tirto.id

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang secara resmi melarang Wakil Menteri (Wamen) rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN dan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Putusan ini tertuang dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan segera memberikan pernyataan resmi terkait implikasi putusan penting tersebut.
Masih Seputar nasional

Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!

MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun

Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo

Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino

Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan

Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor

Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir

Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep

KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI

Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan