Di Balik Tragedi Kolosal Sumatera: Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab Atas Bencana Ekologis Ini?

Bencana banjir dan longsor kolosal di Sumatera telah menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi dan menewaskan 961 jiwa 134. Respon darurat masif digulirkan, mulai dari alokasi dana triliunan rupiah oleh Presiden Prabowo 3, perbaikan infrastruktur oleh satgas TNI 23, hingga bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak. Namun, fokus analisis bergeser pada akar masalah: dugaan kuat bahwa aktivitas korporasi dan perusakan lingkungan menjadi pemicu utama 510, yang kini memicu investigasi hukum besar-besaran oleh Kejaksaan Agung dan KLH 8 serta rencana revisi tata ruang nasional 19.

Skala Bencana: Angka dan Fakta di Lapangan

Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera telah mencapai skala katastropik, dengan data korban yang terus bertambah. Hingga Senin (8/12) sore, jumlah pengungsi telah melampaui satu juta jiwa, sementara korban meninggal dunia mencapai 961 orang 134.

Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap 293 korban yang masih dinyatakan hilang 12. Upaya ini menjadi prioritas utama di tengah kondisi medan yang sangat berat dan beberapa kecamatan yang masih terisolasi 12.

Berikut adalah rekapitulasi data korban per 8 Desember 2025 pukul 16.00 WIB 34:

Distribusi bantuan logistik menjadi tantangan utama akibat rusaknya infrastruktur 27. Bantuan kini banyak disalurkan melalui udara menggunakan helikopter untuk menjangkau titik-titik pengungsian yang terisolir 1.

:::info Informasi Publik Di tengah krisis, beredar isu hoaks mengenai penemuan jenazah di mobil-mobil yang terbengkalai di Aceh Tamiang. Pihak Polres Aceh Tamiang telah melakukan pengecekan dan memastikan informasi tersebut tidak benar 2. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. :::

Respon Cepat Pemerintah: Dari Dana Darurat Hingga Satgas Militer

Pemerintah pusat merespons bencana dengan cepat melalui serangkaian kebijakan strategis. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan alokasi dana darurat yang signifikan untuk penanganan pengungsi dan pemulihan awal.

Alokasi anggaran tersebut mencakup 3:

• Rp 4 Miliar untuk masing-masing 52 kabupaten/kota terdampak.
• Rp 20 Miliar untuk masing-masing pemerintah provinsi yang paling terdampak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran ini diambil dari efisiensi kegiatan, bukan dari pemotongan APBN, dan memastikan dana untuk rehabilitasi infrastruktur akan mencukupi 3.

Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur vital, Presiden Prabowo menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan jembatan dan akses jalan 23.

"TNI Angkatan Darat punya kemampuan, punya pasukan zeni, pasukan konstruksi, pembangunan, dan teritorial. Saya perintahkan KSAD untuk pimpin satgas ini," tegas Presiden Prabowo 23.

Langkah-langkah lain yang diambil meliputi:

1. Pengerahan Tenaga Medis: Kemendagri mengoordinasikan pengiriman dokter dari berbagai RSUD untuk membantu penanganan kesehatan di lokasi bencana 15.
2. Dukungan Keamanan & Evakuasi: Polri memberangkatkan 638 personel Brimob untuk membantu evakuasi, distribusi BBM, dan layanan kesehatan 22.
3. Pemulihan Pendidikan: Kemendiktisaintek menetapkan 28 kampus sebagai posko bantuan 7, sementara Kemendikdasmen menerapkan pembelajaran darurat 28.

Akar Masalah: Bencana Alam atau Bencana Ekologis?

Analisis mendalam menunjukkan bahwa bencana ini bukan semata-mata akibat curah hujan ekstrem. Berbagai pihak, termasuk pemerintah dan asosiasi pengusaha, menyoroti peran kerusakan lingkungan sebagai faktor pemicu utama 68.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional empat perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara 5. Total delapan perusahaan kini dalam proses evaluasi dan pemeriksaan intensif 10.

"Dari pantauan helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ungkap Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan 10.

Kejaksaan Agung juga telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengusut tuntas penyebab bencana secara hukum 8. Penyelidikan ini akan menentukan apakah ada unsur pidana dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan alam yang serampangan.

Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian ATR/BPN berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap lahan perkebunan hasil pelepasan kawasan hutan dan akan merevisi tata ruang untuk mengembalikan fungsi resapan air 19.

Dampak Ekonomi yang Melumpuhkan

Bencana ini memukul telak perekonomian regional di tiga provinsi. Kerugian tidak hanya dialami oleh warga, tetapi juga dunia usaha dari skala UMKM hingga industri besar 6.

Gangguan distribusi menyebabkan lonjakan harga bahan pokok. Di Banda Aceh, harga cabai merah meroket hingga Rp300 ribu per kilogram dari harga normal Rp60 ribu 27. Pemerintah merespons dampak ini dengan rencana penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak 630.

:::danger Peringatan: Ancaman Mafia Tanah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memperingatkan adanya potensi pergerakan mafia tanah yang memanfaatkan situasi. Hilangnya batas-batas tanah akibat longsor dan banjir membuka celah bagi oknum untuk mengklaim dan mensertifikatkan ulang lahan milik korban 11. :::

Kolaborasi Lintas Sektor dan Kontroversi di Tengah Krisis

Di tengah duka, semangat gotong royong terlihat dari berbagai pihak. Perusahaan swasta, BUMN, hingga lembaga masyarakat sipil turut andil dalam penanganan darurat.

• Lintasarta & BSI: Menyalurkan bantuan konektivitas berupa puluhan unit Starlink dan telepon satelit untuk posko bencana dan layanan publik 1617.
• BUMN: PT Hutama Karya mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan dan mendirikan posko bantuan 32.
• MNC Peduli: Meninjau langsung posko pengungsian dan dapur umum untuk menyalurkan bantuan logistik 24.
• Inisiatif Publik: DPRD DKI Jakarta menggalang donasi terbuka untuk korban bencana melalui acara BK Award 2025 20.

Kontroversi Kepala Daerah

Namun, respons krisis ini diwarnai oleh tindakan kontroversial Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang tetap berangkat umrah tanpa izin di tengah bencana yang melanda wilayahnya 18.

Tindakan ini memicu kecaman luas dan desakan dari pimpinan DPR agar Kemendagri menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 35. Saat ini, Inspektorat Kemendagri tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap Mirwan, termasuk menelusuri sumber dana yang digunakan untuk perjalanannya 2126.