Di Balik Tragedi Banjir Sumatera: Siapa Sebenarnya yang Harus Bertanggung Jawab?

Bencana banjir dan longsor dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu respons kemanusiaan berskala besar yang melibatkan puluhan ribu personel TNI 1, puluhan dapur umum Kemensos 21, serta berbagai inisiatif swasta dan relawan 3619. Namun, di balik upaya penanganan, muncul perdebatan sengit mengenai akar penyebabnya. Tudingan mengarah pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi 17, pembalakan liar 1228, hingga kebijakan kehutanan masa lalu 415, memicu desakan penegakan hukum dan pencarian akuntabilitas sistemik.

Skala Bencana: Tragedi Kemanusiaan di Tiga Provinsi

Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala masif. Data terakhir menunjukkan dampak yang mengerikan, dengan ratusan jiwa melayang dan jutaan warga terdampak secara langsung 2028.

Kondisi di lapangan digambarkan sangat mencekam. Kesaksian dari berbagai lokasi bencana menyoroti kelaparan sebagai ancaman nyata bagi para korban, terutama di wilayah terisolir 21825. Pemerintah daerah di berbagai wilayah bahkan secara terbuka menyatakan telah mencapai batas kapasitas penanganan 20.

Situasi ini memicu desakan publik dan gugatan hukum agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk memaksimalkan pengerahan sumber daya 24. Namun, hingga kini langkah tersebut belum diambil, memicu pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam penanganan krisis 20.

Respons Kemanusiaan: Mobilisasi Lintas Sektor

Di tengah tragedi, gelombang solidaritas dan upaya bantuan datang dari berbagai penjuru. Pemerintah, melalui TNI dan kementerian terkait, memimpin operasi kemanusiaan besar-besaran.

प्रमुख Upaya Pemerintah

• TNI: Mengerahkan 30.864 prajurit dan 70 unit alutsista untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik 1. Alutsista yang dikerahkan meliputi 18 pesawat angkut, 36 helikopter, dan 16 kapal perang 1. Total bantuan logistik yang disalurkan TNI mencapai 1.265,61 ton 1.
• Kemensos: Mendirikan puluhan dapur umum di tiga provinsi yang mampu memproduksi total 164.588 porsi makanan siap saji setiap harinya untuk memastikan kebutuhan pangan pengungsi terpenuhi 21.
• Polri: Melakukan operasi pengiriman bantuan logistik berisiko tinggi menggunakan helikopter ke daerah-daerah yang sepenuhnya tergenang air dan tidak memiliki titik pendaratan aman 9.

Akar Masalah: Siapa Penanggung Jawab Kerusakan Ekologis?

Bencana ini bukan sekadar fenomena alam. Investigasi awal dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengarah pada kerusakan lingkungan sistematis sebagai pemicu utama.

Ditemukan indikasi kuat bahwa aktivitas penebangan liar, serta operasional perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan PLTA telah merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) secara masif 1217. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi bukti visual adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan 1228.

Penegakan Hukum Dimulai

Pemerintah mulai mengambil langkah tegas dengan menyegel sejumlah lokasi dan menghentikan sementara operasional perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana.

*PHAT: Pemegang Hak Atas Tanah (JAM, AR, DP)

Perdebatan Politik dan Tanggung Jawab Masa Lalu Di ranah politik, tudingan diarahkan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, terkait kebijakannya saat menjabat Menteri Kehutanan (2009-2014) yang melepaskan 1,6 juta hektar kawasan hutan 415. Namun, pihak Zulkifli Hasan membantah, menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah penataan ruang administratif untuk merespons usulan daerah, bukan izin konsesi baru, dan kerusakan hutan masif telah terjadi sejak era Orde Baru 41415.

Terlepas dari perdebatan politik, para ahli menyoroti bahwa tanggung jawab utama pada dasarnya berada di tangan otoritas kehutanan (pemerintah), karena seluruh aktivitas di kawasan hutan negara berada di bawah kendali, izin, dan pengawasan mereka 8.

Kontroversi dan Tantangan di Lapangan

Upaya penanganan bencana tidak berjalan mulus dan diwarnai sejumlah kontroversi serta tantangan berat.

1. Krisis Kepemimpinan Lokal Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, untuk ibadah umrah di tengah bencana tanpa izin dari Mendagri maupun Gubernur Aceh memicu kemarahan publik 1023. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab dan kurangnya empati, yang kini sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri 10.

2. Dilema Status Bencana Nasional Pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional, meskipun skala korban dan kerusakan sangat besar 20. Pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia "bersyukur bisa menangani bencana ini sendiri" 20 kontras dengan kenyataan di lapangan di mana banyak pemerintah daerah kewalahan 25 dan gugatan warga negara dilayangkan untuk menuntut penetapan status tersebut 24.

3. Hambatan Logistik dan Infrastruktur

• Akses Terputus: Banyak wilayah terisolir karena jalan dan jembatan hancur, membuat distribusi bantuan hanya bisa dilakukan melalui udara 918.
• Kebutuhan Mendesak: Selain makanan, kebutuhan vital seperti bahan bakar minyak (BBM) dan sinyal telekomunikasi sangat langka, menghambat koordinasi dan komunikasi warga 2529.

Kesimpulan: Pelajaran dari Patahan Ekologis dan Kemanusiaan

Bencana dahsyat di Sumatera adalah puncak dari akumulasi kerusakan lingkungan selama puluhan tahun yang diperparah oleh cuaca ekstrem. Ini adalah pengingat keras bahwa daya dukung alam memiliki batas.

Respons kemanusiaan yang luar biasa dari berbagai elemen bangsa menunjukkan kekuatan solidaritas Indonesia. Namun, upaya ini dibayangi oleh tantangan logistik, kontroversi kepemimpinan, dan perdebatan politik yang mengalihkan fokus dari penyelamatan korban.

Ke depan, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para perusak lingkungan, baik korporasi maupun individu, menjadi sebuah keharusan 121317. Lebih dari itu, bencana ini menuntut perubahan paradigma fundamental: dari sekadar respons reaktif menjadi perlindungan ekologis yang proaktif dan sistemik. Tanpa pemulihan hutan dan pengawasan yang ketat, tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.