Dampak Efisiensi Anggaran dan Penurunan Okupansi Hotel pada Industri Pariwisata

Dampak efisiensi anggaran dan penurunan okupansi hotel berpengaruh besar pada industri pariwisata. Temukan analisis, solusi, dan tren terbaru di sini.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

28 Mei

update

Terakhir diperbarui

5 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

6 artikel

Rangkuman

Efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan okupansi hotel telah memberikan tekanan signifikan pada industri pariwisata di Indonesia, khususnya sektor perhotelan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mendorong para pelaku industri untuk mencari solusi serta meminta dukungan kebijakan dari pemerintah.

Dampak Umum pada Industri Perhotelan

Penurunan Tingkat Hunian Signifikan
- Survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan 96,7% hotel mengalami penurunan hunian.
- Penurunan okupansi juga dilaporkan di Cianjur, dengan rata-rata hanya mencapai 32,8% pada periode Januari-Mei.
Peningkatan Biaya Operasional
- Hotel di Jakarta menghadapi kenaikan biaya operasional seperti tarif air dan harga gas.

Penyebab Utama Penurunan

Efisiensi Anggaran Pemerintah
- Penurunan hunian tertinggi (66,7% di Jakarta) berasal dari segmen pasar pemerintah akibat pengetatan anggaran dan Instruksi Presiden Nomor 1/2025.
- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan pada industri pariwisata hotel dan restoran di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Cianjur.

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Potensi PHK Massal
- PHRI DKI Jakarta memperkirakan potensi PHK hingga 30% di bisnis perhotelan akibat penurunan okupansi.
- Sebanyak 70% responden survei PHRI DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan jika kondisi berlanjut tanpa intervensi kebijakan.
Pengurangan Jam Kerja
- Beberapa hotel di Malang (sebelum pemulihan) dan Cianjur terpaksa mengurangi jam kerja karyawan.

Kondisi dan Respons di Berbagai Daerah

DKI Jakarta
- Mengalami penurunan okupansi signifikan, terutama dari segmen pemerintah.
- Menghadapi potensi PHK besar dan kenaikan biaya operasional.
Kota Malang
- Menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah terdampak efisiensi anggaran, dengan okupansi rata-rata 50-60%.
- Pemulihan didorong oleh acara seperti Porprov IX Jatim 2025 dan program pemerintah daerah.
- Menarik minat investor untuk pembangunan hotel dan restoran baru.
Kabupaten Cianjur
- Industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran, terdampak signifikan oleh efisiensi anggaran pemerintah.
- Okupansi hotel rata-rata rendah (32,8% Januari-Mei) dan terjadi pengurangan jam kerja karyawan.

Usulan dan Harapan Industri

Pelonggaran Kebijakan dan Insentif
- PHRI DKI Jakarta mengusulkan pelonggaran kebijakan anggaran perjalanan dinas pemerintah.
- Permintaan insentif untuk sektor transportasi dan perhotelan, termasuk penurunan pajak daerah dan biaya operasional.
Peninjauan Biaya dan Regulasi
- PHRI DKI mendorong peninjauan tarif air, harga gas, Upah Minimum Provinsi (UMP) sektoral, dan penyederhanaan perizinan.
Peningkatan Promosi Pariwisata
- Dorongan untuk promosi pariwisata yang lebih terarah dan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Intervensi Pemerintah
- Pengusaha meminta pemerintah untuk campur tangan guna menyelamatkan bisnis perhotelan.
- Harapan adanya kebijakan realisasi dari efisiensi anggaran yang lebih mendukung sektor pariwisata.

Tren Permintaan Properti Hotel

Penurunan Permintaan Properti Hotel Dijual
- Rumah123 melaporkan tren penurunan permintaan properti hotel yang dijual sejak Januari 2025.
- Penurunan permintaan signifikan sebesar 26,9% pada April setelah fluktuasi di bulan-bulan sebelumnya.
Minat Investor Berdasarkan Lokasi
- Jakarta Pusat (37,7%) dan Jakarta Selatan (34,7%) menjadi lokasi yang paling diminati untuk properti hotel, menunjukkan kawasan bisnis dan komersial tetap menarik.

Industri perhotelan berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi dampak negatif ini dan mendukung pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi penting.

