OJK Resmi Tunda Aturan Co-payment Asuransi Kesehatan, DPR Minta POJK Baru

Kebijakan co-payment ini semula direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, berdasarkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 7 Tahun 2025.

Penerapan kebijakan co-payment ditunda karena beberapa alasan:

• Polemik dan Penolakan: Surat Edaran (SE) OJK Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur co-payment menimbulkan polemik dan kekhawatiran di masyarakat, terutama dari sisi konsumen.
• Kurangnya Konsultasi: Komisi XI DPR RI menyentil OJK karena aturan ini dibuat tanpa komunikasi dan konsultasi yang memadai dengan DPR, serta berpotensi memberatkan masyarakat.
• Kebutuhan Aturan Komprehensif: Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi OJK agar dapat menyusun Peraturan OJK (POJK) yang lebih komprehensif dan telah dikonsultasikan dengan DPR, sehingga aturan yang berlaku nantinya lebih matang dan diterima semua pihak.

Keputusan penundaan kebijakan co-payment ini merupakan kesepakatan bersama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penundaan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK.

Aturan co-payment ini mewajibkan pemegang polis menanggung minimal 10% dari total klaim. Namun, ada batas maksimal yang ditetapkan:

• Untuk rawat jalan: batas maksimal co-payment adalah Rp300 ribu per klaim.
• Untuk rawat inap: batas maksimal co-payment adalah Rp3 juta per klaim.

OJK menjelaskan bahwa aturan co-payment diperlukan untuk beberapa alasan utama:

• Kapasitas Industri Asuransi Terbatas: Industri asuransi di Indonesia memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga diperlukan mekanisme untuk menjaga keberlanjutan finansialnya.
• Mencegah Moral Hazard: Co-payment diharapkan dapat mencegah perilaku moral hazard, yaitu kecenderungan pemegang polis untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara berlebihan karena merasa semua biaya ditanggung asuransi.
• Mengurangi Overutilitas Layanan Kesehatan: Dengan adanya co-payment, diharapkan penggunaan layanan kesehatan yang tidak perlu atau berlebihan dapat berkurang.
• Menjaga Premi Lebih Ekonomis: Dengan terkendalinya klaim dan penggunaan layanan, premi asuransi diharapkan dapat tetap terjangkau dan ekonomis bagi pemegang polis.
• Menjaga Keberlanjutan Industri: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menambahkan bahwa regulasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri asuransi kesehatan mengingat klaim ratio yang mendekati 100%.

Tanggapan terhadap kebijakan co-payment ini bervariasi:

• Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI): FKBI menilai rekomendasi penundaan ini ambigu dan seharusnya OJK membatalkan SE OJK No.7/2025. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini melemahkan konsumen dan menjadikan mereka 'kambing hitam' atas praktik fraud atau inflasi di sektor kesehatan. FKBI juga berpendapat bahwa dugaan fraud seharusnya melibatkan multi-stakeholder, bukan hanya konsumen.
• Komisi XI DPR RI: Komisi XI DPR RI menyentil OJK karena aturan ini dibuat tanpa komunikasi yang memadai dengan DPR dan berpotensi memberatkan masyarakat.
• Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI): Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menekankan bahwa keterjangkauan premi tidak hanya ditentukan oleh co-payment, tetapi juga oleh pengendalian biaya yang holistik, seperti melalui sistem managed care, digitalisasi klaim, dan edukasi nasabah. AAUI berkomitmen mendukung OJK dalam merumuskan kebijakan inovatif untuk keberlanjutan industri dan perlindungan pemegang polis.

Target penyelesaian Peraturan OJK (POJK) yang lebih komprehensif terkait co-payment adalah 1 Januari 2026. POJK ini akan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan telah dikonsultasikan dengan DPR.

Meskipun target penyelesaian POJK baru adalah 1 Januari 2026, akan ada masa penyesuaian hingga 31 Desember 2026 untuk produk asuransi yang sudah ada (eksisting). Ini berarti perusahaan asuransi memiliki waktu untuk menyesuaikan produk mereka dengan ketentuan baru yang akan disahkan dalam POJK.