BSU Rp600 Ribu Cair Bertahap, Jutaan Pekerja Sudah Terima Dana Subsidi

Syarat penerima BSU 2025 meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
• Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.
• Diprioritaskan bagi yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyaluran dana BSU 2025 dilakukan melalui beberapa jalur:

• Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri).
• Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus untuk wilayah Aceh.
• PT Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara.

Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada potongan dalam penyaluran dana BSU ini.

Hingga 24 Juni 2025, sebanyak 2.450.068 pekerja telah menerima BSU dari total 3.697.836 penerima tahap pertama. Sisa 1.247.768 penerima tahap pertama masih dalam proses pencairan. Untuk tahap selanjutnya (disebut juga tahap kedua atau ketiga oleh beberapa sumber), BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data sekitar 4,5 juta calon penerima yang saat ini sedang diverifikasi. Tanggal pasti dimulainya penyaluran tahap selanjutnya belum diumumkan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa lambatnya pencairan BSU disebabkan oleh beberapa faktor:

• Prinsip kehati-hatian pemerintah untuk memastikan dana tepat sasaran.
• Proses verifikasi data yang ketat dari BPJS Ketenagakerjaan.
• Luasnya target penerima dan kompleksitas data yang harus diverifikasi.

Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses ini.

Program BSU 2025 menargetkan total 17 juta pekerja. Secara lebih spesifik, targetnya adalah 17,3 juta pekerja formal dan 565.000 guru honorer (288.000 di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 di bawah Kementerian Agama). Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp10,72 triliun.

Tujuan utama program BSU 2025 adalah untuk membantu menjaga daya beli pekerja bergaji rendah di tengah kondisi ekonomi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan program BSU 2025 adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/737/HK.06/VI/2025. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang memastikan program berjalan sesuai ketentuan.