article

Sumber

[{"title":"Tingkat Hunian Hotel Turun Bakal Picu PHK di Jakarta ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776719/tingkat-hunian-hotel-turun-bakal-picu-phk-di-jakarta","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta melaporkan penurunan tingkat hunian hotel di Jakarta pada kuartal pertama 2025, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Survei PHRI DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa 96,7% hotel mengalami penurunan hunian, terutama dari segmen pasar pemerintah. Kenaikan biaya operasional, seperti tarif air dan harga gas, juga menjadi masalah. Sebanyak 70% responden menyatakan akan melakukan pengurangan karyawan jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776719/tingkat-hunian-hotel-turun-bakal-picu-phk-di-jakarta"},{"title":"PHRI DKI Usul Pelonggaran Kebijakan Anggaran Perjalanan Dinas ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776716/phri-dki-usul-pelonggaran-kebijakan-anggaran-perjalanan-dinas","summary":"PHRI DKI Jakarta mengusulkan pelonggaran kebijakan anggaran perjalanan dinas pemerintah untuk meningkatkan tingkat hunian hotel di Jakarta yang menurun pada kuartal pertama 2025. Survei PHRI DKI pada April 2025 menunjukkan 96,7% hotel mengalami penurunan hunian, dengan 66,7% penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintah akibat pengetatan anggaran. PHRI DKI juga mendorong peninjauan tarif air, harga gas, UMP sektoral, penyederhanaan perizinan, serta promosi pariwisata yang lebih terarah. Jika kondisi berlanjut, 70% responden akan mengurangi karyawan, dan PHRI DKI berharap pemerintah segera merespons untuk mendukung sektor perhotelan sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776716/phri-dki-usul-pelonggaran-kebijakan-anggaran-perjalanan-dinas"},{"title":"Efisiensi Anggaran Berdampak terhadap Industri Pariwisata Hotel dan Restoran di Cianjur ","indexedAt":"2025-05-27T09:31:57.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776717/efisiensi-anggaran-berdampak-terhadap-industri-pariwisata-hotel-dan-restoran-di-cianjur","summary":"Industri pariwisata di Cianjur, khususnya hotel dan restoran, mengalami dampak signifikan akibat efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/2025. Ketua PHRI Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja, menyebutkan bahwa kebijakan ini menimbulkan polemik dan berdampak pada penurunan okupansi hotel, yang rata-rata hanya mencapai 32,8% pada periode Januari-Mei. Beberapa hotel bahkan terpaksa mengurangi jam kerja karyawan. PHRI berharap ada kebijakan realisasi dari efisiensi anggaran yang lebih mendukung sektor pariwisata di masa mendatang.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776717/efisiensi-anggaran-berdampak-terhadap-industri-pariwisata-hotel-dan-restoran-di-cianjur"},{"title":"PHRI Kota Malang Bangkit dari Tekanan Efisiensi Anggaran Pemerintah ","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.793Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776760/phri-kota-malang-bangkit-dari-tekanan-efisiensi-anggaran-pemerintah","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang melaporkan pemulihan bisnis setelah mengalami dampak negatif dari efisiensi anggaran pemerintah. Sempat terjadi penurunan okupansi dan pengurangan jam kerja karyawan, namun kini kondisi mulai stabil dengan okupansi rata-rata 50-60%. Acara-acara seperti Porprov IX Jatim 2025 dan program pemerintah daerah turut mendorong pemulihan. Kota Malang juga menarik minat investor untuk membangun hotel dan restoran baru.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776760/phri-kota-malang-bangkit-dari-tekanan-efisiensi-anggaran-pemerintah"},{"title":"Rumah123 Ungkap Permintaan Properti Hotel yang Dijual Alami Tren Penurunan ","indexedAt":"2025-05-27T11:08:39.793Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/776776/rumah123-ungkap-permintaan-properti-hotel-yang-dijual-alami-tren-penurunan","summary":"Rumah123 mengungkapkan bahwa permintaan properti hotel yang dijual mengalami tren penurunan sejak Januari 2025. Penurunan permintaan mencapai 14% antara Januari dan Februari, meskipun sempat naik 4,9% pada Maret, namun kembali turun signifikan sebesar 26,9% pada April. Secara lokasi, Jakarta Pusat paling diminati (37,7%), diikuti Jakarta Selatan (34,7%), Jakarta Barat (15,8%), Jakarta Utara (6,8%), dan Jakarta Timur (4,9%), menunjukkan kawasan bisnis dan komersial tetap menarik bagi investor.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/776776/rumah123-ungkap-permintaan-properti-hotel-yang-dijual-alami-tren-penurunan"},{"title":"Bisnis Hotel Babak Belur, Pengusaha Minta Pemerintah Selamatkan","indexedAt":"2025-05-27T17:09:37.970Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7936239/bisnis-hotel-babak-belur-pengusaha-minta-pemerintah-selamatkan","summary":"Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta memperkirakan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 30% di bisnis perhotelan akibat penurunan okupansi hingga 96,7% pada April 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menanggapi hal ini sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan meminta pemerintah untuk campur tangan. Shinta menyarankan adanya upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan insentif untuk sektor transportasi. Para pengusaha juga berharap pemerintah memberikan insentif untuk memperkuat industri perhotelan, termasuk penurunan pajak daerah dan biaya operasional. Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, menambahkan penurunan okupansi juga disebabkan oleh berkurangnya segmen pemerintah, yang menyebabkan pendapatan anjlok dan kemungkinan PHK hingga 30% di industri perhotelan.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2024/03/14/shinta-kamdani-ketua-dewan-pimpinan-nasional-apindo-2_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7936239/bisnis-hotel-babak-belur-pengusaha-minta-pemerintah-selamatkan"}]

play_circle