Berita Ekonomi Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pengawasan
Metrics
Trending
22 Mei
Terakhir diperbarui
1 hari yang lalu
Jumlah artikel
3 artikel
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, dengan tujuan utama mengatasi masalah kekurangan gizi dan meningkatkan partisipasi serta konsentrasi belajar. Program ini menyasar puluhan juta penerima dan diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada perekonomian nasional melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas memastikan keamanan dan kualitas pangan yang didistribusikan, serta memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar untuk operasional dan pengawasan.
Anggaran dan Pengawasan Program MBG oleh BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil peran penting dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengajuan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.
- Pengajuan Anggaran Tambahan BPOM
- BPOM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,69 triliun untuk mendukung program MBG.
- Dana tersebut akan dialokasikan untuk 13 kegiatan utama, yang mencakup mitigasi risiko keamanan pangan, kolaborasi strategis dengan Universitas Pertahanan, program pelatihan, pengawasan intensif keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengujian sampel terkait kasus keracunan pangan, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penjaminan sistem ketertelusuran produk pangan.
- Usulan anggaran ini telah resmi disampaikan kepada Menteri Keuangan dan telah memperoleh dukungan dari Komisi IX DPR RI.
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut mendukung pengajuan tambahan anggaran ini, dengan pertimbangan meningkatnya jumlah SPPG yang memerlukan pengawasan lebih lanjut dari BPOM untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.
Implementasi, Dampak Ekonomi, dan Kebijakan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang dengan mempertimbangkan aspek implementasi yang tidak memaksa, serta potensi dampak ekonomi yang signifikan.
- Pendekatan Implementasi dan Latar Belakang
- Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan menerapkan paksaan kepada anak-anak untuk mengonsumsi makanan dalam program MBG.
- Program ini diinisiasi sebagai respons atas keprihatinan terhadap data yang menunjukkan bahwa 41% anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah dengan kondisi perut kosong.
- Program MBG direncanakan untuk menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target yang ditetapkan pemerintah mencapai 82,9 juta pada kuartal IV-2025.
- Potensi Ekonomi, Sumber Pangan, dan Kebutuhan Anggaran
- Program ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan perputaran uang dari sektor bahan makanan, seperti telur, sayuran, dan susu.
- Terkait pasokan susu, terdapat kemungkinan bahwa produk susu akan diimpor dari beberapa negara seperti Australia, India, dan Selandia Baru untuk memenuhi kebutuhan program.
- Program MBG diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 1% hingga 2%.
- Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun, sehingga Hashim Djojohadikusumo mendorong adanya upaya peningkatan rasio penerimaan negara untuk mendukung pendanaan.
- Pemerintah juga telah menyiapkan potensi tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun apabila diperlukan untuk memastikan kelancaran program dan pencapaian target penerima.
- Realisasi Program dan Pencapaian Penerima Manfaat (per Mei 2025)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 telah mencapai Rp 3 triliun.
- Dana tersebut telah disalurkan kepada 3,97 juta penerima manfaat, yang mencakup anak sekolah berbagai level serta ibu hamil.
- Penyaluran dilakukan melalui 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar.
- Jumlah penerima manfaat menunjukkan peningkatan dari 750 ribu pada Januari 2025, meskipun angka ini masih berada di bawah target awal yang ditetapkan sebesar 17,9 juta.
