Rancangan APBN 2026 dan Asumsi Makro

[{"title":"APBN Tahun Kedua Prabowo, Defisit Dirancang 2,48%-2,53% PDB","indexedAt":"2025-05-20T18:11:12.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878415/apbn-tahun-kedua-prabowo-defisit-dirancang-248-253-pdb","summary":"Kementerian Keuangan merancang defisit anggaran pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto pada 2026 di rentang 2,48% hingga 2,53% dari PDB, yang akan dibiayai dengan utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebijakan fiskal akan tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Target defisit ini tidak jauh berbeda dari target defisit APBN 2025 sebesar 2,53%. Pemerintah juga akan menjaga pembiayaan fiskal secara inovatif dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, dan SMV, serta memanfaatkan SAL dan skema KPBU.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/20/1878415/antarafoto-sarasehan-ekonomi-nasional-1744107145_1744107636.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878415/apbn-tahun-kedua-prabowo-defisit-dirancang-248-253-pdb"},{"title":"Catatan DPR soal Asumsi Makro dan APBN 2026: Penurunan Pajak hingga Deindustrialisasi","indexedAt":"2025-05-21T02:04:05.885Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/9/1878447/catatan-dpr-soal-asumsi-makro-dan-apbn-2026-penurunan-pajak-hingga-deindustrialisasi","summary":"Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, memberikan catatan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Catatan tersebut meliputi: perlunya koreksi terhadap praktik tarif perdagangan global, penanganan penurunan penerimaan pajak, akselerasi program ketahanan pangan dan energi, revitalisasi sektor industri untuk mencegah deindustrialisasi, dan delapan program strategis pemerintah tahun 2026. Said menekankan pentingnya target pendapatan negara yang realistis, serta upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/21/1878447/sri_mulyani_1726727185.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/9/1878447/catatan-dpr-soal-asumsi-makro-dan-apbn-2026-penurunan-pajak-hingga-deindustrialisasi"},{"title":"Beda Target Ekonomi 2026 Kemenkeu & Bappenas, Sri Mulyani Lebih Konservatif","indexedAt":"2025-05-20T18:11:12.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878420/beda-target-ekonomi-2026-kemenkeu-bappenas-sri-mulyani-lebih-konservatif","summary":"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki asumsi berbeda mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2%—5,8%, yang lebih konservatif dibandingkan Bappenas yang memperkirakan 5,8%—6,4%. Perbedaan ini dianggap wajar oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan, yang menyatakan Kemenkeu terbuka untuk perbaikan asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/20/1878420/07072024-bi-dul-23-pertumbuhan_ekonomi_global-5_1720486343.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878420/beda-target-ekonomi-2026-kemenkeu-bappenas-sri-mulyani-lebih-konservatif"}]