Analisis Bencana Sumatra: Krisis Ekologis, Kerugian Ekonomi, dan Babak Baru Penegakan Hukum Lingkungan

Banjir bandang dan longsor di Sumatra menelan lebih dari 836 korban jiwa dan menyebabkan kerugian ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun 2. Bencana ini dipicu cuaca ekstrem yang diperparah oleh faktor antropogenik seperti deforestasi 1220. Respons pemerintah terbagi dua: penyaluran bantuan darurat secara masif dan langkah tegas untuk mengevaluasi serta mencabut izin perusahaan yang diduga menjadi kontributor utama kerusakan lingkungan, menandai potensi pergeseran paradigma dalam penegakan hukum lingkungan pasca-bencana 1315.

Dampak Bencana: Skala Kerusakan Manusia dan Ekonomi

Bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memicu krisis kemanusiaan berskala masif. Data resmi menunjukkan dampak yang luar biasa, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material 211.

Kerugian tidak hanya menimpa individu, tetapi juga infrastruktur vital dan aset budaya. Ratusan desa dilaporkan terdampak, bahkan beberapa di antaranya hilang tersapu arus 10.

Secara ekonomi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian nasional yang mengejutkan, mencapai Rp 68,67 triliun, dan menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 0,29 persen 2.

"Bencana yang melumpuhkan akses transportasi suatu daerah juga berdampak secara nasional. Arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri di provinsi lain ikut melemah," ungkap Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara 2.

Akar Masalah: Bencana Alam yang Diperparah Ulah Manusia

Bencana ini dipicu oleh faktor alamiah berupa cuaca ekstrem, termasuk Siklon Senyar dan curah hujan yang mencapai 308 mm dalam tiga hari—enam kali lipat dari ambang batas banjir 1220. Namun, para ahli sepakat bahwa dampak katastropiknya diperparah oleh faktor antropogenik.

Analisis menunjukkan adanya percepatan siklus bencana yang seharusnya memiliki periode ulang 50 tahun, mengindikasikan adanya campur tangan manusia yang merusak daya dukung lingkungan 12. Deforestasi selama puluhan tahun untuk perkebunan dan tambang disebut mengubah kayu gelondongan menjadi "pelantak terapung" yang menghancurkan pemukiman 20.

Ketimpangan Ekonomi dan Lingkungan

Kajian Celios menyoroti ironi tajam antara keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dengan biaya bencana yang ditanggung masyarakat.

Data ini memicu desakan moratorium izin tambang dan sawit baru, serta evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah ada untuk menagih kewajiban reklamasi 3.

Analisis Kontradiktif? Kementerian Kehutanan melaporkan adanya penurunan laju deforestasi pada tahun 2025 di tiga provinsi terdampak 21. Namun, temuan ini tidak meniadakan fakta bahwa akumulasi kerusakan ekosistem selama puluhan tahun telah membuat lanskap sangat rentan. Penurunan laju saat ini belum cukup untuk memulihkan daya dukung lingkungan yang sudah terlanjur kritis.

Respons Pemerintah: Dari Bantuan Darurat hingga Penegakan Hukum

Respons pemerintah bergerak di dua front: penanganan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan penyaluran bantuan, serta langkah tegas untuk menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang diduga memperparah bencana.

Fase Tanggap Darurat

Berbagai lembaga negara bergerak cepat menyalurkan bantuan. Upaya ini menghadapi tantangan berat akibat putusnya akses darat ke banyak wilayah 718.

• TNI & Polri: Mengerahkan helikopter untuk distribusi logistik via udara, meskipun sempat menuai sorotan 4. Polri juga mendirikan dapur lapangan dan tim DVI untuk identifikasi korban 825.
• Kementerian & Lembaga: Kementerian PU fokus membuka kembali jalur transportasi 7, sementara Bapanas dan Kementan mempercepat penyaluran bantuan pangan 17.
• Kunjungan Pimpinan: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana, menginstruksikan percepatan pemulihan dan perhatian khusus bagi kelompok rentan 56.
• Dukungan Swasta & BUMN: Pertamina memberikan layanan ganti oli gratis 1, sementara BRI memastikan layanan perbankan tetap berjalan menggunakan satelit BRIsat 14.

Babak Baru: Menuntut Akuntabilitas Korporasi

Sikap pemerintah kali ini menunjukkan sinyal kuat bahwa bencana ekologis tidak akan lagi dianggap sebagai takdir semata. Ada upaya serius untuk menegakkan hukum.

LSM seperti WALHI mendesak agar sanksi tidak berhenti pada pencabutan izin. Mereka menuntut perusahaan-perusahaan tersebut untuk menanggung biaya pemulihan ekosistem yang telah mereka rusak 15.

Proyeksi ke Depan: Tantangan Pemulihan dan Mitigasi

Fase pemulihan pasca-bencana akan menjadi jalan panjang dan menantang. Selain membangun kembali infrastruktur fisik, ada kebutuhan mendesak untuk merestrukturisasi tata ruang dan kebijakan lingkungan.

Salah satu tantangan utama adalah pendanaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahkan telah meminta pemerintah pusat untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) agar dana dapat dialihkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 19.

"Banyak permukiman berdiri di kawasan kipas aluvial, yaitu area endapan banjir bandang purba. Perlu ada pemetaan ulang dan penataan tata ruang ke depannya untuk mengurangi risiko," saran para ahli 12.

Langkah mitigasi jangka panjang yang krusial adalah restorasi ekosistem, terutama di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) 12. Tanpa pemulihan kemampuan hutan untuk menahan dan menyerap air, bencana serupa hanya menunggu waktu untuk terulang kembali.