DPR sahkan revisi UU BUMN, larangan rangkap jabatan wakil menteri berlaku dua tahun
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna hari ini. Rancangan UU ini akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk disahkan. Salah satu poin krusial adalah larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai pejabat BUMN, yang berlaku paling lama dua tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi terkait diucapkan.
Berita Terbaru
World perkenalkan teknologi proof of human lawan penyalahgunaan AI
Arsenal masih clean sheet di Liga Champions, Arteta happy
Puan Maharani tutup masa sidang DPR, soroti isu-isu krusial
Pasukan Israel cegat dan kuasai armada bantuan Gaza
Aktris Korea Jeon Hye Bin kehilangan Rp177,5 juta, kartu kredit dicuri di Bali
DPR sahkan revisi UU BUMN, larangan rangkap jabatan wakil menteri berlaku dua tahun
Apple hentikan pengembangan Vision Pro murah, fokus kacamata pintar saingi Meta
Rock Climbing Festival Harau 2025 resmi dibuka, jadi momentum kebangkitan panjat tebing
Menkum teken SK kepengurusan PPP kubu Mardiono
Israel tangkap aktivis flotilla Gaza, Greta Thunberg ikut ditahan
