Benarkah Konsesi Tambang Menjadi Akar Perpecahan di Internal PBNU?

PBNU menghadapi dualisme kepemimpinan setelah pleno yang diinisiasi jajaran Syuriah menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum, sebuah langkah yang ditolak kubu Gus Yahya 34. Di tengah kisruh ini, Sekjen Gus Ipul membantah konsesi tambang menjadi pemicu konflik, dan menyebutnya sebagai aset strategis organisasi 12. Namun, minimnya dukungan terhadap pleno pemakzulan—hanya dihadiri 26% anggota—mengindikasikan adanya perebutan pengaruh yang lebih dalam ketimbang sekadar sengketa konsesi 6.

Puncak Krisis: Lahirnya Dua Nakhoda di PBNU

Krisis internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai puncaknya dengan munculnya dualisme kepemimpinan. Sebuah rapat pleno yang diinisiasi oleh jajaran Syuriah pada Selasa (9/12) malam secara resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum Tanfidziyah PBNU 45.

Langkah ini merupakan eskalasi dari ketegangan yang telah berlangsung lama, menyusul keputusan rapat harian Syuriah pada 20 November yang memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 3. Kubu Gus Yahya menolak keras keputusan ini, dengan argumen bahwa Syuriah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfidziyah yang dipilih melalui Muktamar 3. Akibatnya, PBNU kini memiliki dua figur yang mengklaim posisi puncak.

"Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Saya ingin menjadi bagian dari solusi untuk masa depan Nahdlatul Ulama," ujar Zulfa Mustofa dalam pernyataan perdananya sebagai Pj Ketua Umum 4.

Konsesi Tambang: Berkah Aset atau Benih Perpecahan?

Di tengah pusaran konflik kepemimpinan, isu konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa konsesi tersebut adalah aset strategis milik organisasi yang harus dikelola secara transparan untuk kemaslahatan warga NU, bukan untuk diperebutkan 1.

Gus Ipul secara eksplisit membantah tudingan bahwa sengketa tambang menjadi pemicu perpecahan. Ia menantang pihak yang mengklaim adanya perebutan, seperti yang disinggung Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar Abdalla, untuk memberikan bukti konkret 2.

Berikut adalah perbandingan dua narasi yang berkembang terkait konsesi tambang PBNU:

Mengukur Legitimasi: Pleno yang Sepi Peminat

Salah satu indikator paling signifikan dalam konflik ini adalah tingkat dukungan terhadap manuver pelengseran Gus Yahya. Rapat Pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum ternyata tidak dihadiri oleh mayoritas fungsionaris PBNU 6.

Data kehadiran menunjukkan bahwa rapat tersebut jauh dari kuorum. Dari total 216 anggota pleno yang diundang, hanya 58 orang atau sekitar 26.8% yang hadir 6. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa wacana pemakzulan tidak mendapat dukungan luas di internal organisasi.

Rincian Kehadiran Pleno PBNU (9 Desember 2025)

Pemerintah Menjaga Jarak, Elite Bermanuver

Pemerintah, melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan tidak akan ikut campur dalam dinamika internal PBNU 5. Nasaruddin, yang hadir dalam pleno tersebut, menyatakan kehadirannya dalam kapasitas sebagai Wakil Rais Syuriah PBNU, bukan sebagai representasi pemerintah 5.

Meski begitu, manuver para elite tetap menjadi sorotan. Penunjukan Zulfa Mustofa, yang merupakan keponakan dari mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, menambah dimensi politik dalam konflik ini. Zulfa mengaku telah mendapat restu dari pamannya terkait jabatan barunya 4.

Di sisi lain, hubungan personal antara tokoh kunci seperti Gus Ipul dan Gus Yahya juga tampak merenggang. Meskipun Gus Ipul mengklaim hubungan personalnya baik-baik saja, ia mengakui adanya perbedaan pandangan sikap organisasi yang mendasar 3.

Analisis Akhir: Pertarungan Otoritas di Balik Isu Tambang

Melihat data dan fakta yang ada, narasi bahwa konsesi tambang adalah akar utama perpecahan PBNU tampak lemah. Rendahnya tingkat kehadiran pada pleno pemakzulan 6 menunjukkan bahwa mayoritas pengurus tidak mendukung langkah tersebut dan lebih memilih seruan islah dari para kiai sepuh.

Hal ini mengindikasikan bahwa konflik sesungguhnya lebih dalam dari sekadar perebutan aset. Isu tambang kemungkinan besar hanya menjadi casus belli atau pemicu di permukaan, sementara akar masalahnya adalah pertarungan fundamental mengenai otoritas dan arah organisasi antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah.

Pada akhirnya, krisis ini adalah ujian soliditas bagi PBNU. Jalan keluar dari dualisme ini sangat bergantung pada apakah kedua kubu akan menempuh jalur rekonsiliasi yang dianjurkan para sesepuh, atau terus melanjutkan perebutan pengaruh yang dapat menggerus marwah organisasi Islam terbesar di dunia ini.