Banjir Sumatera: Kayu Gelondongan Picu Investigasi Skala Nasional

Bencana banjir bandang dan longsor dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan lebih dari 836 korban jiwa dan memicu respons darurat skala nasional. Temuan ribuan kayu gelondongan dengan bekas gergaji di lokasi bencana menjadi titik awal investigasi besar yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pemerintah bergerak cepat dengan mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melanggar hukum dan berkontribusi pada bencana. Selain itu, Kementerian Kehutanan mengumumkan akan mencabut izin 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh Indonesia sebagai langkah tegas perbaikan tata kelola hutan.

Di tingkat legislatif, Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan dan mendesak pemerintah menghentikan total semua aktivitas penebangan pohon, baik legal maupun ilegal. Tekanan politik ini menyoroti dugaan adanya deforestasi masif sebagai akar masalah bencana ekologis ini, melampaui faktor cuaca ekstrem semata.

Bencana Ekologis dan Kemanusiaan Skala Besar

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menjelma menjadi salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 836 korban jiwa, 518 orang masih hilang, dan ribuan lainnya luka-luka. Dampaknya meluas, dengan lebih dari 3,2 juta warga terdampak dan jutaan lainnya harus mengungsi.

Skala kehancuran ini tidak hanya menimpa manusia. Kematian seekor Gajah Sumatra yang ditemukan tertimbun material banjir di Aceh menjadi simbol tragis dari kerusakan ekosistem yang masif. Bencana ini bukan sekadar fenomena alam biasa; ia adalah manifestasi dari krisis ekologis yang lebih dalam, yang kini menuntut pertanggungjawaban.

Misteri Kayu Gelondongan: Titik Awal Investigasi Nasional

Di tengah upaya penyelamatan, perhatian publik dan aparat tertuju pada temuan ribuan kayu gelondongan yang berserakan di muara sungai hingga pesisir pantai. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa banyak dari kayu tersebut memiliki bekas gergaji, sebuah indikasi kuat adanya aktivitas penebangan sebelum terseret banjir.

Temuan ini mengubah narasi dari sekadar bencana alam menjadi dugaan kejahatan lingkungan. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan yang melibatkan Polri dan Kementerian Kehutanan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Tim telah dikerahkan untuk menyusuri daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir, menggunakan teknologi seperti drone dan alat identifikasi kayu otomatis (AIKO) untuk melacak asal-usul kayu tersebut. Langkah ini menandakan keseriusan pemerintah untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas potensi pembalakan liar atau legal yang tidak bertanggung jawab.

Korporasi di Bawah Sorotan: 12 Perusahaan Diperiksa, Puluhan Izin Dicabut

Fokus investigasi dengan cepat mengarah pada sektor korporasi. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengumumkan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) telah mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi kuat berkontribusi terhadap bencana. Meski nama-nama perusahaan belum diungkap ke publik karena menunggu persetujuan Presiden, langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa pertanggungjawaban korporasi akan dikejar.

Sebagai langkah sistemik yang lebih luas, Kementerian Kehutanan juga mengumumkan kebijakan tegas:

• Pencabutan Izin: Sebanyak 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 750.000 hektare di seluruh Indonesia akan dicabut karena kinerja buruk.
• Moratorium: Pemberlakuan moratorium untuk izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk tidak hanya menindak pelaku di lokasi bencana, tetapi juga melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola kehutanan secara nasional.

Tekanan Politik Menguat: DPR Desak Hentikan Total Penebangan

Respons keras juga datang dari parlemen. Komisi IV DPR RI, yang dipimpin oleh Titiek Soeharto, membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan untuk mendalami akar masalah deforestasi. Sikap DPR sangat tegas, menolak usulan moratorium izin baru yang dianggap tidak cukup.

"Kami meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala bentuk pemotongan pohon, baik yang legal maupun ilegal. Jangan takut menindak meskipun dibekingi jenderal bintang dua dan tiga." - Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI

Desakan ini, ditambah dengan kritik tajam dari anggota dewan lainnya yang membandingkan situasi dengan pengunduran diri menteri di Filipina, menciptakan tekanan politik yang sangat kuat pada pemerintah. Hal ini menyoroti persepsi publik dan legislatif bahwa bencana ini adalah puncak dari kegagalan pengawasan dan kebijakan pengelolaan hutan selama bertahun-tahun.

Respons Multisektor dan Upaya Pemulihan

Di tengah proses investigasi dan dinamika politik, upaya penanganan darurat terus berjalan secara masif. Lebih dari 30.000 prajurit TNI dikerahkan bersama puluhan alutsista untuk evakuasi, distribusi logistik, dan pembukaan akses jalan yang terisolasi. Kementerian ESDM bekerja keras memulihkan pasokan listrik dan BBM, sementara Kementerian Keuangan dan OJK menyiapkan skema relaksasi kredit bagi UMKM yang terdampak.

Namun, tantangan pemulihan sangat besar. Jalur vital seperti Lembah Anai di Sumatera Barat masih lumpuh total, menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi. Usulan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) seperti pasca-tsunami Aceh mengemuka, menandakan bahwa proses pemulihan akan membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lintas sektoral yang luar biasa.