Kewajiban Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun, Menkeu Ungkap Kondisi Fiskal Terkini

Pada akhir tahun 2024, posisi keuangan negara Indonesia menunjukkan kondisi yang solid. Meskipun kewajiban pemerintah mencapai Rp 10.269 triliun, total aset negara tercatat lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 13.692,4 triliun. Hal ini menghasilkan ekuitas pemerintah yang positif, berkisar antara Rp 3.423,4 triliun hingga Rp 3.424,4 triliun, tergantung pada sumber data (detik.com dan wartaekonomi.co.id mencatat Rp 3.424,4 triliun, sementara bisnis.com mencatat Rp 3.423,4 triliun).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa posisi keuangan negara tetap kuat dan mampu menjaga kapasitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajibannya, memberikan indikasi stabilitas finansial.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah dana kas pemerintah yang belum digunakan dan dapat berfungsi sebagai penyangga fiskal. Pada akhir tahun 2024, SAL tercatat sebesar Rp 457,5 triliun. Angka ini sedikit menurun dari posisi awal tahun yang sebesar Rp 459,5 triliun.

Peran SAL sangat penting karena berfungsi sebagai:

• Penyangga fiskal: Memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga.
• Dukungan pembiayaan APBN: Dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengurangi kebutuhan akan penerbitan utang baru.

Keberadaan SAL yang memadai menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas fiskal.

Pada tahun 2024, kinerja operasional pemerintah mencatat pendapatan sebesar Rp 3.115,3 triliun dan beban operasional sebesar Rp 3.353,6 triliun. Hal ini menghasilkan defisit operasional awal sebesar Rp 238,3 triliun.

Namun, defisit ini sedikit tertahan oleh adanya surplus dari kegiatan non-operasional sebesar Rp 22,7 triliun. Dengan demikian, defisit operasional keseluruhan pemerintah pada tahun 2024 menjadi Rp 215,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa beban operasional pemerintah lebih besar daripada pendapatannya, namun surplus dari aktivitas non-operasional membantu mengurangi besaran defisit tersebut.

Untuk tahun 2025, Menteri Keuangan memproyeksikan defisit APBN hingga akhir tahun akan mencapai Rp 662 triliun, atau setara dengan 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan.

Pada semester I 2025, defisit APBN telah mencapai Rp 204,2 triliun atau 0,84% dari PDB. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari PDB. Pelebaran defisit ini terutama disebabkan oleh kontraksi atau penurunan penerimaan pajak.

Pada semester pertama tahun 2025, penerbitan utang pemerintah Indonesia mengalami lonjakan signifikan sebesar 46,9 persen, mencapai total Rp 315,4 triliun. Mayoritas dari jumlah ini, yaitu Rp 308,6 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Jumlah penerbitan utang ini setara dengan 40,7 persen dari target utang yang ditetapkan dalam APBN 2025, yaitu sebesar Rp 775,9 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif mencari sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran dan mendukung berbagai program pembangunan.

Untuk mengelola defisit dan penerbitan utang pada tahun 2025, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis:

• Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL): Pemerintah berencana meminta persetujuan DPR untuk memanfaatkan sebagian dari SAL, yaitu sebesar Rp 85,6 triliun. Pemanfaatan SAL ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat utang baru, sehingga dapat menekan beban utang di masa depan.
• Fokus pada Investasi Produktif: Meskipun terdapat arus kas negatif dari aktivitas investasi, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi produktif. Investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki posisi fiskal dalam jangka panjang.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Arus kas negatif dari aktivitas investasi, meskipun terlihat sebagai pengeluaran, sebenarnya sangat penting dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk investasi produktif. Ini berarti pemerintah mengalokasikan dananya untuk proyek-proyek yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau sektor-sektor strategis lainnya.

Signifikansinya adalah:

• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Investasi pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.
• Meningkatkan Produktivitas: Investasi pada infrastruktur atau sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi.
• Manfaat Jangka Panjang: Meskipun mungkin tidak langsung menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, investasi ini diharapkan akan memberikan pengembalian yang lebih besar dalam jangka panjang melalui peningkatan PDB dan penerimaan pajak di masa depan.

Dengan demikian, arus kas negatif dari investasi adalah indikator bahwa pemerintah sedang berupaya membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.