nasional

Supremasi Hukum: Mengapa Putusan Pengadilan Harus Dihormati Semua Institusi Negara

Pahami pentingnya supremasi hukum dan mengapa putusan pengadilan wajib ditaati semua institusi negara. Baca selengkapnya di sini.

sekitar 9 jam yang lalu

nasional

KUHP Baru Berlaku 2026, Namun UU Masyarakat Adat Masih Kosong

KUHP Baru berlaku 2026, tapi UU Masyarakat Adat masih kosong. Pelajari dampaknya, perlindungan, dan status hukum saat ini.

3 hari yang lalu

nasional

Aturan Pengamatan Hakim di KUHAP Baru: Jangan Perlemah Praduga Tak Bersalah!

Pelajari aturan pengamatan hakim KUHAP baru. Pahami dampaknya pada praduga tak bersalah, hak tersangka, dan proses hukum pidana. Info lengkap!

25 hari yang lalu

nasional

Resmi Disahkan, KUHAP Baru Akhiri Warisan Hukum Kolonial

KUHAP Baru sahkan UU 1 tahun 2023, akhiri warisan hukum kolonial. Pelajari ringkasan, metrik, referensi, dan tujuan revisi KUHAP.

26 hari yang lalu

nasional

DPR RI Resmi Sahkan RUU KUHAP, Ganti Aturan Hukum Acara Pidana 44 Tahun

DPR RI sahkan RUU KUHAP, ganti hukum acara pidana 44 tahun. Ketahui tujuan RUU, pasal penting, dan dampaknya bagi penegakan hukum di Indonesia.

26 hari yang lalu

nasional

RUU KUHAP: Habiburokhman Tegaskan Tidak Atur Penyadapan Sewenang-wenang

RUU KUHAP tidak atur penyadapan sewenang-wenang. Simak detail pasal terkait penyadapan, bukti elektronik, dan perlindungan hak asasi manusia.

27 hari yang lalu

nasional

Pakar Hukum: Pejabat Nikmati Dana Judol Harus Diproses TPPU

Pakar hukum jelaskan pejabat nikmati dana judol wajib diproses TPPU. Temukan analisis, referensi, dan dampak hukumnya di sini.

29 hari yang lalu

nasional

Jusuf Kalla: Bukan Republik Lippo, Desak GMTD Patuhi Hukum Lahan

Jusuf Kalla kritik "Republik Lippo", desak GMTD patuhi hukum lahan. Pahami metrik, gambaran umum, dan referensi penting terkait sengketa ini.

30 hari yang lalu

nasional

RKUHAP Disahkan di Paripurna, Gantikan Aturan 44 Tahun

RKUHAP disahkan gantikan UU KUHAP 44 tahun. Simak ringkasan, poin penting, dan dampak RKUHAP terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

RUU KUHAP: Wanita Hamil Dilarang Ditahan, Janin Diakui Subjek Hukum

RUU KUHAP larang tahan wanita hamil & akui janin subjek hukum. Pelajari perubahan pidana, perlindungan ibu hamil, dan status hukum janin.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Umrah Mandiri Diperbolehkan, Sapuhi Ingatkan Potensi Jerat Hukum

Umrah mandiri diperbolehkan, namun Sapuhi ingatkan potensi jerat hukum. Pelajari lebih lanjut aturan, risiko, & referensi penting di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

DPR Desak Kajari Jakbar Diproses Hukum, Bukan Sekadar Dicopot

DPR desak Kajari Jakbar diproses hukum, bukan sekadar dicopot. Simak tuntas pelanggaran etik & sanksi yang dijatuhkan.

2 bulan yang lalu

ekonomi

BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Lanjut, Pertimbangkan Dasar Hukum UU

BGN pastikan program makan bergizi gratis lanjut, tinjau dasar hukum UU. Pelajari metrik, gambaran umum, dan referensi program ini di sini.

2 bulan yang lalu

nasional

Anis Hidayah: Keadilan Restoratif Tak Boleh untuk Pelanggaran HAM Berat

Anis Hidayah tegaskan keadilan restoratif tak bisa terapkan pada pelanggaran HAM berat. Pelajari alasan & dampaknya di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu tim investigasi independen

Yusril: Penegakan hukum tak bisa tunggu investigasi independen. Pelajari selengkapnya tentang pendapat ahli hukum ini mengenai proses hukum.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Ancam Jerat Penghilang Bukti Kasus Kuota Haji

KPK mengancam jerat penghilang bukti kasus kuota haji. Dapatkan informasi tentang sanksi, pemeriksaan, dan langkah pencegahan yang diambil.

4 bulan yang lalu

nasional

Habiburokhman: Hukum Tak Lagi Alat Kekuasaan di Era Prabowo

Habiburokhman membahas bagaimana hukum tak lagi menjadi alat kekuasaan di era Prabowo. Temukan juga referensi penting dan analisis mendalam tentang isu ini.

4 bulan yang lalu

nasional

Yaqut Dipanggil KPK dalam Dugaan Korupsi Haji, PKB Tegaskan Konsekuensi Hukum

Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK kritik dugaan korupsi kuota haji. PKB tegaskan konsekuensi hukum dan dukungan penanganan dari Komisi VIII DPR.

4 bulan yang lalu

nasional

TNI Jamin Pengamanan Jaksa Sesuai Perpres, Tak Ganggu Hukum

TNI jamin pengamanan jaksa sesuai Perpres 66/2025 tanpa ganggu hukum. Mengetahui nota kesepahaman, penebalan personel, dan dukungan terhadap kasus korupsi.

4 bulan yang lalu

politik

Saran Revisi RUU KUHAP

Saran Revisi RUU KUHAP menampilkan rangkuman, bahan lengkap, video informatif, dan gambar ilustratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

7 bulan yang lalu