MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Pemerintah diberikan waktu dua tahun untuk menindaklanjuti putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ini. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu dua tahun dianggap cukup untuk melakukan penyesuaian posisi.
Berita Terbaru
Pemerintahan Prabowo Targetkan Internet 1 Gbps di 38 Provinsi
Jay Idzes Akui Sassuolo Kalah Tipis dari AS Roma, Soroti Lini Belakang
DPR: Biaya Haji Hanya Turun Rp 1 Juta, Curiga Ada 'Bancakan' Rp 5 T
Nama Brigitte Macron Berubah Jean-Michel di Pajak, Isu Transgender Mencuat Lagi
Pangeran Andrew Terpaksa Hengkang dari Royal Lodge, Sewa "Satu Biji Lada" Jadi Sorotan
Menkeu Purbaya Ungkap Keresahan Prabowo Saat Demo Besar Agustus 2025
Wamen Komdigi: RI Siap Jadi Pemain Utama AI, Data Aman Terjaga
Indonesia Dominasi Indonesia Masters II 2025, Rebut Gelar Juara Umum
Wali Kota Semarang Pimpin Groundbreaking Gudang Koperasi, Wujudkan Program Prabowo
Senator AS Rick Scott: Maduro Harus Pergi ke Rusia atau China, Hari-hari Terhitung
