Baca berita ala TikTok, coba sekarang
Scan menggunakan HP
ekonomi.bisnis.com
Pemerintah dan DPR telah menyepakati pembentukan Kementerian Haji baru, yang akan meningkatkan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Kesepakatan ini dicapai dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengonfirmasi usulan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah diminta berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementerian Agama dalam pelaksanaannya.
Masih Seputar ekonomi
Diamond Citra Propertindo Akui Ada Rencana Akuisisi Investor Asing
Terungkap: Pasutri Belanda Curi Rp87 Miliar, Foya-foya di Batavia
KCIC Terbebani Bunga Utang Whoosh Rp2 T/Tahun, Penjualan Tiket Tak Cukup
Mentan Amran Jawab Keluhan Pedagang: Operasi Pasar Beras Lanjut Jaga Harga
DANA Kaget Tebar Saldo Gratis, Siap Diklaim Akhir Pekan
Airlangga: Indonesia Gabung CPTPP Buka Pasar Ekspor Otomotif Meksiko
Petrokimia Gresik & Kemenperin Ubah Emisi Karbon Jadi Produk Bernilai Tinggi
Donald Trump Temukan Pembeli TikTok dari AS, Perpanjang Tenggat Waktu Divestasi
KPK Tangkap Immanuel Ebenezer, Prabowo Copot Jabatan Wamenaker
Agung Sedayu Ungkap Untungnya Ubah Biaya Sewa Jadi Cicilan Properti
Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, Tuai Polemik Publik
