Analisis Krisis Gaza: Penolakan Internasional Atas Rencana Rafah Israel dan Upaya Stabilisasi Kawasan

Koalisi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mengecam keras rencana Israel membuka perlintasan Rafah satu arah, khawatir akan pengusiran paksa warga Palestina 16. Di tengah krisis kelaparan yang parah di Gaza akibat blokade 3, upaya diplomasi AS terus berjalan melalui kunjungan duta besarnya 2. Sementara itu, dukungan internasional mengalir lewat perpanjangan mandat UNRWA oleh PBB 4 dan komitmen bantuan USD 100 juta dari China untuk rekonstruksi 5.

Ketegangan di Perlintasan Rafah: Titik Kritis Baru

Rencana Israel untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah secara satu arah telah memicu reaksi keras dari dunia internasional. Kebijakan ini memungkinkan warga Palestina meninggalkan Gaza tanpa bisa kembali, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya pengusiran terselubung 6.

Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Mesir, Yordania, Indonesia, dan Arab Saudi, menyuarakan "keprihatinan mendalam" dan menolak mutlak rencana tersebut 16. Mereka mendesak Israel untuk mematuhi rencana perdamaian AS yang mengamanatkan perlintasan Rafah tetap terbuka dua arah 1.

"Para Menlu menolak mutlak segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka." 1

Langkah sepihak Israel ini berisiko merusak kerangka kerja perdamaian yang sedang diupayakan dan dapat memicu eskalasi baru dengan Mesir, yang telah memperingatkan agar Israel tidak membuka perlintasan secara sepihak 7.

Perbandingan Kebijakan Perlintasan Rafah

Diplomasi AS di Tengah Krisis: Misi Duta Besar Waltz

Di tengah ketegangan ini, Amerika Serikat menunjukkan komitmennya untuk menjaga momentum perdamaian. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, dijadwalkan mengunjungi Yordania dan Israel dari 6 hingga 10 Desember 2.

Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong implementasi Rencana 20 Poin Presiden Trump dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang menjadi landasan bagi tata kelola dan stabilisasi Gaza di masa depan 2.

Agenda Utama Kunjungan Dubes Waltz

Kunjungan ini menjadi krusial untuk menyelaraskan kembali langkah-langkah di lapangan dengan visi diplomatik yang telah disepakati, terutama terkait isu sensitif seperti status perlintasan Rafah.

Krisis Kemanusiaan yang Tak Kunjung Usai

Meskipun gencatan senjata telah berlaku, kondisi di Jalur Gaza tetap memprihatinkan. Blokade Israel yang terus berlanjut telah menyebabkan krisis kelaparan yang parah, di mana sekitar 2,4 juta penduduk kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok 3.

Warga Palestina semakin bergantung pada dapur umum dan bantuan pangan untuk bertahan hidup 3. Situasi ini menggarisbawahi bahwa gencatan senjata saja tidak cukup tanpa akses kemanusiaan yang penuh dan tanpa hambatan.

Dukungan Global untuk Palestina: Bantuan dan Pengakuan

Di tengah tantangan diplomatik dan kemanusiaan, dukungan internasional untuk Palestina tetap solid. Dua perkembangan penting menunjukkan hal ini:

1. Perpanjangan Mandat UNRWA: Majelis Umum PBB memperbarui mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dengan dukungan mayoritas suara 4.
2. Bantuan dari China: Pemerintah China mengumumkan bantuan senilai USD 100 juta (sekitar Rp1,66 triliun) untuk meringankan krisis kemanusiaan dan mendukung rekonstruksi Gaza 5.

Hasil Pemungutan Suara Mandat UNRWA

Komitmen finansial dari China dan legitimasi institusional dari PBB memberikan fondasi penting bagi upaya pemulihan jangka panjang di Gaza, meskipun solusi politiknya masih belum jelas.

Dinamika Internal: Pembunuhan Pemimpin Milisi Pro-Israel

Situasi di Gaza semakin kompleks dengan adanya dinamika kekuatan internal. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Yasser Abu Shabab, seorang pemimpin milisi yang didukung Israel di Rafah 7.

Operasi ini tidak dilakukan melalui serangan konvensional, melainkan melalui infiltrasi yang cermat. Seorang pemuda berpura-pura bergabung dengan milisi tersebut sebelum melancarkan serangan dari dalam 7.

Peristiwa ini mengirimkan pesan jelas bahwa Hamas menolak setiap upaya pembentukan kekuatan keamanan alternatif yang berkolaborasi dengan Israel. Ini juga memperkuat kekhawatiran Mesir bahwa instabilitas di perbatasan dapat memicu gejolak yang lebih besar jika perlintasan Rafah dibuka secara sepihak 7.