-bpjs-melanggar-prinsip-sosial"},{"title":"Menkes Usul Penerapan KRIS BPJS Mundur ke Desember 2025","indexedAt":"2025-05-26T14:06:49.003Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526163232-78-1233373/menkes-usul-penerapan-kris-bpjs-mundur-ke-desember-2025","summary":"Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan penundaan implementasi standar baru pelayanan BPJS Kesehatan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), hingga 31 Desember 2025, dari rencana awal Juni 2025. Pemerintah berharap 90 persen rumah sakit (RS) telah memenuhi kriteria KRIS pada akhir 2025. Dari 2.715 RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 88 persennya hampir siap menerapkan KRIS. Kriteria KRIS mencakup 12 aspek fasilitas ruang perawatan, dengan tantangan utama terletak pada kelengkapan tempat tidur dengan nurse call dan stop kontak, serta tirai/partisi antar tempat tidur.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2022/11/07/raker-komisi-ix-dengan-menkes_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250526163232-78-1233373/menkes-usul-penerapan-kris-bpjs-mundur-ke-desember-2025"},{"title":"Kesiapan RS Rendah, Pemberlakuan Sistem KRIS Terancam MolorWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-05-28T14:12:17.780Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/kesiapan-rs-rendah-pemberlakuan-sistem-kris-terancam-molor-hcn3","summary":"Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi, mengungkapkan bahwa pihaknya belum siap untuk memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menggantikan kelas rawat inap 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Iing memperkirakan pemberlakuan KRIS yang awalnya dijadwalkan pada 1 Juli 2025 akan diundur karena banyak fasilitas kesehatan yang belum siap, termasuk dari segi tarif dan pemenuhan 12 kriteria yang ditetapkan. Survei ARSSI menunjukkan kurang dari 50 persen anggotanya siap, dengan masalah iuran tarif yang tidak berubah juga menjadi pertimbangan. Iing menekankan pentingnya evaluasi fasilitas, terutama untuk penyakit jantung, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sebagai tantangan utama.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/23/antarafoto-rencana-rsud-di-jakarta-ditingkatkan-menjadi-rs-internasional-1747984836_808_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/kesiapan-rs-rendah-pemberlakuan-sistem-kris-terancam-molor-hcn3"}]

play_circle