Konflik Israel-Iran Ancam Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Waspadai Kenaikan Harga Minyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak perang Israel-Iran terhadap ekonomi Indonesia, terutama karena memicu kenaikan harga minyak yang signifikan. Selain itu, konflik ini, ditambah ketidakpastian tarif dari Amerika Serikat, juga menyebabkan volatilitas nilai tukar dan suku bunga global. Kondisi ini berpotensi membebani inflasi domestik dan keuangan negara, serta memengaruhi kinerja ekspor, harga komoditas, dan rantai pasok.

Konflik Israel-Iran telah menyebabkan gejolak signifikan pada harga minyak global. Awalnya, harga minyak melonjak tajam, dengan harga minyak Brent dan WTI sempat naik lebih dari 10% mendekati 90 dolar AS per barel, dan harga minyak secara umum mencapai lebih dari 78 dolar AS per barel. Namun, harga minyak dunia juga mengalami penurunan setelahnya karena investor menanti kejelasan sikap Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Penurunan juga terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran ingin bernegosiasi mengenai program nuklirnya, yang membatasi kenaikan harga.

Kenaikan harga minyak memiliki dampak serius terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan inflasi di Indonesia. Asumsi APBN 2025 adalah 82 dolar AS per barel, sehingga lonjakan harga di atas asumsi ini akan sangat membebani. Sebagai importir minyak mentah, Indonesia menghadapi potensi kenaikan beban subsidi energi sebesar Rp 1,5 triliun per tahun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak ICP. Kenaikan harga minyak juga dapat memicu inflasi domestik, yang pada akhirnya akan memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain harga minyak, ketidakpastian global akibat konflik ini juga memengaruhi beberapa aspek ekonomi lainnya, yaitu:

• Kinerja ekspor: Gejolak global dapat menghambat permintaan produk ekspor Indonesia.
• Harga komoditas: Fluktuasi harga komoditas global dapat terjadi.
• Rantai pasok: Konflik mengancam jalur logistik vital, yang dapat mengganggu rantai pasok global.
• Indeks saham global: Konflik ini menyebabkan penurunan tajam indeks saham global.
• Pelemahan ekonomi, kenaikan inflasi, dan peningkatan yield obligasi: Kombinasi faktor geopolitik dan kebijakan fiskal menimbulkan risiko bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Stagflasi adalah kondisi ekonomi di mana terjadi inflasi tinggi (kenaikan harga barang dan jasa) yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau bahkan menurun, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memperingatkan potensi stagflasi akibat gangguan pasokan minyak dari Selat Hormuz. Jika Selat Hormuz, jalur logistik vital untuk minyak, terganggu atau diblokade, pasokan minyak global akan terhambat, menyebabkan harga minyak melonjak drastis. Hal ini dapat memicu inflasi tinggi sementara aktivitas ekonomi melambat karena biaya produksi meningkat, menciptakan kondisi stagflasi.

Konflik ini mengancam sektor industri dan ekspor Indonesia melalui beberapa cara:

• Ancaman jalur logistik vital: Eskalasi konflik dapat menyebabkan blokade Selat Hormuz, yang akan mengurangi akses logistik dan mengganggu rantai pasok global.
• Peningkatan biaya logistik: Gangguan pada jalur pengiriman akan meningkatkan biaya pengiriman barang.
• Dampak pada sektor industri: Sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, tekstil, alas kaki, nikel, dan baja sangat rentan terhadap gangguan ini.
• Potensi kerugian ekspor: Gangguan pada rantai pasok dan logistik dapat menyebabkan potensi kerugian ekspor mencapai miliaran dolar.

Pemerintah Indonesia berupaya menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal yang ekspansif, termasuk:

• Pemberian restitusi.
• Pemberian stimulus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya.
• Optimalisasi APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi.

Selain itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mendorong hilirisasi produk agro dan pemanfaatan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) untuk menghadapi gejolak nilai tukar.

Pertamina, sebagai salah satu BUMN energi terbesar di Indonesia, telah meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi gejolak ini. Rencana tersebut mencakup persiapan rute pengiriman alternatif untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan tidak terganggu oleh potensi gangguan pada jalur logistik utama akibat konflik.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik dan kondisi geopolitik. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 menjadi 1,7%. Sementara itu, untuk Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi menjadi 4,7%.