KPK: Direksi WNA BUMN Wajib Lapor LHKPN, Bisa Diusut Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan direksi warga negara asing (WNA) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, WNA direksi BUMN berstatus penyelenggara negara karena mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, KPK berwenang mengusut dugaan tindak pidana korupsi atau kecurangan yang melibatkan mereka.
Berita Terbaru
Xiaomi 15T Series: Fitur Kamera Rahasia untuk Foto Lebih Apik
Bukan Cuma Rossi, Ini Daftar Pembalap MotoGP yang Tak Suka Marc Marquez
Cucu Puun Baduy Korban Begal, Guru Spiritual Hercules
Topan Kalmaegi: Filipina Tetapkan Darurat Nasional, Ratusan Jiwa Melayang
Bedu Rasakan Sepi Usai Cerai, Rindu Anak-anak
Pertumbuhan Ekonomi 5,04%: Ekspor dan Investasi Ambil Alih Peran Konsumsi
Motorola Rilis Moto Pad 60 Neo di Indonesia, Tawarkan Performa Multitasking
Foden Gemilang di Liga Champions, Guardiola Pertanyakan Konsistensi?
Wakapolri Lantik 1.156 Perwira Polri: Masyarakat Tunggu Aksi, Bukan Janji
Trump: Tarif Selamatkan Ekonomi Global, Kasus Mahkamah Agung Uji Kewenangan Presiden
