www.cnnindonesia.com
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5201672/original/035459000_1745830626-Asuransi_kesehatan.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/-C6QVvgC4q6DHSPBL2bYxGOwrX0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5201672/original/035459000_1745830626-Asuransi_kesehatan.jpg)
OJK dan Komisi XI DPR sepakat menunda penerapan co-payment asuransi kesehatan yang sedianya berlaku 1 Januari 2026, menyusul polemik SE OJK No. 7/2025. Penundaan ini memberi waktu hingga POJK yang lebih komprehensif disahkan, ditargetkan 1 Januari 2026. Co-payment mewajibkan pemegang polis menanggung minimal 10% klaim. FKBI menilai penundaan ambigu dan aturan ini memberatkan konsumen.
Masih Seputar ekonomi
Peruri Tegaskan Uang Rupiah Rp 85.000 dan Rp 250.000 Hoaks
Tunjangan Anggota DPR Naik Signifikan, Gaji Pokok Tetap Rp6,5 Juta
Pembatasan Gas HGBT Picu PHK Ratusan Pekerja Industri Keramik
IHSG Menguat 0,25%, Pasar Optimis BI Tahan Suku Bunga Acuan
Mendag Budi Santoso: Harga Beras Mulai Turun Berkat Pasokan Lancar
Harga Beras Premium Jakarta Tembus Rp18 Ribu, Lampaui HET
Maman Abdurrahman Ubah Fokus KUR: Prioritaskan Kualitas Sektor Produksi
KAHMI: Impor Tekstil Picu 60 Pabrik Kolaps, 250 Ribu Karyawan PHK
Ketua LPS Purbaya: Daerah Kunci Daya Tahan Ekonomi Nasional
Bulog, Mendagri, Bapanas Jamin Ketersediaan Beras SPHP Nasional
Bulog Gandeng Pemda Perkuat Pengawasan Beras SPHP Cegah Penimbunan
