Rencana Regulasi Angkutan Online dan Tuntutan Driver

[{"title":"Asosiasi Driver Minta Ojek Online Jadi Transportasi Resmi","indexedAt":"2025-05-21T14:06:56.763Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925609/asosiasi-driver-minta-ojek-online-jadi-moda-transportasi-resmi","summary":"Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap transportasi online karena status ojol saat ini masih ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Untuk melegalkan ojol, diperlukan perubahan status menjadi angkutan umum, yang dinilai sulit. Oleh karena itu, diusulkan pembentukan UU khusus angkutan online untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi ojol, serta mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/21/ketua-umum-asosiasi-pengemudi-ojol-garda-indonesia-igun-wicaksono-1747828143981_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925609/asosiasi-driver-minta-ojek-online-jadi-moda-transportasi-resmi"},{"title":"Buntut Aduan Driver Ojol, Komisi V Bakal Panggil Aplikator hingga Kemenhub","indexedAt":"2025-05-21T14:06:56.763Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925544/buntut-aduan-driver-ojol-komisi-v-bakal-panggil-aplikator-hingga-kemenhub","summary":"Komisi V DPR RI berencana memanggil aplikator ojek online (ojol) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah menerima aduan dari pengemudi. Para pengemudi meminta potongan biaya aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10% dan meminta regulasi yang melegalkan transportasi online. DPR berencana membentuk Undang-Undang (UU) khusus angkutan online yang akan dibahas bersama dengan komisi lain yang terkait, serta kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Selain itu, Komisi V juga akan mengkonfirmasi bukti-bukti pelanggaran aplikator yang diterima dari para pengemudi kepada pemerintah dan aplikator.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2015/04/28/0116cc4d-de85-4991-a3de-4d46b464f9c0_169.jpg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925544/buntut-aduan-driver-ojol-komisi-v-bakal-panggil-aplikator-hingga-kemenhub"},{"title":"Bocoran Rencana DPR Godok Aturan Angkutan Online","indexedAt":"2025-05-22T02:06:02.521Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925917/bocoran-rencana-dpr-godok-aturan-angkutan-online","summary":"Komisi V DPR berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang angkutan online sebagai respons terhadap tuntutan pengemudi ojek online dan taksi online. Tuntutan tersebut meliputi sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar aturan, penetapan batas potongan maksimal 10% dari pendapatan pengemudi, dan revisi sistem penumpang. Ketua Komisi V, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan akan melibatkan komisi lain dan kemungkinan dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Asosiasi Pengemudi Angkutan Online Garda Indonesia menyambut baik langkah ini untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi ojek online, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran aturan.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/04/15/ojol-bakal-masuk-umkm-bisa-dapat-kredit-hingga-rp100-juta-1744723885779_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7925917/bocoran-rencana-dpr-godok-aturan-angkutan-online"}]