PMI Manufaktur Indonesia Anjlok, Pemerintah Siapkan Antisipasi Gelombang PHK

Penurunan PMI manufaktur Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama:

• Penantian Kebijakan Deregulasi: Perusahaan industri menantikan kebijakan deregulasi yang pro-bisnis dari pemerintah.
• Pelemahan Permintaan Pasar: Terjadi pelemahan permintaan baik dari pasar ekspor maupun domestik.
• Ketidakpastian Global: Konflik Israel-Iran menciptakan ketidakpastian global yang membatasi stok bahan baku dan produksi.
• Adopsi Teknologi dan Otomatisasi: Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menyebutkan bahwa adopsi teknologi dan otomatisasi baru oleh perusahaan juga menjadi penyebab gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang secara tidak langsung memengaruhi sentimen dan aktivitas manufaktur.

Penurunan PMI manufaktur yang terus-menerus mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyatakan bahwa penurunan PMI ini mengindikasikan adanya pesimisme di kalangan pelaku usaha.

Menanggapi potensi PHK akibat pelemahan sektor manufaktur, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi, antara lain:

• Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Memberikan perlindungan dan dukungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK: Satgas ini akan bertugas untuk memantau dan menangani kasus-kasus PHK.
• Monitoring dan Mediasi: Pemerintah akan melakukan monitoring ke daerah-daerah dan memfasilitasi mediasi antara pekerja dan pengusaha.
• Bantuan Subsidi Upah (BSU): Memberikan bantuan subsidi upah untuk menjaga daya beli pekerja yang terdampak.

Pengusaha industri menantikan empat kebijakan utama dari pemerintah untuk mengatasi pelemahan ini, di antaranya adalah:

• Perlindungan Pasar Domestik: Melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor murah.
• Revisi Permendag No. 8 Tahun 2024: Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyambut baik peluncuran paket deregulasi tahap pertama sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mendukung dunia usaha.

Meskipun PMI menunjukkan kontraksi, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia pada Juni 2025 menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. IKI mencapai 51,84, yang mengindikasikan bahwa sektor manufaktur nasional masih berada di zona ekspansi atau kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global, meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa 18 dari 23 subsektor IKI masih berada di zona ekspansi. Namun, perlu dicatat bahwa variabel produksi pada IKI juga turun menjadi 46,64, dan lima subsektor mengalami kontraksi akibat penurunan permintaan ekspor dan impor produk jadi. Ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara PMI yang fokus pada aktivitas pembelian dan IKI yang mengukur sentimen dan kondisi industri secara lebih luas, meskipun keduanya menunjukkan adanya tantangan di beberapa area.

Selain sektor manufaktur, sektor pertanian disebut menunjukkan ketahanan yang signifikan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sektor ini dapat menawarkan peluang ekonomi baru dan menjadi penopang di tengah tekanan yang dialami oleh sektor manufaktur.