Ultimatum Menkeu Purbaya: Bea Cukai di Bawah Ancaman Pembekuan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk berbenah dalam satu tahun atau menghadapi risiko pembekuan. Ancaman ini dipicu oleh temuan ratusan ton beras impor ilegal di Sabang dan Batam, serta citra negatif lembaga yang terus-menerus disorot publik sebagai "sarang pungli".

Menanggapi tekanan tersebut, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan total. Fokus utama pembenahan adalah perubahan kultur kerja, penegakan disiplin dan integritas, serta penindakan tegas tanpa kompromi terhadap oknum pegawai yang melanggar aturan.

Langkah reformasi ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghindari terulangnya sejarah kelam pembekuan institusi pada periode 1985-1995. Masa satu tahun ke depan akan menjadi periode krusial yang menentukan nasib dan masa depan Bea Cukai.

Ultimatum Keras di Tengah Krisis Citra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan ultimatum yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): lakukan perbaikan kinerja dalam satu tahun atau institusi akan dibekukan. Pemicu utamanya adalah penemuan 250 ton beras ilegal di Sabang dan 40,4 ton di Batam, yang menyoroti kelemahan pengawasan di wilayah free trade zone.

Namun, akar masalahnya dinilai lebih dalam. Purbaya secara terbuka menyatakan bahwa citra Bea Cukai buruk di mata masyarakat, media, hingga pimpinan tertinggi negara. Persepsi sebagai "sarang pungutan liar" telah mengakar kuat dan merusak kepercayaan publik. Ancaman pembekuan ini bukan sekadar wacana, karena berpotensi merumahkan sekitar 16.000 pegawai, sebuah langkah drastis yang mengindikasikan keseriusan pemerintah.

Respons Bea Cukai: Perubahan Kultur sebagai Kunci Utama

Dirjen Bea Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, merespons ultimatum ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai "koreksi besar" yang menjadi momentum percepatan reformasi internal. Ia menegaskan bahwa institusinya siap berubah dan tidak ingin mengulangi sejarah kelam di masa lalu.

Strategi utama yang digariskan Djaka adalah perbaikan kultur kerja secara fundamental. Ini bukan sekadar slogan, melainkan mencakup perubahan pola pikir, peningkatan disiplin, dan penguatan integritas pegawai. Komitmen ini diiringi janji penindakan tegas. Djaka menegaskan tidak akan ragu memecat atau memproses pegawai "bandel" melalui mekanisme kepatuhan internal maupun Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Sebagai langkah konkret, Bea Cukai juga mulai mengadopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk menekan praktik under invoicing di pelabuhan, sebuah upaya modernisasi untuk menutup celah pelanggaran.

Bayang-Bayang Sejarah dan Tekanan Eksternal

Ancaman pembekuan membangkitkan memori "sejarah kelam" periode 1985-1995 di era Presiden Soeharto. Saat itu, fungsi kepabeanan dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), sebuah preseden yang ingin dihindari oleh kepemimpinan saat ini. Trauma historis ini menjadi motivasi kuat bagi DJBC untuk membuktikan kemampuannya berbenah.

Tekanan tidak hanya datang dari Menkeu. Secara paralel, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus lama terkait ekspor sawit (2021-2024) yang melibatkan penggeledahan di beberapa kantor Bea Cukai. Meskipun kasus ini terpisah, sorotan penegak hukum semakin memperumit posisi DJBC dan menambah tekanan publik.

Di sisi lain, pengamat menilai wacana pembekuan tidak dapat dilakukan serta-merta. Diperlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk regulasi untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi gugatan, mengingat besarnya dampak pada layanan publik dan penerimaan negara.

Arah Perbaikan dan Tantangan ke Depan

Dengan tenggat waktu satu tahun, Bea Cukai berada di bawah tekanan luar biasa untuk membuktikan komitmen reformasinya. Fokus pada perubahan kultur, penegakan aturan, dan perbaikan layanan menjadi agenda yang tidak bisa ditawar.

Tantangan terbesar bukan hanya pada implementasi teknis, tetapi mengubah budaya kerja yang telah mengakar selama bertahun-tahun dan memulihkan kepercayaan publik yang terlanjur terkikis. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi kepemimpinan dan kemauan seluruh jajaran untuk berubah.

Satu tahun ke depan akan menjadi pertaruhan besar bagi eksistensi DJBC. Apakah ultimatum ini akan menjadi katalisator transformasi sejati atau justru menjadi awal dari pembekuan kedua dalam sejarahnya, waktu yang akan menjawab.