Kinerja Politik Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Kinerja politik Dedi Mulyadi di Jawa Barat mencakup rangkuman, bahan analisis, video, dan gambar untuk memberikan wawasan mendalam tentang kepemimpinannya.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

31 Mei

update

Terakhir diperbarui

2 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

3 artikel

Rangkuman

Berikut adalah rangkuman kinerja politik Dedi Mulyadi di Jawa Barat berdasarkan beberapa sorotan berita terkini. Rangkuman ini mencakup kebijakan kontroversial, sikap terhadap isu korupsi, serta penilaian kinerja dan kepuasan publik.

Kebijakan Kontroversial dan Dampaknya

Ragam Kebijakan Kontroversial
- Pemberlakuan jam malam bagi pelajar.
- Larangan study tour dan wisuda sekolah.
- Pengiriman siswa yang dianggap "nakal" ke barak militer.
- Persyaratan mengikuti program vasektomi bagi pria sebagai syarat penerimaan bantuan sosial untuk keluarga.
Reaksi Publik dan Kritik
- Kebijakan-kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat.
- Kritik signifikan datang dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait potensi pelanggaran HAM dan pelibatan militer dalam ranah pendidikan.

Sikap terhadap Isu Korupsi di Sektor Pendidikan

Kritik terhadap Fokus Penanganan Isu Pendidikan
- Dedi Mulyadi mengkritik pihak-pihak yang lebih memfokuskan perhatian pada program pendidikan barak militer yang diinisiasinya (diklaim berhasil), daripada mengawal dugaan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan.
- Ia menekankan bahwa kasus korupsi pengadaan chromebook senilai Rp9,9 triliun lebih mendesak untuk ditangani karena merusak sistem pendidikan dan mental generasi muda.
Proses Hukum Kasus Korupsi Pendidikan
- Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya permufakatan jahat dalam proses pengadaan chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk periode 2019-2022.

Penilaian Kinerja Pemerintahan dan Tingkat Kepuasan Publik

Kesenjangan Signifikan dalam Kepuasan Publik (Survei Indikator Politik Indonesia)
- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi sangat tinggi, mencapai 94,7%.
- Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat hanya berada di angka 53%.
Analisis dari Pakar Politik
- Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kesenjangan ini mengindikasikan bahwa Dedi Mulyadi belum sepenuhnya berhasil dalam memaksimalkan kinerja aparatur birokrasi Pemprov Jabar.
- Ada potensi ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, yang mayoritas diisi oleh pejabat lama.
Implikasi dan Rekomendasi
- Kesenjangan ini menjadi catatan kritis bagi Pemprov Jabar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
- Pemprov Jabar diharapkan mampu menyelaraskan kinerjanya dengan tingkat popularitas gubernur, khususnya dalam peningkatan aspek ekonomi daerah.

article

Sumber

[{"title":"Indikator Politik: Dedi Mulyadi Belum Maksimalkan Birokrat JabarWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-05-29T11:03:39.753Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/indikator-politik-dedi-mulyadi-belum-maksimalkan-birokrat-jabar-hcoe","summary":"Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun Dedi Mulyadi meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi (94,7%), kepuasan terhadap Pemprov Jabar hanya mencapai 53%. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengindikasikan bahwa Dedi Mulyadi belum berhasil memaksimalkan kinerja birokrasi Pemprov Jabar, serta adanya potensi ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi yang sebagian besar diisi oleh birokrat lama. Kesenjangan ini diharapkan menjadi kritik bagi Pemprov Jabar agar dapat menyelaraskan kinerjanya dengan popularitas gubernurnya, terutama dalam aspek ekonomi.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/28/rilis-survei-indikator-politik-1_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/indikator-politik-dedi-mulyadi-belum-maksimalkan-birokrat-jabar-hcoe"},{"title":"Demul Bahas Korupsi Pendidikan Sindir Kritikusnya: Ini Lebih Penting","indexedAt":"2025-05-29T11:03:39.753Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250529114211-32-1234459/demul-bahas-korupsi-pendidikan-sindir-kritikusnya-ini-lebih-penting","summary":"Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyindir kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Ia mengkritik orang-orang yang lebih fokus mengkritik program pendidikan barak militer miliknya, yang diklaim berhasil, daripada mengawal kasus korupsi pengadaan chromebook senilai Rp9,9 triliun. Dedi menilai kasus korupsi ini lebih penting karena merusak sistem pendidikan dan mental anak-anak Indonesia. Kejaksaan Agung sendiri sedang menyelidiki dugaan adanya permufakatan jahat dalam pengadaan chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/29/gubernur-jabar-dedi-mulyadi-1748486247098_169.png?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250529114211-32-1234459/demul-bahas-korupsi-pendidikan-sindir-kritikusnya-ini-lebih-penting"},{"title":"5 Kebijakan Demul di Jabar yang Ramai Jadi Pro & Kontra Publik","indexedAt":"2025-05-30T11:03:00.971Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250530111146-32-1234676/5-kebijakan-demul-di-jabar-yang-ramai-jadi-pro-kontra-publik","summary":"Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan karena beberapa kebijakan kontroversialnya. Kebijakan tersebut meliputi pemberlakuan jam malam bagi pelajar, larangan study tour dan wisuda sekolah, pengiriman siswa \"nakal\" ke barak militer, serta persyaratan vasektomi untuk menerima bantuan sosial. Kebijakan-kebijakan ini menuai pro dan kontra dari publik, dengan kritik terutama datang dari pegiat HAM terkait pelibatan militer dalam pendidikan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/03/06/pelantikan-kepala-daerah-terpilih-pilkada-serentak-1741238553696_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250530111146-32-1234676/5-kebijakan-demul-di-jabar-yang-ramai-jadi-pro-kontra-publik"}]

play_circle