Kontroversi Ayam Goreng Widuran Nonhalal

Kontroversi Ayam Goreng Widuran Nonhalal memunculkan perdebatan. Temukan rangkuman isu, bahan, video, dan gambar terkait untuk pemahaman yang lebih mendalam.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

29 Mei

update

Terakhir diperbarui

1 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

8 artikel

Rangkuman

Kasus Ayam Goreng Widuran di Solo menjadi sorotan publik setelah terungkapnya penggunaan bahan nonhalal dalam produknya tanpa informasi yang jelas kepada konsumen. Kontroversi ini memicu berbagai respons dari pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, serta menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi produk halal di Indonesia.

Awal Mula dan Pemicu Kontroversi

Berikut adalah poin-poin penting mengenai awal mula kontroversi Ayam Goreng Widuran:

Pengungkapan Penggunaan Bahan Nonhalal
- Kontroversi dimulai setelah seorang pegawai mengungkap penggunaan minyak babi dalam kremesan Ayam Goreng Widuran di Solo, bukan pada ayam gorengnya secara langsung.
- Keluhan masyarakat muncul di media sosial mengenai kurangnya informasi yang jelas dari pihak restoran terkait status nonhalal produk mereka.
- Restoran Ayam Goreng Widuran, yang telah beroperasi sejak tahun 1973, tidak memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai status nonhalal produknya sebelum kasus ini mencuat.

Respons Pihak Ayam Goreng Widuran

Manajemen Ayam Goreng Widuran telah mengambil langkah-langkah berikut:

Permohonan Maaf dan Klarifikasi
- Pihak Ayam Goreng Widuran telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah kasus ini menjadi viral.
- Mereka menyatakan telah mencantumkan label "NON-HALAL" di semua cabang dan platform digital mereka.

Tindakan dan Pernyataan Pemerintah serta Lembaga Terkait

Berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil tindakan dan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

Kementerian Koperasi dan UKM (Menteri Maman Abdurrahman)
- Menekankan penanganan kasus harus sesuai ketentuan yang berlaku, merujuk pada BPJPH dan sertifikasi halal yang mencakup bahan, kebersihan, dan higienitas.
- Menyatakan jika ada pelanggaran, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, setelah proses hukum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.
- Kementerian telah melakukan pembahasan internal dan akan menindaklanjuti kasus ini.
- Akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke Ayam Goreng Widuran.
- Menegaskan pentingnya standardisasi halal yang mencakup bahan baku dan kebersihan tempat makan.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH - Kepala Ahmad Haikal Hasan)
- Telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penggunaan bahan nonhalal.
- Berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam investigasi.
- Menekankan pentingnya sertifikasi halal dan keterangan tidak halal yang jelas sesuai regulasi.
- Menyatakan pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi.
- Berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk menjaga kejujuran dan transparansi.
- Mengimbau masyarakat untuk merujuk pada informasi halal resmi dan berpartisipasi dalam pengawasan produk.
Komisi IX DPR RI (Arzeti Bilbina)
- Mendesak pemerintah untuk mewajibkan pelaku usaha kuliner mencantumkan informasi halal secara jelas.
- Menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih komprehensif.
- Mendorong BPOM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada UMKM kuliner mengenai pentingnya informasi status halal atau nonhalal untuk melindungi konsumen.

Implikasi dan Seruan Lebih Lanjut

Kasus ini menyoroti beberapa aspek penting terkait produk halal dan perlindungan konsumen:

Pentingnya Transparansi Label Halal
- Kasus ini menggarisbawahi krusialnya informasi yang jelas mengenai status halal atau nonhalal suatu produk kuliner untuk melindungi hak konsumen.
- Perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terkait pelabelan produk.
Edukasi dan Pengawasan UMKM
- Pentingnya edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM kuliner mengenai standar halal dan kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen.
- Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dari lembaga terkait.
Dasar Hukum dan Kewajiban Pelabelan Non-Halal
- Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan (termasuk babi, sesuai Pasal 18 UU tersebut yang mengkategorikan antara lain bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat) wajib mencantumkan keterangan "tidak halal".
- Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda.
- Regulasi ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen Muslim terkait ketersediaan produk halal di Indonesia.

