www.merdeka.com
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggat waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti putusan yang melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan. Tenggang waktu ini diberikan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi. MK menilai dua tahun cukup bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan mengganti posisi yang dirangkap dengan orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas.
Masih Seputar nasional
Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!
MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun
Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo
Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino
Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan
MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor
Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir
Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep
KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI
Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan
