Kaesang Pangarep Kembali Calon Ketua Umum PSI, Pastikan Jokowi Tak Maju dan Janji Bawa Tokoh Besar

Kaesang Pangarep mendaftarkan diri di Kantor DPP PSI pada hari Sabtu, 21 Juni sore.

Selain Kaesang Pangarep, calon lain yang juga telah mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PSI adalah Ronald A. Sinaga. Pendaftaran calon Ketua Umum PSI masih dibuka hingga tanggal 23 Juni.

Kaesang Pangarep memastikan bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo, tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Kaesang mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Jokowi mengenai isu ini dan menegaskan bahwa tidak mungkin ada kompetisi antara anak dan bapak dalam pemilihan ketua umum partai. Kaesang juga meyakinkan Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin.

Jika terpilih kembali, Kaesang Pangarep memiliki beberapa target utama:

• Membawa tokoh-tokoh besar untuk bergabung ke PSI.
• Mengajak kader untuk bersiap menyambut tokoh-tokoh tersebut.
• Menargetkan PSI dapat masuk ke DPR Senayan pada Pemilu 2029.
• Memperbanyak kepala daerah dari kader PSI.

Pemilihan Ketua Umum PSI akan dilakukan melalui sistem e-voting. Proses e-voting ini akan berlangsung selama satu minggu.

Berikut adalah jadwal dan tahapan penting dalam pemilihan Ketua Umum PSI:

• 23 Juni: Batas akhir pendaftaran calon Ketua Umum PSI.
• 3 Juli 2025: Target penyelesaian proses verifikasi anggota resmi yang akan berpartisipasi dalam pemilihan.
• 10 Juli 2025: Jadwal pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• 12 hingga 19 Juli: Pelaksanaan e-voting untuk pemilihan Ketua Umum.

Hingga saat ini, sekitar 140 ribu hingga hampir 150 ribu anggota PSI telah terverifikasi sebagai calon pemilih. Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI, Benediktus Papa, menyatakan bahwa mereka sedang melakukan verifikasi anggota resmi yang akan berpartisipasi dalam pemilihan.

Kaesang Pangarep telah memenuhi syarat pendaftaran calon Ketua Umum PSI dengan mendapatkan dukungan dari 10 DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan 75 DPD (Dewan Pimpinan Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa calon harus mendapatkan dukungan dari sejumlah DPW dan DPD untuk memenuhi syarat pendaftaran.