Pemerintah Tetapkan Elpiji 3 Kg Satu Harga Nasional Mulai 2026, Pertamina Pelaksana

Pelaksana program kebijakan satu harga elpiji 3 kg ini telah ditunjuk kepada PT Pertamina (Persero), khususnya melalui subholdingnya, Pertamina Patra Niaga. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, telah menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan penugasan ini setelah regulasi teknis ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas harga elpiji 3 kg yang sangat signifikan di berbagai daerah. Di beberapa daerah terpencil, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp50.000, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah berkisar antara Rp16.000 hingga Rp19.000. Kesenjangan harga ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi yang menyebabkan harga tidak merata dan membebani masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan satu harga elpiji 3 kg adalah:

• Membuat harga elpiji bersubsidi lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
• Menutup celah distribusi yang selama ini menyebabkan disparitas harga yang tinggi.
• Memastikan subsidi elpiji tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berhak, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani.
• Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, penyeragaman harga juga akan mempermudah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan elpiji 3 kg.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa skema kebijakan satu harga elpiji 3 kg ini akan mirip dengan program BBM Satu Harga. Artinya, harga akan ditetapkan per provinsi setelah dilakukan evaluasi yang mempertimbangkan biaya transportasi di masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penyeragaman, mungkin akan ada sedikit perbedaan harga antarprovinsi yang disesuaikan dengan kondisi logistik setempat.

Saat ini, pemerintah masih dalam tahap persiapan dan pengkajian mendalam terkait kebijakan ini. Beberapa hal yang sedang dikaji dan diselesaikan meliputi:

• Mekanisme pelaksanaan program secara detail.
• Penentuan rentang harga yang akan diterapkan secara nasional.
• Penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, yang akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program satu harga elpiji 3 kg ini.

Wacana kebijakan satu harga elpiji 3 kg ini menuai kritik dari berbagai pihak, antara lain:

• Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): Mereka meminta pemerintah membatalkan wacana ini karena dianggap tidak memiliki dasar hukum, ekonomi, maupun politik yang kuat. Ketua FKBI, Tulus Abadi, khawatir kebijakan ini justru akan menaikkan harga di beberapa daerah dan membebani anggaran negara. YLKI juga menyoroti masalah pasokan dan distribusi elpiji 3 kg yang sering menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga, serta meminta pemerintah memperketat pengawasan agar elpiji 3 kg tidak disalahgunakan.
• Praktisi Migas, Hadi Ismoyo: Ia menilai kebijakan elpiji satu harga tidak menjamin hilangnya kecurangan selama elpiji 3 kg masih disubsidi. Selisih harga antara elpiji subsidi dan nonsubsidi memicu praktik kecurangan seperti pengisian ulang tabung 12 kg dari tabung 3 kg atau penjualan di atas harga yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membebani Pertamina karena harus menanggung biaya logistik yang besar untuk distribusi ke seluruh wilayah.

Praktisi migas, Hadi Ismoyo, mengusulkan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi masalah elpiji 3 kg, yaitu:

• Penggunaan sistem IT: Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau distribusi elpiji secara real time, mulai dari depo hingga ke tangan konsumen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik kecurangan.
• Pencabutan subsidi elpiji dan penggantian dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT): Hadi menyarankan agar subsidi elpiji dicabut dan diganti dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tepat sasaran. BLT ini akan diberikan berdasarkan data yang valid kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga subsidi lebih efektif dan tidak disalahgunakan.