Evaluasi Syarikah Haji oleh DPR

Evaluasi Syarikah Haji oleh DPR mencakup rangkuman, bahan penting, video informatif, dan gambar terkait. Temukan insight penting untuk mendalami topik ini.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

31 Mei

update

Terakhir diperbarui

2 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

6 artikel

Rangkuman

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya melalui Komisi VIII, tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sorotan utama diarahkan pada kinerja perusahaan pelayanan haji (syarikah) serta berbagai permasalahan yang muncul, termasuk isu visa haji furoda, layanan kepada jemaah, dan perlindungan bagi jemaah nonkuota. Evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan.

Sorotan dan Masalah Utama dalam Penyelenggaraan Haji

Beberapa isu krusial yang menjadi fokus evaluasi DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji adalah sebagai berikut:

Evaluasi Layanan Syarikah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan perlunya evaluasi terhadap layanan syarikah sebagai masukan penting untuk penyusunan Undang-Undang Haji.
Penanganan oleh Satu Syarikah
Masalah signifikan terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 di mana satu syarikah menangani seluruh jemaah Indonesia, yang mengakibatkan berbagai kendala, termasuk pemisahan jemaah dalam satu kloter.
Kelayakan Syarikah Bermasalah
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan bahwa syarikah haji yang bermasalah harus dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
Fokus pada Sistem Multisyarikah
Sistem multisyarikah yang diterapkan dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi yang dilakukan oleh DPR.

Evaluasi komprehensif ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan guna mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kebijakan Visa Haji Furoda dan Dampaknya

Terkait visa haji furoda, beberapa kebijakan dan imbauan penting telah disampaikan:

Penghentian Penerbitan Visa Furoda
Pimpinan Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda untuk seluruh dunia pada tahun ini. Keputusan ini diambil untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah dan seiring dengan pengetatan keamanan di wilayah Saudi.
Pengembalian Dana Jemaah
Komisi VIII DPR RI meminta pihak travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat secara penuh akibat kebijakan baru ini.
Opsi bagi Calon Jemaah
Calon jemaah furoda disarankan untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan atau memilih alternatif haji plus atau reguler.
Imbauan Kewaspadaan
Masyarakat, khususnya calon jemaah, diimbau agar tidak mudah tertipu oleh janji-janji terkait pengurusan visa furoda dan selalu waspada.

Calon jemaah diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Kinerja dan Sistem Syarikah

Kinerja dan sistem operasional syarikah menjadi salah satu fokus utama evaluasi DPR, dengan beberapa catatan penting sebagai berikut:

Cakupan Evaluasi Menyeluruh
Evaluasi oleh DPR akan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan haji yang ditangani oleh syarikah, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan pemulangan jemaah.
Peran Delapan Syarikah
Saat ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia. Koordinasi yang efektif antarsyarikah ini menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan dan kelancaran ibadah jemaah.
Potensi Perampingan Syarikah
DPR mempertimbangkan kemungkinan adanya perampingan jumlah penyedia layanan (syarikah) jika terbukti ada yang tidak efektif atau gagal memberikan layanan optimal.
Sanksi bagi Syarikah Bermasalah
Apabila tidak ada perbaikan signifikan dalam layanan, DPR akan mendorong pemerintah untuk tidak lagi menggunakan jasa syarikah yang gagal memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Adopsi Sistem Multisyarikah
Sistem multisyarikah saat ini diadopsi sejak tahun 2022, menggantikan sistem sebelumnya yang berbasis pada pembagian wilayah geografis.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari pihak syarikah menjadi tuntutan utama demi tercapainya pelayanan haji yang lebih baik dan profesional.

Perlindungan Jemaah Nonkuota dan Rencana Perbaikan Sistem

Upaya perlindungan jemaah haji nonkuota serta rencana perbaikan sistem layanan haji secara keseluruhan juga menjadi agenda penting bagi DPR:

Ketiadaan Payung Hukum
Pemerintah saat ini belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi jemaah haji nonkuota karena belum tersedianya payung hukum yang jelas dan memadai.
Koordinasi dengan Kemenag
DPR terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pembenahan sistem layanan haji secara menyeluruh.
Distribusi Berbasis Embarkasi
Salah satu rencana perbaikan yang diusulkan adalah model distribusi jemaah berbasis embarkasi. Dengan sistem ini, diharapkan satu rombongan jemaah akan ditangani oleh satu syarikah yang sama secara konsisten.

Pembentukan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak jemaah haji nonkuota dinilai sebagai langkah yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.

article

Sumber

[{"title":"Wakil Ketua DPR: Syarikah haji bermasalah harus dievaluasi - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-29T23:03:47.371Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4867065/wakil-ketua-dpr-syarikah-haji-bermasalah-harus-dievaluasi","summary":"Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyatakan bahwa syarikah atau perusahaan pelayanan jemaah haji yang bermasalah harus dievaluasi karena dinilai tidak layak dipertahankan. Sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi DPR. Cucun menekankan bahwa evaluasi akan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari akomodasi hingga pemulangan jemaah, dengan kemungkinan perampingan jumlah penyedia layanan jika terbukti tidak efektif. Saat ini, ada delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia, dan koordinasi antar syarikah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan jemaah. Jika tidak ada perbaikan, DPR akan mendorong pemerintah untuk tidak lagi menggunakan syarikah yang gagal memberikan layanan optimal. Sistem multisyarikah ini diadopsi sejak 2022 sebagai pengganti sistem berbasis wilayah geografis.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/29/Ketua_Tim_Pengawas_Haji_DPR_RI_Cucun_Ahmad_Syamsurijal_tengah_saat_Rapat_Evaluasi_di_Daker_Madina20250529200412.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4867065/wakil-ketua-dpr-syarikah-haji-bermasalah-harus-dievaluasi"},{"title":"Politik kemarin, kunjungan Macron hingga evaluasi syarikah haji - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-30T02:03:34.674Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4867385/politik-kemarin-kunjungan-macron-hingga-evaluasi-syarikah-haji","summary":"Rangkuman berita politik kemarin meliputi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia, yang mencakup momen Prabowo menyopiri Macron dan rombongan ke Candi Borobudur serta sesi foto bersama wartawan. Macron mengungkapkan kekagumannya terhadap Candi Borobudur sebagai bukti kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, Wakil Ketua DPR menekankan perlunya evaluasi terhadap syarikah haji yang bermasalah, sementara Wakil Menteri Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/30/WhatsApp-Image-2025-05-29-at-20.13.54.jpeg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4867385/politik-kemarin-kunjungan-macron-hingga-evaluasi-syarikah-haji"},{"title":"Komisi VIII DPR: Masalah Syarikah hingga haji nonkuota harus dievaluasi - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-30T17:03:29.562Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4868525/komisi-viii-dpr-masalah-syarikah-hingga-haji-nonkuota-harus-dievaluasi","summary":"Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa layanan syarikah (perusahaan pelayanan haji) dan perlindungan jamaah haji nonkuota perlu dievaluasi untuk penyusunan Undang-Undang Haji. Pemerintah belum dapat menjamin perlindungan bagi jamaah haji nonkuota karena belum ada payung hukum yang jelas. Singgih juga menyoroti masalah dalam penyelenggaraan haji 2024 di mana satu syarikah menangani seluruh jamaah Indonesia, yang menimbulkan banyak masalah, termasuk pemisahan jamaah dalam satu kloter. DPR berkoordinasi dengan Kemenag untuk membenahi sistem ini, dengan rencana distribusi jamaah berbasis embarkasi agar satu rombongan ditangani oleh satu syarikah yang sama.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/30/IMG_20250530_210921.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4868525/komisi-viii-dpr-masalah-syarikah-hingga-haji-nonkuota-harus-dievaluasi"},{"title":"Pimpinan Komisi VIII DPR: Visa Haji Furoda Tak Terbit untuk Seluruh Dunia","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941178/pimpinan-komisi-viii-dpr-visa-haji-furoda-tak-terbit-untuk-seluruh-dunia","summary":"Pimpinan Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda untuk seluruh dunia pada tahun ini. Keputusan ini diambil untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah haji, dengan adanya pengetatan keamanan di wilayah Saudi, termasuk pemeriksaan visa. Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga mengimbau calon jamaah agar tidak mudah tertipu janji-janji terkait visa furoda.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941178/pimpinan-komisi-viii-dpr-visa-haji-furoda-tak-terbit-untuk-seluruh-dunia"},{"title":"Komisi VIII DPR Minta Travel Kembalikan Dana Calon Jemaah Haji Furoda","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941174/komisi-viii-dpr-minta-travel-kembalikan-dana-calon-jemaah-haji-furoda","summary":"Komisi VIII DPR RI, yang diwakili oleh Wakil Ketua Abdul Wachid, meminta travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. Abdul menyarankan agar calon jemaah mempertimbangkan untuk menunda keberangkatan haji atau memilih haji plus atau reguler. Ia juga menekankan pentingnya pengembalian dana secara penuh dan berpesan agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk pihak travel.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941174/komisi-viii-dpr-minta-travel-kembalikan-dana-calon-jemaah-haji-furoda"},{"title":"Wanti-wanti Kena Tipu Sebab Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941138/wanti-wanti-kena-tipu-sebab-tak-ada-haji-furoda-tahun-ini","summary":"Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini, dan keputusan ini berlaku untuk seluruh calon jemaah dari seluruh dunia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Komisi VIII DPR juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap janji-janji terkait visa furoda. Selain itu, Komisi VIII DPR meminta travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat, atau menawarkan opsi penundaan keberangkatan atau ikut haji plus/reguler.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941138/wanti-wanti-kena-tipu-sebab-tak-ada-haji-furoda-tahun-ini"}]

play_circle