OJK Resmi Tunda Aturan Co-payment Asuransi Kesehatan, DPR Minta POJK Baru
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5201672/original/035459000_1745830626-Asuransi_kesehatan.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/-C6QVvgC4q6DHSPBL2bYxGOwrX0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5201672/original/035459000_1745830626-Asuransi_kesehatan.jpg)
OJK dan Komisi XI DPR sepakat menunda penerapan co-payment asuransi kesehatan yang sedianya berlaku 1 Januari 2026, menyusul polemik SE OJK No. 7/2025. Penundaan ini memberi waktu hingga POJK yang lebih komprehensif disahkan, ditargetkan 1 Januari 2026. Co-payment mewajibkan pemegang polis menanggung minimal 10% klaim. FKBI menilai penundaan ambigu dan aturan ini memberatkan konsumen.
Berita Terbaru
Prediksi Jensen Huang: Tenaga Kerja Masa Depan Gabungkan Manusia dan AI
DPR Desak Kemenpora Diplomasi IOC: Bela Palestina, Jaga Kehormatan Olahraga
IPW: Masyarakat Wajib Bantu Polri Berantas Narkoba, Laporkan Lewat Hotline 24 Jam
Lebih dari 1.000 Orang Kabur dari Myanmar ke Thailand Usai Penggerebekan Pusat Penipuan
Bintang Voli Jepang Ran Takahashi Terlibat Skandal Perselingkuhan
Prabowo Soroti Capital Outflow, Family Office Bali Jadi Magnet Investasi Asing
Komdigi: 1.674 Hoaks Teridentifikasi di Ruang Digital dalam Setahun
Erick Thohir Tak Gentar Larangan IOC, Bela Pembatalan Visa Atlet Israel
Mendagri Tito Karnavian Bantah Data Menkeu Purbaya soal Dana Pemda Mengendap
Hamas Siap Dialog Nasional dengan Faksi Palestina, Mediasi Mesir Berlanjut
