MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Tenggat 2 Tahun!
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tenggat waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti putusan yang melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan. Tenggang waktu ini diberikan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi. MK menilai dua tahun cukup bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan mengganti posisi yang dirangkap dengan orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas.
Berita Terbaru
Browser AI: Data Pengguna Terancam Serangan 'Prompt Injection'
Jadwal Bola Hari Ini: El Clasico Real Madrid vs Barcelona, Liga Inggris, dan Super League Siap Panaskan Akhir Pekan
Tanpa RPTKA, Kemnaker Usir 94 WNA dari KEK Sei Mangkei
Gaza: Pembersihan Sisa Perang Butuh Puluhan Tahun, Ladang Ranjau Mengerikan
Raisa dan Hamish Daud Resmi Berpisah, Komitmen Jaga Putri Bersama
Prabowo Teken PP Baru: Koperasi & UMKM Kini Dapat Tambang Tanpa Lelang
Komisi Eropa: Meta & TikTok Gagal Tangani Konten Ilegal, Terancam Denda Besar
MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Pimpin Balapan, Pol Espargaro Tersingkir
Sopir Ambulans Meninggal Mendadak Usai Antar Jenazah, Terekam Video Viral
Dunia Bergejolak: Protes AS dan Ketegangan Tepi Barat Memuncak
