MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang secara resmi melarang Wakil Menteri (Wamen) rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN dan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Putusan ini tertuang dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan segera memberikan pernyataan resmi terkait implikasi putusan penting tersebut.
Berita Terbaru
Instagram Uji Coba Fitur Restyle Teks, Ciptakan Gaya Font Unik dengan AI
Drama 10 Pemain: Persik Kediri Paksa PSM Berbagi Poin di BRI Super League
Makan Gratis Diduga Picu Keracunan Massal 35 Siswa dan Guru di Malang
Kunjungan Prabowo ke Tiongkok Perkuat Lima Pilar Kemitraan Komprehensif
Aqeela Calista Dominasi SCTV Awards 2025, Bawa Pulang Empat Piala
KA Purwojaya Anjlok di Kedunggedeh, KAI Pastikan Penumpang Selamat
Lawan Starlink Elon Musk, Eropa Bentuk Perusahaan Satelit Sendiri
Diwarnai Kartu Merah, Persik Kediri Imbangi PSM Makassar 1-1
Ikuti Bahlil, AMPI Cabut Laporan Polisi Akun Penghina di Medsos
Trump Pertimbangkan Serangan ke Venezuela, Sasar Fasilitas Narkoba
