Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 7% dan Pamer Dana Danantara US$1 Triliun

Dalam pidatonya di SPIEF 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beliau memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai hampir 7% pada akhir tahun 2025. Sebelumnya, pada semester pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berada di atas 5%. Presiden Prabowo juga meyakini bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini didasarkan pada kinerja ekonomi yang solid dan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa prioritas utama pemerintahannya dalam forum SPIEF 2025, yaitu:

• Swasembada Pangan: Pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun ke depan, khususnya untuk komoditas beras dan jagung. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi pengekspor. Beliau memperkirakan target swasembada ini bisa tercapai dalam satu tahun dengan peningkatan produksi hingga 50%.
• Kemandirian Energi: Upaya untuk mencapai kemandirian dalam sektor energi menjadi fokus penting.
• Peningkatan Mutu Pendidikan: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
• Percepatan Industrialisasi: Mendorong percepatan proses industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

Prioritas-prioritas ini menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan fondasi ekonomi dan sumber daya manusia untuk mencapai kemakmuran yang lebih merata.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah sebuah dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) baru yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto di SPIEF 2025. BPI Danantara dirancang untuk mengelola investasi dan kekayaan negara dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Dana ini memiliki nilai aset yang sangat besar, yaitu US$1 triliun, dengan anggaran investasi tunai sebesar US$18 miliar yang dialokasikan untuk tahun ini. Kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk kemakmuran jangka panjang.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengajak para pengusaha Rusia untuk berinvestasi di Indonesia. Beliau menekankan bahwa Indonesia mencari mitra yang setara dalam kerja sama ekonomi, dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama. Ajakan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membuka diri terhadap investasi asing yang saling menguntungkan, serta membangun kemitraan strategis yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama. Investasi dari Rusia diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan pembangunan di berbagai sektor di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum merata, di mana kekayaan cenderung terpusat pada kurang dari 1% penduduk. Beliau juga mengkritik dominasi filsafat pasar bebas klasik atau neoliberal yang dianggap tidak sesuai dengan realitas dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Sebagai alternatif, Presiden Prabowo menganjurkan pendekatan ekonomi "jalan tengah" yang merupakan perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme. Pendekatan ini melibatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan melindungi masyarakat yang lemah, diiringi dengan deregulasi untuk mendukung iklim bisnis yang kompetitif. Prinsip utama yang dipegang adalah "kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar," dengan komitmen kuat pada pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Filosofi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam forum SPIEF 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Beliau menyatakan bahwa Indonesia memilih jalur non-blok dan berkeinginan untuk menjadi teman bagi semua negara. Pendekatan ini mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak memihak pada blok kekuatan manapun, melainkan berupaya menjalin kerja sama dengan semua pihak demi perdamaian dan kemakmuran global. Sebagai bukti komitmen ini, Indonesia juga telah menyelesaikan perundingan I–EAEU FTA (Free Trade Agreement antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia) di sela-sela forum tersebut, menunjukkan upaya aktif dalam memperluas kemitraan ekonomi internasional.

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa populasi Indonesia bertambah sekitar 5 juta orang setiap tahun. Pertumbuhan populasi yang signifikan ini dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Sebagai peluang, peningkatan jumlah penduduk dapat berarti ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan pasar domestik yang besar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tantangan dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi demografi ini dan mengatasi tantangan yang menyertainya.