Rancangan APBN 2026 dan Asumsi Makro

Rancangan APBN 2026 dan Asumsi Makro memberikan informasi tentang proyeksi pendapatan, belanja pemerintah, dan strategi ekonomi. Temukan analisis mendalam dan data terkini.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

21 Mei - 22 Mei

update

Terakhir diperbarui

26 Mei 2025

newspaper

Jumlah artikel

3 artikel

Rangkuman

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 beserta asumsi makro yang mendasarinya tengah menjadi fokus pembahasan berbagai pihak. Proses ini melibatkan proyeksi terhadap berbagai indikator ekonomi penting seperti defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, serta strategi kebijakan fiskal yang akan diterapkan. Masukan dari berbagai lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), turut menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan ini.

Rangkuman Berita Utama APBN 2026

Berikut adalah poin-poin penting dari berbagai sumber berita mengenai Rancangan APBN 2026 dan asumsi makro yang mendasarinya:

Rancangan Defisit APBN 2026
- Kementerian Keuangan merancang defisit APBN 2026 pada rentang 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- Defisit tersebut direncanakan akan dibiayai melalui utang.
- Kebijakan fiskal akan tetap bersifat ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
- Pemerintah juga akan menjaga pembiayaan fiskal secara inovatif dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, dan SMV, serta memanfaatkan SAL dan skema KPBU.
Catatan DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026
- Perlunya koreksi terhadap praktik tarif perdagangan global.
- Penanganan terhadap penurunan penerimaan pajak menjadi perhatian.
- Akselerasi program ketahanan pangan dan energi.
- Revitalisasi sektor industri untuk mencegah deindustrialisasi.
- Penekanan pada pentingnya target pendapatan negara yang realistis, serta upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.
Perbedaan Target Pertumbuhan Ekonomi 2026
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2%—5,8%.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,8%—6,4%.
- Perbedaan ini dianggap wajar, dan Kemenkeu terbuka untuk perbaikan asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026.

Informasi di atas merangkum pandangan awal dan proyeksi terkait APBN 2026 yang akan terus berkembang seiring dengan pembahasan lebih lanjut.

Aspek Kunci dan Proyeksi Ekonomi

Beberapa aspek krusial yang menjadi fokus dalam perancangan APBN 2026 meliputi:

1

Target Defisit Anggaran

Defisit APBN 2026 direncanakan berada di kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB, tidak jauh berbeda dari target defisit APBN 2025 sebesar 2,53%, dan akan dibiayai melalui utang.
2

Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal akan bersifat ekspansif, terarah, dan terukur guna menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan fiskal. Pembiayaan inovatif dan peningkatan efektivitas investasi menjadi prioritas.
3

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat variasi dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026: Kemenkeu menargetkan 5,2%—5,8%, sementara Bappenas memproyeksikan 5,8%—6,4%. Pendekatan Kemenkeu dinilai lebih konservatif.
4

Masukan dari Legislatif

DPR memberikan sejumlah catatan penting terhadap KEM-PPKF 2026, yang meliputi isu penurunan penerimaan pajak, akselerasi program ketahanan pangan dan energi, serta revitalisasi sektor industri guna mencegah deindustrialisasi.

Aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan finalisasi APBN 2026.

Perbandingan Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

Berikut adalah perbandingan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 menurut Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Institusi	Target Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	5,2 — 5,8
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	5,8 — 6,4

Perbedaan proyeksi ini menunjukkan adanya dinamika dalam perencanaan ekonomi nasional yang mempertimbangkan berbagai faktor dan pendekatan.

article

Sumber

[{"title":"APBN Tahun Kedua Prabowo, Defisit Dirancang 2,48%-2,53% PDB","indexedAt":"2025-05-20T18:11:12.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878415/apbn-tahun-kedua-prabowo-defisit-dirancang-248-253-pdb","summary":"Kementerian Keuangan merancang defisit anggaran pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto pada 2026 di rentang 2,48% hingga 2,53% dari PDB, yang akan dibiayai dengan utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebijakan fiskal akan tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Target defisit ini tidak jauh berbeda dari target defisit APBN 2025 sebesar 2,53%. Pemerintah juga akan menjaga pembiayaan fiskal secara inovatif dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, dan SMV, serta memanfaatkan SAL dan skema KPBU.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/20/1878415/antarafoto-sarasehan-ekonomi-nasional-1744107145_1744107636.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878415/apbn-tahun-kedua-prabowo-defisit-dirancang-248-253-pdb"},{"title":"Catatan DPR soal Asumsi Makro dan APBN 2026: Penurunan Pajak hingga Deindustrialisasi","indexedAt":"2025-05-21T02:04:05.885Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/9/1878447/catatan-dpr-soal-asumsi-makro-dan-apbn-2026-penurunan-pajak-hingga-deindustrialisasi","summary":"Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, memberikan catatan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Catatan tersebut meliputi: perlunya koreksi terhadap praktik tarif perdagangan global, penanganan penurunan penerimaan pajak, akselerasi program ketahanan pangan dan energi, revitalisasi sektor industri untuk mencegah deindustrialisasi, dan delapan program strategis pemerintah tahun 2026. Said menekankan pentingnya target pendapatan negara yang realistis, serta upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/21/1878447/sri_mulyani_1726727185.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250521/9/1878447/catatan-dpr-soal-asumsi-makro-dan-apbn-2026-penurunan-pajak-hingga-deindustrialisasi"},{"title":"Beda Target Ekonomi 2026 Kemenkeu & Bappenas, Sri Mulyani Lebih Konservatif","indexedAt":"2025-05-20T18:11:12.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878420/beda-target-ekonomi-2026-kemenkeu-bappenas-sri-mulyani-lebih-konservatif","summary":"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki asumsi berbeda mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,2%—5,8%, yang lebih konservatif dibandingkan Bappenas yang memperkirakan 5,8%—6,4%. Perbedaan ini dianggap wajar oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan, yang menyatakan Kemenkeu terbuka untuk perbaikan asumsi makro dalam KEM-PPKF 2026.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/05/20/1878420/07072024-bi-dul-23-pertumbuhan_ekonomi_global-5_1720486343.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250520/9/1878420/beda-target-ekonomi-2026-kemenkeu-bappenas-sri-mulyani-lebih-konservatif"}]

play_circle