Pengamat Kebijakan Publik: ANRI Wajib Arsipkan Ijazah Jokowi, Mengapa Tak Ada?
Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait arsip ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ia menyoroti kapasitas ANRI yang tidak menyimpan dokumen tersebut, padahal UU Kearsipan mewajibkan ANRI mengarsipkan dokumen penting, terutama yang sudah ada sejak 2014. Sidang perdana KIP menggali argumen Bonatua mengenai kewajiban ANRI.
Berita Terbaru
OpenAI Evaluasi ChatGPT: Atasi Bias Politik dalam Respons AI
Timnas U-23 Indonesia Gagal Balas Dendam, Ditahan Imbang India 1-1
Marcella Santoso dkk Hadapi Sidang Perdana Kasus Suap CPO
Ribuan Warga Gaza Sambut Tahanan yang Dibebaskan Israel Penuh Haru
Pevita Pearce dan Ji Chang Wook Kompak Berbusana Adat Jawa di Prambanan
Pemerintah Kuasai 63% Saham Freeport: Kedaulatan Ekonomi Nasional Menguat
Komdigi Resmi Luncurkan IGRS, Lindungi Anak dari Konten Game Tak Sesuai Usia
Patrick Kluivert: Ambil Tanggung Jawab Penuh Kegagalan Timnas Indonesia
Angin Kencang dan Hujan Deras di Jember: Dua Warga Meninggal Tertimpa Pohon
Hamas Tuduh Israel Manipulasi Daftar Tahanan, Langgar Gencatan Senjata
