Penyesuaian Satuan Biaya Kementerian dan Lembaga oleh Sri Mulyani

Penyesuaian Satuan Biaya Kementerian dan Lembaga oleh Sri Mulyani. Temukan berita terbaru, video informatif, gambar terkait, dan sumber referensi lengkap untuk memahami kebijakan ini.

letter

Metrics

{"image":"https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/sH6yN2z03yP00Hm-92XYrPyrqYo=/800x450/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5239843/original/071245600_1748855007-WhatsApp_Image_2025-06-02_at_15.25.55__1_.jpeg","trendingStart":"2025-06-06T09:00:39.246Z","trendingEnd":"2025-06-06T09:00:39.238Z","updatedAt":"2025-06-06T11:39:29.886Z","articleCount":4}

letter

Rangkuman

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026. Kebijakan yang berlaku mulai 20 Mei 2025 ini bertujuan untuk menyesuaikan satuan biaya bagi kementerian dan lembaga (K/L) agar lebih efisien, sesuai dengan kondisi pasar, serta memastikan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SBM ini menjadi panduan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara.

Poin Utama Penghapusan dan Penyederhanaan Biaya

Kementerian Keuangan melakukan beberapa penyesuaian signifikan dalam SBM 2026, termasuk penghapusan dan penyederhanaan sejumlah satuan biaya:

Penghapusan Biaya Komunikasi Terkait COVID-19
- Biaya komunikasi yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dihapus karena dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.
Penghapusan Uang Harian Rapat Full Day
- Uang harian atau uang saku untuk pelaksanaan rapat full day dihilangkan sebagai langkah efisiensi anggaran.
Pembatasan Rapat di Luar Kantor
- Pelaksanaan rapat di luar kantor akan dibatasi secara ketat.
- Hanya diizinkan jika terdapat kebutuhan mendesak, seperti koordinasi antar-K/L atau melibatkan partisipasi masyarakat.
- Prioritas diberikan pada penggunaan fasilitas milik negara dan pelaksanaan rapat secara daring (online meeting).

Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Tujuan dan Lingkup Standar Biaya Masukan (SBM) 2026

SBM Tahun Anggaran 2026 dirancang dengan tujuan dan cakupan yang jelas untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik:

Tujuan Penetapan SBM
- Menyesuaikan satuan biaya agar lebih efisien dan relevan dengan kondisi pasar terkini.
- Memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fungsi SBM bagi Kementerian/Lembaga
- Menjadi pedoman batas tertinggi atau estimasi bagi K/L dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
- Membantu K/L dalam melaksanakan anggaran secara lebih terukur dan efisien.
Fokus Utama SBM
- Mendorong pencapaian target hasil (output) yang telah ditetapkan dalam program kerja K/L.
- Meningkatkan efisiensi pada sisi masukan (input) penggunaan anggaran.
Cakupan Satuan Biaya dalam SBM
Meliputi berbagai komponen pengeluaran negara, seperti:
- Honorarium untuk narasumber, tim pelaksana kegiatan, dan lainnya.
- Biaya fasilitas kantor dan operasional lainnya.
- Satuan biaya perjalanan dinas (dalam dan luar negeri).
- Biaya pemeliharaan aset negara.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Alokasi untuk berbagai jenis bantuan.

Lingkup SBM ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tata kelola anggaran yang komprehensif.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2026

PMK Nomor 32 Tahun 2025 juga mengatur secara rinci satuan biaya untuk perjalanan dinas bagi aparatur negara, bertujuan menjaga akuntabilitas dan efisiensi. Berikut beberapa contohnya:

Jenis Perjalanan Dinas	Kategori/Jabatan	Wilayah/Contoh	Besaran Uang Harian
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Pejabat/Pegawai (disesuaikan tingkat jabatan)	DKI Jakarta	Rp530.000 per hari
Perjalanan Dinas Luar Negeri	Menteri dan Wakil Menteri	Bervariasi (tergantung negara tujuan)	USD 347 hingga USD 792 per hari

