Analisis Kebijakan Menkeu Purbaya: Rombak Subsidi, Benahi Bea Cukai, dan Pacu Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana perombakan besar-besaran terhadap sistem subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG. Proses yang akan memakan waktu dua tahun ini bertujuan untuk menyalurkan subsidi secara lebih adil dengan memangkas alokasi bagi kelompok masyarakat super kaya (desil 8-10) dan mengalihkannya kepada warga miskin. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dengan DPR dan Danantara untuk mengatasi kebocoran dan inefisiensi.

Di samping reformasi subsidi, Purbaya juga berkomitmen membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara serius. Langkah ini akan melibatkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) di pelabuhan untuk memberantas praktik curang seperti under invoicing dan memastikan penerimaan cukai yang akurat. Ia juga menegaskan akan turun langsung mengawasi implementasi perbaikan sistem.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,6% pada kuartal IV-2025, meskipun ada proyeksi lebih konservatif dari ekonom. Untuk mencapai target ini, pemerintah siap melanjutkan intervensi fiskal, termasuk menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan.

Perombakan Total Subsidi: Keadilan Energi dalam Dua Tahun

Pemerintah, di bawah komando Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi mengumumkan rencana ambisius untuk merombak total sistem penyaluran subsidi energi senilai Rp498,8 triliun. Kebijakan yang akan dieksekusi dalam dua tahun ke depan ini menyasar subsidi BBM, listrik, hingga LPG, yang selama ini dinilai bocor dan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak, termasuk kalangan super kaya.

Langkah ini diambil setelah analisis mendalam bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Komisi XI DPR menemukan adanya kelemahan desain dalam penyaluran subsidi. Rencana utamanya adalah memangkas secara signifikan subsidi bagi masyarakat kategori desil 8, 9, dan 10 (kelompok terkaya) dan mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat miskin di desil 1 hingga 4. Proses redesain ini akan melibatkan BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, dan KAI untuk memastikan implementasi yang efektif.

Urgensi perombakan ini juga didorong oleh kondisi riil di lapangan, seperti prognosa kekurangan pasokan LPG 3 kg bersubsidi sekitar 370 ribu metrik ton hingga akhir tahun 2025. Dengan target implementasi penuh pada pertengahan 2026, kebijakan ini menandakan pergeseran fundamental menuju keadilan sosial dalam alokasi anggaran negara.

Misi Ganda Bea Cukai: Teknologi AI dan Pengawasan Ketat

Selain subsidi, fokus utama Menkeu Purbaya adalah pembenahan institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap menjadi sorotan publik. Purbaya menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik tidak benar melalui pendekatan teknologi dan pengawasan langsung.

"Saya akan pastikan Bea Cukai tidak lagi melakukan praktik tidak benar," tegas Purbaya.

Dua inisiatif utama yang akan dijalankan adalah:

1. Penerapan Kecerdasan Buatan (AI): Sistem AI akan dipasang di setiap pelabuhan untuk memperkuat pengawasan, meminimalkan praktik curang seperti under invoicing, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan.
2. Pengawasan Cukai Rokok: Mesin penghitung dan pencacah rokok akan dipasang langsung di pabrik-pabrik untuk memastikan pembayaran cukai dilakukan secara akurat dan transparan.

Komitmen Purbaya untuk lebih sering mengunjungi pelabuhan secara langsung mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam mereformasi DJBC, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.

Optimisme Ekonomi di Tengah Tantangan

Pemerintah menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek ekonomi nasional dengan menargetkan pertumbuhan di atas 5,6% pada kuartal IV-2025, bahkan ada yang menyebut di kisaran 5,7%. Purbaya meyakini target ini dapat tercapai berkat berbagai kebijakan pendorong yang telah dijalankan. Salah satu strategi andalannya adalah intervensi fiskal dengan menggelontorkan dana pemerintah ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas, sebuah langkah yang telah dimulai sejak September 2025 dengan penempatan dana Rp276 triliun di Bank Indonesia.

Namun, optimisme ini menghadapi pandangan yang lebih konservatif dari para ekonom. Kepala Ekonom BSI, misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2025 hanya akan mencapai 5,04%, dengan alasan permintaan kredit yang masih terbatas. Perbedaan proyeksi ini menyoroti tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk mengubah sentimen pasar dan mendorong intermediasi perbankan yang lebih kuat.

Sikap Tegas terhadap BUMN dan Isu Strategis Lainnya

Dalam interaksinya dengan berbagai pemangku kepentingan, Menkeu Purbaya menunjukkan sikap yang pragmatis namun tegas. Hal ini terlihat jelas saat ia menolak permintaan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menghapus kewajiban pajak BUMN sebelum tahun 2023, terutama bagi perusahaan yang untung dan memiliki komponen asing.

Meski demikian, Purbaya menyetujui pemberian keringanan pajak selama 2-3 tahun bagi BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi atau konsolidasi, sebuah langkah yang dinilai wajar untuk mendukung efisiensi entitas baru seperti Danantara.

Di sisi lain, Purbaya juga dihadapkan pada isu-isu mendesak seperti keterlambatan pencairan Dana Desa akibat alokasi untuk program Koperasi Desa, serta tantangan di industri tekstil yang berjuang melawan produk impor bekas. Responsnya menunjukkan pola kepemimpinan yang berupaya menyeimbangkan antara penegakan aturan, dukungan strategis, dan koordinasi antar-kementerian untuk menyelesaikan masalah struktural.