Analisis Bencana Sumatera: Krisis Multidimensi dari Kelumpuhan Infrastruktur hingga Kegagalan Ekologis

Bencana dahsyat di Sumatera mengungkap krisis multidimensi: dari skala korban jiwa dan pengungsi yang masif 526, hingga kelumpuhan infrastruktur total 1. Di tengah respons nasional, pemerintah menegaskan kemampuan mandiri 7 meski beberapa kepala daerah kewalahan 9. Sorotan tajam kini mengarah pada akar masalah lingkungan, di mana aktivitas industri 613 dan dugaan pembalakan liar 23 menjadi pemicu utama, memunculkan diskursus tentang tanggung jawab korporasi dan sektor keuangan 21.

Skala Bencana: Angka dan Fakta di Lapangan

Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember 2025 telah menciptakan krisis kemanusiaan berskala masif. Data resmi menunjukkan dampak yang luar biasa, baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 melukiskan gambaran suram dari tragedi ini 526. Angka-angka ini terus bergerak seiring dengan upaya pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung.

Kerusakan infrastruktur menjadi tantangan terbesar di lapangan. Puluhan ruas jalan nasional dan jembatan putus total, menyebabkan banyak wilayah terisolasi 1. Di Jorong Sabarang Aia, Kabupaten Agam, sebuah jembatan beton hanyut total, memaksa warga membangun akses darurat dari kayu untuk mobilitas 1.

Kisah perjuangan individu seperti Wahyu Majiah (27) menggambarkan betapa parahnya isolasi ini. Ia terpaksa berjalan kaki selama tiga hari menembus lumpur dan longsor untuk keluar dari Kecamatan Linge, Aceh Tengah, yang luluh lantak 10.

"Kami menyaksikan begitu hancurnya rumah warga dan gunung-gunung berlongsoran di mana-mana," ungkap Wahyu, menggambarkan medan yang ia lalui 10.

Krisis ini juga melumpuhkan fasilitas kesehatan. Sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas dilaporkan terdampak 26, sementara di pengungsian, berbagai penyakit mulai merebak.

Respons Pemerintah: Antara Klaim Kemandirian dan Realitas Lapangan

Di tengah skala bencana yang masif, pemerintah pusat menunjukkan sikap percaya diri dalam penanganan krisis. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono kompak menyatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ini dengan kekuatan sendiri dan belum membuka pintu untuk bantuan asing 57.

"Alhamdulillah Kita Kuat Atasi Masalah Sendiri... Indonesia adalah bangsa yang kuat," tegas Presiden Prabowo 520.

Namun, narasi kemandirian ini berhadapan dengan realitas pahit di tingkat daerah. Sejumlah kepala daerah di Aceh secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan menangani dampak bencana akibat keterbatasan sumber daya dan skala kerusakan yang masif 9. Keluhan minimnya anggaran belanja tak terduga (BTT) menjelang akhir tahun juga menjadi kendala serius 8.

Kondisi ini memicu respons dari tingkat nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang mengimbau pemerintah daerah dengan anggaran lebih untuk membantu provinsi terdampak 8. Solidaritas antar-daerah pun terwujud dalam bentuk bantuan logistik dan finansial.

Meski demikian, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional terus menguat. Anggota Komisi V DPR RI, Irine Roba, menilai status ini penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan bantuan pemerintah pusat 27.

Kontroversi dan Dinamika Politik di Tengah Krisis

Di tengah upaya penanganan bencana, muncul kontroversi yang menyita perhatian publik. Tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang melaksanakan ibadah umrah saat daerahnya dilanda bencana hebat, menuai kecaman luas 39.

Keberangkatan Mirwan terjadi hanya beberapa hari setelah ia menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan menangani bencana 9. Ironisnya, izin ke luar negerinya sebelumnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang telah menetapkan status darurat bencana 3.

Langkah kontroversial ini memicu konsekuensi politik yang cepat. Partai Gerindra, partai yang menaungi Mirwan, mengambil tindakan tegas dengan memecatnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan 3.

"Partai menyayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan, sehingga DPP Gerindra memutuskan pemberhentian tersebut," ujar Sekjen Gerindra, Sugiono 3.

Gubernur Mualem juga bereaksi keras terhadap kepala daerah yang dianggapnya lemah dalam menghadapi krisis.

"Kepala daerah yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini untuk mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Akan kita ganti dengan yang lain yang siap bekerja untuk rakyat," tegas Mualem 9.

Akar Masalah Ekologis: Siapa Bertanggung Jawab?

Bencana di Sumatera bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga puncak dari akumulasi masalah lingkungan yang kompleks. Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjuk pada tiga penyebab utama yang memperparah banjir di Tapanuli Selatan: aktivitas hutan tanaman industri, pembangunan PLTA masif, dan penambangan emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru 61318.

Pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif di hulu sungai yang memicu erosi dan tekanan ekologis berat 13. Sebagai respons, pemerintah mengambil langkah tegas:

1. Penghentian Sementara: Menghentikan operasional tiga perusahaan besar, yaitu PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) 18.
2. Audit Lingkungan Wajib: Mewajibkan seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru untuk menjalani audit lingkungan mulai 6 Desember 2025 13.
3. Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan dan membuka kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana 13.

Selain itu, dugaan pembalakan liar (illegal logging) juga menguat setelah ditemukannya banyak kayu gelondongan saat banjir 23. Tim gabungan dari Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengusut asal-usul kayu tersebut 23.

Analisis lebih dalam menyoroti peran tersembunyi sektor keuangan. Proyek-proyek yang berisiko merusak lingkungan ini bisa berjalan karena adanya aliran dana dari lembaga perbankan dan investasi 21.

Gelombang Solidaritas: Sinergi Lintas Sektor

Di tengah duka dan kehancuran, gelombang solidaritas dari berbagai pihak menjadi secercah harapan. Sinergi antara pemerintah, TNI, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil menjadi tulang punggung upaya tanggap darurat.

• Peran TNI: TNI mengerahkan seluruh kekuatannya melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 11. KRI dr. Soeharso difungsikan sebagai rumah sakit apung, pesawat Hercules mengangkut logistik, dan TNI AU mempersiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan 1116.

• Dukungan Korporasi: BUMN dan perusahaan swasta turut bergerak cepat. PGN membangun instalasi air bersih darurat dan dapur umum 14, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman 29, sementara BPJPH bersama Alfamart mengirim 10 truk bantuan kemanusiaan 4.

• Solidaritas Politik: Partai Golkar menginstruksikan seluruh kadernya di wilayah terdampak untuk turun langsung membantu warga 12. Komisi V DPR RI juga mendesak maskapai untuk tidak menaikkan harga tiket ke wilayah bencana sebagai bentuk solidaritas 25.

Bahkan dari luar negeri, Uni Emirat Arab (UEA) telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan jika Indonesia membuka pintu bagi dukungan internasional 30. Solidaritas ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis, gotong royong menjadi kekuatan utama bangsa.