www.liputan6.com
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Pemerintah diberikan waktu dua tahun untuk menindaklanjuti putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ini. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan tenggang waktu tersebut diberikan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu dua tahun dianggap cukup untuk melakukan penyesuaian posisi.
Masih Seputar nasional
Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!
Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo
Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino
Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan
MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor
Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir
Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep
KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI
Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan
