Dugaan Pemerasan dan Suap Izin TKA di Kemnaker
Dugaan pemerasan dan suap izin TKA di Kemnaker. Temukan rangkuman, bahan pendukung, video, dan gambar untuk memahami lebih dalam isu ini.
Rangkuman

Trending
30 Mei
Terakhir diperbarui
3 hari yang lalu
Jumlah artikel
4 artikel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi berupa pemerasan dan suap dalam pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penyelidikan ini mencakup periode 2019 hingga 2023 dan telah menetapkan sejumlah tersangka.
Lingkup Dugaan Korupsi dan Kerugian
Penyelidikan KPK mencakup dugaan tindak pidana korupsi yang kompleks dengan potensi kerugian signifikan.
- Praktik Pemerasan dan Suap
- Dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Kemnaker terhadap calon TKA, diduga berlangsung sejak 2019.
- Dugaan suap terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) periode 2020-2023.
- Estimasi Kerugian Finansial
- Para tersangka diduga berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 53 miliar dari praktik pemerasan.
- Penetapan Tersangka
- KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Fokus Pendalaman dan Pemeriksaan oleh KPK
KPK melakukan pendalaman intensif terhadap berbagai aspek untuk mengungkap kasus ini secara tuntas.
- 1Proses Masuk TKA dan Penerbitan DokumenKPK menelusuri keseluruhan proses masuknya TKA ke Indonesia dan mekanisme penerbitan dokumen terkait.
- 2Aliran Dana dari Agen TKAPenyelidik mendalami aliran uang dari agen-agen TKA kepada pihak-pihak yang diduga menerima suap atau hasil pemerasan.
- 3Pemeriksaan Saksi KunciMantan Dirjen Binapenta Kemnaker, Haryanto, beserta mantan Direktur PPTKA dan pejabat terkait lainnya telah diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan pemerasan.
- 4Potensi Keterlibatan Pihak LainKPK juga menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar Kemnaker dalam praktik korupsi ini.
Dampak Kasus dan Komitmen Penuntasan KPK
Kasus ini dinilai memiliki dampak serius terhadap iklim kerja di Indonesia, dan KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyelidikan.
Jenis Rekening | Setoran Awal | Tahapan | Biaya Admin |
---|---|---|---|
Dampak pada Iklim Kerja | - |
| - |
Komitmen KPK | - |
| - |
Penyelidikan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola penerimaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Sumber
Video
Gambar




Mungkin Kamu Tertarik
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.