article

Sumber

[{"title":"BPJPH Terjunkan Tim Investigasi Tangani Kasus Ayam Goreng Widuran ","indexedAt":"2025-05-28T05:10:48.707Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/777051/bpjph-terjunkan-tim-investigasi-tangani-kasus-ayam-goreng-widuran","summary":"Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penggunaan bahan non-halal pada produk ayam goreng yang dijual oleh rumah makan Ayam Goreng Widuran di Surakarta. BPJPH berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam investigasi ini. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya sertifikasi halal dan keterangan tidak halal yang jelas sesuai dengan regulasi. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pelaku usaha untuk menjaga kejujuran dan transparansi, serta masyarakat diimbau untuk merujuk pada informasi halal resmi dari pemerintah dan berpartisipasi dalam pengawasan produk.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/777051/bpjph-terjunkan-tim-investigasi-tangani-kasus-ayam-goreng-widuran"},{"title":"Evaluasi Ayam Goreng Widuran, Label Halal Harus Dipajang Secara Jelas ","indexedAt":"2025-05-28T05:10:48.707Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/777047/evaluasi-ayam-goreng-widuran-label-halal-harus-dipajang-secara-jelas","summary":"Pemerintah didesak untuk mewajibkan pelaku usaha kuliner mencantumkan informasi halal secara jelas, menyusul kasus Ayam Goreng Widuran di Surakarta yang diduga menjual produk nonhalal tanpa informasi yang jelas. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih komprehensif. Ia juga mendorong BPOM, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada UMKM kuliner. Kontroversi ini menyoroti pentingnya informasi yang jelas mengenai status halal atau non-halal untuk melindungi konsumen.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/777047/evaluasi-ayam-goreng-widuran-label-halal-harus-dipajang-secara-jelas"},{"title":"Menteri UMKM Bakal Terjunkan Tim Cek Ayam Goreng Widuran Nonhalal","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.722Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7935718/menteri-umkm-bakal-terjunkan-tim-cek-ayam-goreng-widuran-nonhalal","summary":"Kementerian UMKM akan mengirim tim untuk memeriksa Ayam Goreng Widuran di Solo yang menjadi sorotan karena terbukti non-halal. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kasus ini, meskipun terlalu dini untuk menyimpulkan adanya unsur pidana. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kehebohan ini bermula dari keluhan masyarakat di media sosial yang merasa pihak restoran tidak memberikan informasi yang jelas mengenai status non-halal. Manajemen Ayam Goreng Widuran telah menyampaikan permohonan maaf dan mencantumkan keterangan \"NON-HALAL\" di seluruh outlet dan media sosial mereka.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/04/25/menteri-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-maman-abdurrahman-1745576386090_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7935718/menteri-umkm-bakal-terjunkan-tim-cek-ayam-goreng-widuran-nonhalal"},{"title":"Heboh Ayam Goreng Widuran Solo Ternyata Nonhalal, Menteri UMKM Buka Suara","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.722Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7935602/heboh-ayam-goreng-widuran-solo-ternyata-nonhalal-menteri-umkm-buka-suara","summary":"Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menanggapi isu Ayam Goreng Widuran Solo yang terbukti nonhalal. Maman menegaskan pentingnya standardisasi halal yang mencakup bahan baku dan kebersihan tempat makan. Ia menyatakan bahwa jika ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan. Maman juga menyebut terlalu dini untuk membahas sanksi pidana dan menyerahkan penyelidikan kepada aparat hukum dan Kementerian Koperasi dan UKM. Isu ini mencuat di media sosial karena kurangnya informasi yang jelas mengenai status nonhalal restoran tersebut. Pihak manajemen Ayam Goreng Widuran Solo telah menyampaikan permohonan maaf dan mulai mencantumkan keterangan NON-HALAL di outlet dan media sosial mereka.