Penetapan satuan biaya ini, yang tercantum dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada 14 Mei 2025 dan mulai diberlakukan secara resmi pada 20 Mei 2025 untuk menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2026.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Sri Mulyani Sesuaikan Satuan Biaya Kementerian Lembaga, Ini Tujuannya - Bisnis Liputan6.com","indexedAt":"2025-06-02T11:16:46.824Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/6040628/sri-mulyani-sesuaikan-satuan-biaya-kementerian-lembaga-ini-tujuannya","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2026, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan satuan biaya agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi pasar, serta memastikan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SBM menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga (K/L) dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, dengan fokus pada pencapaian target hasil (output) dan efisiensi pada sisi masukan (input). PMK ini mencakup satuan biaya untuk honorarium, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan, barang dan jasa, serta bantuan.\n","bannerUrl":"https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/EsIvNrxV8LH96D-5wYtINIIyFsE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5239843/original/071245600_1748855007-WhatsApp_Image_2025-06-02_at_15.25.55__1_.jpeg","articleUrl":"https://www.liputan6.com/bisnis/read/6040628/sri-mulyani-sesuaikan-satuan-biaya-kementerian-lembaga-ini-tujuannya"},{"title":"Sri Mulyani Patok Konsumsi Rapat Pejabat Maksimal Rp171 RibuWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-06-02T14:15:31.679Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/sri-mulyani-patok-konsumsi-rapat-pejabat-maksimal-rp171-ribu-hcuN","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan biaya konsumsi rapat koordinasi (rakor) untuk pejabat negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, biaya konsumsi rapat pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan eselon I ditetapkan maksimal Rp171 ribu per orang, termasuk biaya makan Rp118 ribu dan kudapan Rp53 ribu. Anggaran ini berlaku untuk rapat luring minimal dua jam dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Selain itu, PMK juga mengatur biaya konsumsi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), dengan anggaran tertinggi untuk daerah Papua Pegunungan.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/23/antarafoto-konferensi-pers-apbn-kita-1747996492_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/sri-mulyani-patok-konsumsi-rapat-pejabat-maksimal-rp171-ribu-hcuN"},{"title":"Menteri Keuangan tetapkan biaya perjalanan dinas K/L untuk tahun 2026 - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-02T20:16:05.387Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4873573/menteri-keuangan-tetapkan-biaya-perjalanan-dinas-k-l-untuk-tahun-2026","summary":"Menteri Keuangan telah menetapkan biaya perjalanan dinas baru untuk kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi anggaran negara. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan berdasarkan jabatan dan wilayah, contohnya Rp530 ribu per hari di DKI Jakarta. Sementara itu, untuk perjalanan dinas luar negeri, uang harian untuk menteri dan wakil menteri ditetapkan antara 347 hingga 792 dolar AS per hari. PMK ini telah ditandatangani pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku pada 20 Mei 2025.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/02/foto-kemenkeu-1.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4873573/menteri-keuangan-tetapkan-biaya-perjalanan-dinas-k-l-untuk-tahun-2026"},{"title":"Simak Biaya-biaya yang Dihapus Kemenkeu di 2026, Uang Rapat hingga Honorarium - Bisnis Liputan6.com","indexedAt":"2025-06-02T23:16:47.756Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/6040742/simak-biaya-biaya-yang-dihapus-kemenkeu-di-2026-uang-rapat-hingga-honorarium","summary":"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026, akan menghapus dan menyederhanakan sejumlah satuan biaya. Beberapa di antaranya adalah penghapusan biaya komunikasi terkait COVID-19 yang dinilai tidak relevan lagi, serta penghapusan uang harian (uang saku) untuk Rapat Full Day. Rapat di luar kantor akan dibatasi dan hanya diizinkan jika ada kebutuhan mendesak seperti koordinasi antar-K/L atau melibatkan masyarakat, dengan prioritas penggunaan fasilitas negara dan pelaksanaan secara online meeting.\n","bannerUrl":"https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/EsIvNrxV8LH96D-5wYtINIIyFsE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5239843/original/071245600_1748855007-WhatsApp_Image_2025-06-02_at_15.25.55__1_.jpeg","articleUrl":"https://www.liputan6.com/bisnis/read/6040742/simak-biaya-biaya-yang-dihapus-kemenkeu-di-2026-uang-rapat-hingga-honorarium"}]