Anggaran Konsumsi Rapat Menteri

Temukan informasi lengkap mengenai Anggaran Konsumsi Rapat Menteri. Dapatkan berita terbaru, video, gambar, dan sumber terkait untuk pemahaman yang lebih baik.

letter

Metrics

{"image":"https://i.ytimg.com/vi/AEvAZgvLYYM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLAVTl5-cD5Wrgk709opfKz55YfXBg","trendingStart":"2025-06-05T07:00:06.143Z","trendingEnd":"2025-06-05T07:00:06.137Z","updatedAt":"2025-06-06T11:39:22.292Z","articleCount":4}

letter

Rangkuman

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait standar biaya konsumsi untuk rapat koordinasi yang melibatkan menteri dan pejabat setingkat. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan akuntabilitas belanja negara, sejalan dengan arahan Presiden terkait penghematan.

Penetapan Standar Biaya Konsumsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan standar biaya baru untuk konsumsi rapat yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat setingkatnya. Berikut adalah rincian utama dari penetapan tersebut:

Anggaran Maksimal per Orang
- Untuk tahun 2026, biaya konsumsi rapat koordinasi yang dihadiri menteri atau pejabat setingkat ditetapkan maksimal Rp171.000 per orang.
Rincian Biaya
- Biaya makan ditetapkan sebesar Rp118.000.
- Biaya kudapan (snack) ditetapkan sebesar Rp53.000.

Dasar Hukum dan Tujuan Penetapan

Penetapan anggaran konsumsi rapat ini didasarkan pada peraturan resmi dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Berikut poin-poin penting terkait landasan hukum dan tujuannya:

Peraturan Menteri Keuangan
- Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026.
Tujuan Kebijakan
- Untuk melaksanakan arahan efisiensi anggaran dari Presiden, termasuk yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto (sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025).
- Untuk mempertegas batas maksimum anggaran yang boleh dibelanjakan.
- Untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi belanja negara.
Sifat Anggaran
- Menurut Direktur Sistem Penganggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, biaya ini tidak terlalu besar dan bersifat at cost (anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan biaya sebenarnya).

Ketentuan Tambahan

Selain rincian biaya pokok, terdapat beberapa ketentuan tambahan yang diatur dalam kebijakan baru ini untuk melengkapi implementasinya:

Durasi dan Jenis Rapat
- Anggaran konsumsi ini berlaku untuk rapat luring (offline) yang berlangsung minimal dua jam dan melibatkan berbagai instansi pemerintah.
- Rapat yang berlangsung di bawah 2 jam hanya akan menyediakan kudapan (snack) untuk menghemat anggaran.
Regulasi Lain yang Terkait
- Kebijakan ini juga mengatur uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta biaya penginapan pejabat berdasarkan jabatan dan wilayah.
- PMK Nomor 32 Tahun 2025 juga mengatur biaya konsumsi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), dengan anggaran tertinggi dialokasikan untuk daerah Papua Pegunungan.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Sri Mulyani Patok Konsumsi Rapat Pejabat Maksimal Rp171 RibuWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-06-02T14:15:31.679Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/sri-mulyani-patok-konsumsi-rapat-pejabat-maksimal-rp171-ribu-hcuN","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan biaya konsumsi rapat koordinasi (rakor) untuk pejabat negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, biaya konsumsi rapat pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan eselon I ditetapkan maksimal Rp171 ribu per orang, termasuk biaya makan Rp118 ribu dan kudapan Rp53 ribu. Anggaran ini berlaku untuk rapat luring minimal dua jam dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Selain itu, PMK juga mengatur biaya konsumsi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), dengan anggaran tertinggi untuk daerah Papua Pegunungan.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/23/antarafoto-konferensi-pers-apbn-kita-1747996492_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/sri-mulyani-patok-konsumsi-rapat-pejabat-maksimal-rp171-ribu-hcuN"},{"title":"Kemenkeu Buka Alasan Patok Anggaran Makan Menteri di Rapat Rp118 Ribu","indexedAt":"2025-06-02T14:15:31.765Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250602172653-532-1235651/kemenkeu-buka-alasan-patok-anggaran-makan-menteri-di-rapat-rp118-ribu","summary":"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan penetapan anggaran maksimal untuk makan sebesar Rp118 ribu dan snack Rp53 ribu per orang dalam rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri atau eselon I dan yang setara. Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagai upaya melaksanakan arahan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Lisbon Sirait dari DJA menjelaskan bahwa aturan ini dibuat untuk mempertegas batas maksimum anggaran yang boleh dibelanjakan, dengan mempertimbangkan potensi tamu dan menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2016/09/26/d21d0a7b-e53b-43dc-93b4-fcbbe2cef404_169.jpg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250602172653-532-1235651/kemenkeu-buka-alasan-patok-anggaran-makan-menteri-di-rapat-rp118-ribu"},{"title":"Uang Makan Pejabat Rp118.000 per Rapat, Snack Rp53.000 : Okezone Economy","indexedAt":"2025-06-03T08:16:22.846Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/06/03/320/3144266/uang-makan-pejabat-rp118000-per-rapat-snack-rp53000","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan besaran uang makan dan snack untuk pejabat dalam rapat koordinasi atau rapat biasa. Untuk makan, ditetapkan maksimal Rp118.000, dan snack Rp53.000. Kebijakan ini juga mengatur uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta biaya penginapan pejabat berdasarkan jabatan dan wilayah, bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi belanja negara.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/06/03/320/3144266/uang_saku-kixA_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/06/03/320/3144266/uang-makan-pejabat-rp118000-per-rapat-snack-rp53000"},{"title":"Biaya Konsumsi Rapat Menteri Rp171.000, Kemenkeu: Tak Terlalu Besar","indexedAt":"2025-06-03T11:15:48.230Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250603/9/1882015/biaya-konsumsi-rapat-menteri-rp171000-kemenkeu-tak-terlalu-besar","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan standar biaya konsumsi rapat koordinasi yang dihadiri menteri dan pejabat setingkat sebesar Rp171.000 per orang pada tahun 2026, yang terdiri dari biaya makan Rp118.000 dan kudapan Rp53.000. Menurut Direktur Sistem Penganggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, biaya ini tidak terlalu besar dan bersifat at cost, yang berarti anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan biaya yang sebenarnya. Kemenkeu juga mengatur rapat di bawah 2 jam hanya menyediakan kudapan untuk menghemat anggaran.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/03/1882015/13032025-bi-hil-21-apbn-11_1741848396.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250603/9/1882015/biaya-konsumsi-rapat-menteri-rp171000-kemenkeu-tak-terlalu-besar"}]