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/27/menteri-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-maman-abdurrahman-1748338492458_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7935602/heboh-ayam-goreng-widuran-solo-ternyata-nonhalal-menteri-umkm-buka-suara"},{"title":"Menteri Maman: Kasus Ayam Widuran Harus Diproses Sesuai Aturan","indexedAt":"2025-05-27T14:09:42.389Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250527171456-92-1233824/menteri-maman-kasus-ayam-widuran-harus-diproses-sesuai-aturan","summary":"Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menanggapi kasus penggunaan minyak babi dalam kremesan di rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo. Maman menekankan bahwa penanganan kasus ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat Indonesia memiliki BPJPH dan sertifikasi halal yang mencakup aspek bahan, kebersihan, dan higienitas. Ia menegaskan jika ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, dan proses hukum harus berjalan terlebih dahulu untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Maman juga menyebutkan bahwa kementeriannya telah melakukan pembahasan internal terkait kasus ini dan akan menindaklanjutinya. Kasus ini menjadi sorotan setelah seorang pegawai mengungkap penggunaan minyak non-halal, yang kemudian memicu respons publik terkait transparansi label halal. Pihak rumah makan telah meminta maaf dan menyatakan telah mencantumkan label non-halal di semua cabang dan platform digital.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/01/15/peluncuran-logo-baru-kementerian-umkm_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250527171456-92-1233824/menteri-maman-kasus-ayam-widuran-harus-diproses-sesuai-aturan"},{"title":"Melihat Aturan Cantumkan Keterangan Tak Halal Buntut Kasus Widuran","indexedAt":"2025-05-29T11:12:02.934Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529132601-92-1234498/melihat-aturan-cantumkan-keterangan-tak-halal-buntut-kasus-widuran","summary":"Ayam Goreng Widuran di Solo menjadi sorotan karena menggunakan minyak babi untuk menggoreng kremesan, namun tidak menginformasikannya kepada pelanggan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan \"tidak halal\". Pasal 18 UU tersebut menyebutkan 4 bahan yang dikategorikan haram, yaitu bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda. Tujuan dari kewajiban ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia terkait ketersediaan produk halal.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/25/ayam-goreng-widuran-solo-1748148293751_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529132601-92-1234498/melihat-aturan-cantumkan-keterangan-tak-halal-buntut-kasus-widuran"},{"title":"Pengakuan Pegawai soal Pengunaan Minyak Babi di Ayam Goreng Widuran","indexedAt":"2025-05-29T11:12:02.934Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529125814-92-1234481/pengakuan-pegawai-soal-pengunaan-minyak-babi-di-ayam-goreng-widuran","summary":"Nanang, seorang pegawai restoran Ayam Goreng Widuran Solo, mengungkapkan bahwa minyak babi digunakan untuk menggoreng kremesan ayam, bukan untuk ayam goreng itu sendiri. Pernyataan ini muncul setelah viralnya informasi mengenai penggunaan minyak babi di restoran tersebut, yang membuat banyak pelanggan, terutama umat Muslim, terkejut karena kurangnya transparansi dari pihak restoran. Manajemen restoran telah meminta maaf dan memberikan klarifikasi setelah insiden ini menjadi viral di media sosial.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/25/ayam-goreng-widuran-solo-1748147751798_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529125814-92-1234481/pengakuan-pegawai-soal-pengunaan-minyak-babi-di-ayam-goreng-widuran"},{"title":"Aturan Cantumkan Keterangan Tak Halal Buntut Kasus Ayam Goreng Widuran","indexedAt":"2025-06-01T11:15:53.894Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250531193745-96-1235109/aturan-cantumkan-keterangan-tak-halal-buntut-kasus-ayam-goreng-widuran","summary":"Jakarta, CNN Indonesia - Ayam Goreng Widuran di Solo menjadi sorotan karena menu kremesannya digoreng menggunakan minyak babi. Restoran yang berdiri sejak tahun 1973 ini, sayangnya, tidak menginformasikan status non-halal tersebut kepada masyarakat.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250531193745-96-1235109/aturan-cantumkan-keterangan-tak-halal-buntut-kasus-ayam-goreng-widuran"}]

play_circle