www.liputan6.com
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kini mengedepankan pendekatan administratif dan pemulihan hak negara, ketimbang langsung membawa kasus ke ranah pidana. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Penertiban penguasaan hutan untuk usaha perkebunan dan pertambangan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 dan akan dimulai pada 1 September 2025. Kebijakan ini bertujuan menertibkan pelaku usaha yang mengelola kawasan hutan secara ilegal.
Masih Seputar nasional
Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!
MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun
Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo
Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino
Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan
MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor
Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir
Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep
KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI
Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan
