PHRI Desak Perjelas Aturan Royalti Musik di UU Hak Cipta
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendesak revisi Undang-Undang Hak Cipta 2014. Ketua Umum PHRI Haryadi B. Sukamdani menyatakan ketentuan pembayaran royalti musik, khususnya bagi hotel dan restoran, perlu diperjelas. PHRI menyoroti kedudukan hukum LMKN dan alur administrasi yang membingungkan, serta meminta lagu domain publik bebas royalti.
Berita Terbaru
Uber Gencar Dorong Taksi Listrik, Beri Insentif Rp66 Juta ke Driver
Persib Bandung Taklukkan Selangor FC, Puncaki Grup G ACL Two
Prabowo Absen COP30 Brasil, Indonesia Siap Investasi Hutan Tropis
Gerebek Markas Penipuan, Militer Myanmar Picu Ribuan Orang Kabur ke Thailand
50 Cent Terkejut Namanya di Lagu Swift, Dukung Penuh Hubungan dengan Kelce
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Emas Konsumen Bebas PPN, Lawan Ilegal
Starlink Nonaktifkan 2.500 Terminal, Sasar Sindikat Penipuan Myanmar
El Clasico Terancam Tanpa De Jong: Gelandang Barcelona Sakit Perut
DPD Desak Menkeu-Kepala Daerah Akhiri Polemik Dana TKD Mengendap
JD Vance Klaim Gencatan Senjata Gaza Kuat, Padahal Israel Langgar Puluhan Kali
